Semboyan35, Indonesian Railfans

JAKARTA, KOMPAS.com - Impian masyarakat untuk menikmati jasa layanan Kereta Api Listrik (KRL) Jabodetabek yang baik, tampaknya masih jauh dari harapan. Pasalnya, dari sebanyak 386 unit KRL yang saat ini dimiliki PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Commuter Jabodetabek (KCJ), sebagaian besar di antaranya diketahui dalam kondisi tidak layak.

Hal itulah yang menyebabkan pelayanan terhadap para penumpang KRL belum maksimal. Selain itu, banyak pula sarana maupun prasarana KRL yang belum memadai seperti depo yang saat ini jumlahnya hanya tiga depo .

“Untuk itu, kami berharap dapat menambah menjadi empat depo. Selain itu ketersediaan listrik juga harus diperhitungkan dengan adanya penambahan unit KRL,” ujar Makmur Syaheran, Corporate Secretary PT KCJ, Selasa (1/2/2011).

Untuk lebih meningkatkan pelayanan, dijelaskan Makmur, pihaknya juga berencana menambah sebanyak 130 unit KRL di tahun ini. Penambahan unit KRL dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah penumpang KRL. Bahkan, setiap tahunnya jumlah pengguna KRL selalu meningkat sekitar 20 persen.

“Kami upayakan Maret nanti akan dilakukan tender. Berapa jumlah perusahaan yang mengikuti tender, kami belum mengetahuinya. Karena ini merupakan tender internasional,” kata Makmur.

Meski begitu, diungkapkan Makmur, pengoperasian KRL baru, tidak bisa langsung direalisasikan lantaran terkendala beberapa hal seperti, masih adanya sistem administrasi yang harus dilakukan melalui Kementerian Perhubungan RI.

Proses tender dijelaskan Makmur, memerlukan waktu sedikitnya tiga bulan. Setelah tender selesai, barulah barang (unit KRL) dikirim, dan proses ini memerlukan waktu sekitar satu bulan. Kemudian satu bulan untuk sertifikasi dan penyesuaian dengan kondisi rel di kawasan Jabodetabek. Kemungkinan, 130 unit KRL baru ini baru dapat dioperasikan pada September 2011.

Terkait rencana penambahan unit KRL, ditambahkan Makmur, hal itu juga harus diperhitungkan dengan ketersediaan listrik yang harus memadai.

Sejauh ini, PT KCJ sudah berunding dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membahas pasokan listrik sejak tahun lalu. Sekitar 20.000 kilo volt amphere (KVA) diajukan ke PLN, namun Makmur mengaku belum mendapatkan respon berapa KVA dan waktu yang akan dikabulkan atas permintaan pasokan listrik itu oleh PLN.

(07-Feb-2011 07:30 AM)nikmuracell Wrote: [ -> ]JAKARTA, KOMPAS.com - Impian masyarakat untuk menikmati jasa layanan Kereta Api Listrik (KRL) Jabodetabek yang baik, tampaknya masih jauh dari harapan. Pasalnya, dari sebanyak 386 unit KRL yang saat ini dimiliki PT. Kereta Api (Persero) Commuter Jabodetabek (KCJ), sebagaian besar di antaranya diketahui dalam kondisi tidak layak.

Hal itulah yang menyebabkan pelayanan terhadap para penumpang KRL belum maksimal. Selain itu, banyak pula sarana maupun prasarana KRL yang belum memadai seperti depo yang saat ini jumlahnya hanya tiga depo .

“Untuk itu, kami berharap dapat menambah menjadi empat depo. Selain itu ketersediaan listrik juga harus diperhitungkan dengan adanya penambahan unit KRL,” ujar Makmur Syaheran, Corporate Secretary PT KCJ, Selasa (1/2/2011).

Untuk lebih meningkatkan pelayanan, dijelaskan Makmur, pihaknya juga berencana menambah sebanyak 130 unit KRL di tahun ini. Penambahan unit KRL dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah penumpang KRL. Bahkan, setiap tahunnya jumlah pengguna KRL selalu meningkat sekitar 20 persen.

“Kami upayakan Maret nanti akan dilakukan tender. Berapa jumlah perusahaan yang mengikuti tender, kami belum mengetahuinya. Karena ini merupakan tender internasional,” kata Makmur.

