07-02-2011, 06:30 AM
JAKARTA, KOMPAS.com - Impian masyarakat untuk menikmati jasa layanan Kereta Api Listrik (KRL) Jabodetabek yang baik, tampaknya masih jauh dari harapan. Pasalnya, dari sebanyak 386 unit KRL yang saat ini dimiliki PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Commuter Jabodetabek (KCJ), sebagaian besar di antaranya diketahui dalam kondisi tidak layak.
Hal itulah yang menyebabkan pelayanan terhadap para penumpang KRL belum maksimal. Selain itu, banyak pula sarana maupun prasarana KRL yang belum memadai seperti depo yang saat ini jumlahnya hanya tiga depo .
“Untuk itu, kami berharap dapat menambah menjadi empat depo. Selain itu ketersediaan listrik juga harus diperhitungkan dengan adanya penambahan unit KRL,†ujar Makmur Syaheran, Corporate Secretary PT KCJ, Selasa (1/2/2011).
Untuk lebih meningkatkan pelayanan, dijelaskan Makmur, pihaknya juga berencana menambah sebanyak 130 unit KRL di tahun ini. Penambahan unit KRL dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah penumpang KRL. Bahkan, setiap tahunnya jumlah pengguna KRL selalu meningkat sekitar 20 persen.
“Kami upayakan Maret nanti akan dilakukan tender. Berapa jumlah perusahaan yang mengikuti tender, kami belum mengetahuinya. Karena ini merupakan tender internasional,†kata Makmur.
Meski begitu, diungkapkan Makmur, pengoperasian KRL baru, tidak bisa langsung direalisasikan lantaran terkendala beberapa hal seperti, masih adanya sistem administrasi yang harus dilakukan melalui Kementerian Perhubungan RI.
Proses tender dijelaskan Makmur, memerlukan waktu sedikitnya tiga bulan. Setelah tender selesai, barulah barang (unit KRL) dikirim, dan proses ini memerlukan waktu sekitar satu bulan. Kemudian satu bulan untuk sertifikasi dan penyesuaian dengan kondisi rel di kawasan Jabodetabek. Kemungkinan, 130 unit KRL baru ini baru dapat dioperasikan pada September 2011.
Terkait rencana penambahan unit KRL, ditambahkan Makmur, hal itu juga harus diperhitungkan dengan ketersediaan listrik yang harus memadai.
Sejauh ini, PT KCJ sudah berunding dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membahas pasokan listrik sejak tahun lalu. Sekitar 20.000 kilo volt amphere (KVA) diajukan ke PLN, namun Makmur mengaku belum mendapatkan respon berapa KVA dan waktu yang akan dikabulkan atas permintaan pasokan listrik itu oleh PLN.
Hal itulah yang menyebabkan pelayanan terhadap para penumpang KRL belum maksimal. Selain itu, banyak pula sarana maupun prasarana KRL yang belum memadai seperti depo yang saat ini jumlahnya hanya tiga depo .
“Untuk itu, kami berharap dapat menambah menjadi empat depo. Selain itu ketersediaan listrik juga harus diperhitungkan dengan adanya penambahan unit KRL,†ujar Makmur Syaheran, Corporate Secretary PT KCJ, Selasa (1/2/2011).
Untuk lebih meningkatkan pelayanan, dijelaskan Makmur, pihaknya juga berencana menambah sebanyak 130 unit KRL di tahun ini. Penambahan unit KRL dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah penumpang KRL. Bahkan, setiap tahunnya jumlah pengguna KRL selalu meningkat sekitar 20 persen.
“Kami upayakan Maret nanti akan dilakukan tender. Berapa jumlah perusahaan yang mengikuti tender, kami belum mengetahuinya. Karena ini merupakan tender internasional,†kata Makmur.
Meski begitu, diungkapkan Makmur, pengoperasian KRL baru, tidak bisa langsung direalisasikan lantaran terkendala beberapa hal seperti, masih adanya sistem administrasi yang harus dilakukan melalui Kementerian Perhubungan RI.
Proses tender dijelaskan Makmur, memerlukan waktu sedikitnya tiga bulan. Setelah tender selesai, barulah barang (unit KRL) dikirim, dan proses ini memerlukan waktu sekitar satu bulan. Kemudian satu bulan untuk sertifikasi dan penyesuaian dengan kondisi rel di kawasan Jabodetabek. Kemungkinan, 130 unit KRL baru ini baru dapat dioperasikan pada September 2011.
Terkait rencana penambahan unit KRL, ditambahkan Makmur, hal itu juga harus diperhitungkan dengan ketersediaan listrik yang harus memadai.
Sejauh ini, PT KCJ sudah berunding dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membahas pasokan listrik sejak tahun lalu. Sekitar 20.000 kilo volt amphere (KVA) diajukan ke PLN, namun Makmur mengaku belum mendapatkan respon berapa KVA dan waktu yang akan dikabulkan atas permintaan pasokan listrik itu oleh PLN.