Meski begitu, diungkapkan Makmur, pengoperasian KRL baru, tidak bisa langsung direalisasikan lantaran terkendala beberapa hal seperti, masih adanya sistem administrasi yang harus dilakukan melalui Kementerian Perhubungan RI.

Proses tender dijelaskan Makmur, memerlukan waktu sedikitnya tiga bulan. Setelah tender selesai, barulah barang (unit KRL) dikirim, dan proses ini memerlukan waktu sekitar satu bulan. Kemudian satu bulan untuk sertifikasi dan penyesuaian dengan kondisi rel di kawasan Jabodetabek. Kemungkinan, 130 unit KRL baru ini baru dapat dioperasikan pada September 2011.

Terkait rencana penambahan unit KRL, ditambahkan Makmur, hal itu juga harus diperhitungkan dengan ketersediaan listrik yang harus memadai.

Sejauh ini, PT KCJ sudah berunding dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membahas pasokan listrik sejak tahun lalu. Sekitar 20.000 kilo volt amphere (KVA) diajukan ke PLN, namun Makmur mengaku belum mendapatkan respon berapa KVA dan waktu yang akan dikabulkan atas permintaan pasokan listrik itu oleh PLN.

kondisi KRL kita hanya jalan di tempat saja....

sudah waktu Kita berbenah, dan memaksimalkan fasilitas..
memang sudah banyak yg mengeluh mengenai ketidaklayakkan KRL..

mungkin hrus buat pabrik kkhusus KRL d indonesia... selain INKA tentunya...

gak cuma gerbong lho. pasokan setrum juga vital. nah, kalo bicara masalah setrum, saya cuma bisa persimis saja melihat kondisi persetruman nasional juga sama bobroknya dengan transportasi.

birokrasi yang berbelit-belit juga membuat perkeli kita terpuruk

(07-Feb-2011 12:16 PM)kemal reza Wrote: [ -> ]sudah waktu Kita berbenah, dan memaksimalkan fasilitas..
memang sudah banyak yg mengeluh mengenai ketidaklayakkan KRL..

(07-Feb-2011 12:33 PM)alin_masuk sepur 5 Wrote: [ -> ]mungkin hrus buat pabrik kkhusus KRL d indonesia... selain INKA tentunya...

(07-Feb-2011 19:01 PM)ady_mcady Wrote: [ -> ]gak cuma gerbong lho. pasokan setrum juga vital. nah, kalo bicara masalah setrum, saya cuma bisa persimis saja melihat kondisi persetruman nasional juga sama bobroknya dengan transportasi.

Senin-Selasa krl normal Rabu-kamis tersendat ... gantian Listriknya BroW...

OOT :
"Lingkaran Setan" TRANSPORTASI -- PLN -- BEA CUKAI -- PERTAMINA

Ga cuma di PT. Kereta Api Indonesia (Persero), hampir disemua BUMN/BUMD keadaannya seperti itu

Kebijakan pemerintah;
-. BUMN/BUMD tidak boleh melakukan pembelian langsung
-. Pembelian barang dipasok oleh pihak ketiga (Vendor/supplyer)
Efek kebijakannya;
-. Harga terkadang tidak sebanding dengan kualitas
-. Menguntungkan oknum, merugikan perusahaan

harusnya kebijakannya;
-. Pembelian boleh langsung, tetapi pengawasannya ketat

PT KCJ kagak bisa ngurus KRL apa yak??
mendingan dibalikin ke DAOP1 ajah apa yak?
jadi lintas MRI-BOO bisa dikasih KRDI atw KRDE gt
:ngarepmodeon:

(08-Feb-2011 14:55 PM)aatea_goparmania Wrote: [ -> ]PT KCJ kagak bisa ngurus KRL apa yak??
mendingan dibalikin ke DAOP1 ajah apa yak?
jadi lintas MRI-BOO bisa dikasih KRDI atw KRDE gt
:ngarepmodeon:

KCJ sama Divisi Jabodetabek kan masih itu-itu juga.
Minggu kemarin naik Rheos pas berhenti di Depok Lama malah bablas,gara-gara kurang angin. 3 gerbong terdepan bablas melewati ujung peron. Seperti biasa pihak KCJ cuma minta maaf, "KRL yang anda tumpangi tidak dapat melanjutkan perjalanan".

kalau penumpang ekonomi panas bayar karcis semua, apa cukup untuk biaya operasi KRL ?

(09-Feb-2011 11:05 AM)m_ilhami Wrote: [ -> ]kalau penumpang ekonomi panas bayar karcis semua, apa cukup untuk biaya operasi KRL ?

kyana nggak dah...

soalna kereta ekonomi suka d batalin n banyak penumpang yg licik agar tidak membeli tiket kereta

(08-Feb-2011 09:19 AM)van Baso Wrote: [ -> ]Ga cuma di PT. Kereta Api (Persero), hampir disemua BUMN/BUMD keadaannya seperti itu

Kebijakan pemerintah;
-. BUMN/BUMD tidak boleh melakukan pembelian langsung
-. Pembelian barang dipasok oleh pihak ketiga (Vendor/supplyer)
Efek kebijakannya;
-. Harga terkadang tidak sebanding dengan kualitas
-. Menguntungkan oknum, merugikan perusahaan

harusnya kebijakannya;
-. Pembelian boleh langsung, tetapi pengawasannya ketat

Tidak ada yang salah dengan tender, karena tujuan tender itu sebenarnya baik buat perusahaan. Kalau masalah proses berbelit2, itu sih masalah internal procurement perusahaannya aja yang mestinya sih bisa buat proses tender menjadi efektif dan efisien (tidak berbelit2).

Nah tender itu walaupun tujuannya adalah mendapatkan harga yg kompetitif, tapi dalam prosesnya kan juga ada seleksi administrasi dan teknis. Kalau mau barang berkualitas, ya buatlah persyaratan peserta tender yang ketat, misalanya berpengalaman sekian tahun untuk beberapa proyek di Indonesia, plus adanya jaminan garansi barang. Itu hal yg mudah sebenarnya, dan bukan dijadikan alasan tender adalah proses yang berbelit2. Kembali lagi itu internal procurement perusahaannya.

Hanya informasi untuk yg belum paham istilah, bagian procurement = bagian pengadaan.

Pembelian langsung juga dibolehkan di UU, kan kategorinya sudah jelas berapa anggaran pembelian yang boleh dibeli langsung, dengan yang ditender (untuk pastinya saya lupa, silahkan cek di google atau website lembaga pemerintah u/ pengadaan barang).

Jadi dari sisi aturan sebenarnya juga sudah jelas. Misalnya beli peralatan kantor (ATK) yang anggarannya cuman Rp 500 ribu gak pake tender, kecuali kalau mau beli ATK nya dianggarkan Rp 5 Milyar!

(09-Feb-2011 11:05 AM)m_ilhami Wrote: [ -> ]kalau penumpang ekonomi panas bayar karcis semua, apa cukup untuk biaya operasi KRL ?

Kalau bayar karcis semua ya cukup. Ini pernah lo diselidiki oleh salah satu anggota forum disini. Coba cek thread PPKA.

Dan sebenarnya mau ekonomi ataupun bisnis ataupun eksekutif semua ada hitung2an bisnisnya.

Saya bisa jamin kalau semisal suatu KRL ekonomi itu betul2 merugi, pastinya akan ada pertimbangan dan keputusan layanan ditutup. Ini sudah pernah terjadi kan dengan beberapa KA ekonomi diluar DAOP 1 ?! Gak mungkin, sebaik2nya dan sebodoh2nya PT KA menjalankan suatu KA yang benar2 merugi dalam waktu jangka panjang.

Kalau KRL Jabotabek sendiri gimana? Ya sebenarnya itung2annya sudah nutup, cumaaaan profit marginnya sangat kecil. Kalau dibanding ekspress ya jauh berkali2 lipat. Jadi alasan merugi sebenarnya sih maksudnya dengan kondisi profit margin yang sangat kecil ini:
1. sulit bagi PT KA untuk menaikkan profit marginnya di layanan kelas ini
2. potensi biaya masa mendatang karena adanya breakdown (KRL sudah semakin tua dan tidak layak)
3. adanya conflict of interset antara tekanan pemerintah sebagai regulator dan sebagai shareholder dalam hal pengadaan layanan kelas ekonomi
4. capacity stagnan, sementara mengacu poin 1 dan 2 antara risk & return tidak sepadan untuk meningkatkan capacity KRL ekonomi.
5. mengganggu layanan kelas lain, karena KRL ekonomi juga memanfaatkan kapasitas gapeka, sehingga membatasi ruang penambahan layanan KRL AC yang profit marginnya jauh lebih besar.

PT KA sudah membaca situasi ini, makanya itu kenapa KRL ekonomi jadwalnya tidak ditambah atau semakin sering dibatalkan. Dan tidak ada lagi penambahan KRL ekonomi, kebanyakan malah diconvert jadi KRDE untuk DAOP-DAOP lain selain DAOP 1.

(18-Apr-2011 03:11 AM)peseg5 Wrote: [ -> ]Kalau KRL Jabotabek sendiri gimana? Ya sebenarnya itung2annya sudah nutup, cumaaaan profit marginnya sangat kecil. Kalau dibanding ekspress ya jauh berkali2 lipat. Jadi alasan merugi sebenarnya sih maksudnya dengan kondisi profit margin yang sangat kecil ini:
1. sulit bagi PT KA untuk menaikkan profit marginnya di layanan kelas ini
2. potensi biaya masa mendatang karena adanya breakdown (KRL sudah semakin tua dan tidak layak)
3. adanya conflict of interset antara tekanan pemerintah sebagai regulator dan sebagai shareholder dalam hal pengadaan layanan kelas ekonomi
4. capacity stagnan, sementara mengacu poin 1 dan 2 antara risk & return tidak sepadan untuk meningkatkan capacity KRL ekonomi.
5. mengganggu layanan kelas lain, karena KRL ekonomi juga memanfaatkan kapasitas gapeka, sehingga membatasi ruang penambahan layanan KRL AC yang profit marginnya jauh lebih besar.

PT KA sudah membaca situasi ini, makanya itu kenapa KRL ekonomi jadwalnya tidak ditambah atau semakin sering dibatalkan. Dan tidak ada lagi penambahan KRL ekonomi, kebanyakan malah diconvert jadi KRDE untuk DAOP-DAOP lain selain DAOP 1.

om peseg, bukannya eko panas itu dapat subsidi / PSO dari negara? jadi tinggal laporan saja ke boss kalo masalahnya bla bla bla, trus minta PSO nya ditambah.

kecuali kalo memang boss nggak mau kasih subsidi lebih tapi nuntut supaya bisa angkut lebih banyak, ya itu namanya omong kosong.

(18-Apr-2011 10:41 AM)ady_mcady Wrote: [ -> ]om peseg, bukannya eko panas itu dapat subsidi / PSO dari negara? jadi tinggal laporan saja ke boss kalo masalahnya bla bla bla, trus minta PSO nya ditambah.

kecuali kalo memang boss nggak mau kasih subsidi lebih tapi nuntut supaya bisa angkut lebih banyak, ya itu namanya omong kosong.

Kalo tinggal lapor, kenapa mereka tidak lakukan itu?

Ya jawabannya sebenarnya mereka sudah seringkali lapor ke bosnya, tapi tidak dipenuhi permintaannya. Bosnya sudah bilang, kalo PSO mau ditambah, benerin dulu laporan keuangannya jadi transparan dan akuntabel biar jelas tuh PSO dipake buat apa aja (satu), trus pelayanannya juga benerin dulu, jangan udah dikasih PSO masyarakat masih ngedumel pelayanan (dua), kalo dua2nya dipenuhi baru deh gw tambahin PSO nya (tiga).

Nah, PT KA udah jalanin poin satu dan dua yg diminta si bos belum? Ya kan belum. Malah cenderung berkilah.

Lama2 kayak lingkaran setan, pelayanan jelek alesan PT KA karena PSO nya kurang. Si bos bilang, lo udah gw kasih PSO kurang2 terus, faktanya lo sendiri gak bisa tanggung jawab PSO nya dipake apa, kedua udah dikasih PSO masyarakat kok masih ngomel2 pelayanan, gimana gw mau percaya tambah PSO.

Nah lho!!

KRL ekonomi merugi? Kok bisa, ya bisa kalo kapasitas terisi 150% tapi yang bayar kurang dari 50%. Kalau kapasitas terisi 150% yg bayar 150% logikanya untung berlipat2. Root cause ini gak pernah diselesaikan secara tuntas dan holistik oleh PT KA. Saya sendiri sih gak heran, yang Express yg katanya subsidi ekonomi aja juga gak 100% penumpangnya bayar karcis, apalagi yg ekonomi. Ini kan dibiarkan sendiri oleh manajemen PT KA.