Pengurangan Kereta Ekonomi dalam satu Rangkaian

[Bangunkarta]

oohhh.... jadi begitu ya persoalannya.... pantesan PT. Sepur meradang karena katanya PSO belum juga dicairkan..... yaaa, harap maklum... karena saya ini orang awam tentang manajemen perusahaan sebesar PT. Sepur, jadi ya suka tidak terlalu tahu persoalan internal mereka

cuman.... tunggu bentar deh, prasaan.... persoalannya bukan hanya ada di anggaran yg belum juga dicairkan (versi operator)... cuman ada sebuah pertanyaan, kalo misal belum cair... mengapa belum cair, karena persoalan tersebut kan bukan hal yg berdiri sendiri... tapi sebuah hubungan sebab-akibat.....

pak Dirut PT. Sepur apa lupa persoalan klasik PSO sepur yg dari dulu ga diselesaikan secara benar oleh operator
[spoiler]

Jakarta, Kompas - Pemerintah berencana mendenda PT Kereta Api jika tidak melaporkan pembukuan penggunaan anggaran kewajiban pelayanan publik atau public service obligation secara terpisah. Pemisahan pencatatan pembukuan public service obligation dinilai sangat penting agar dapat melihat kebutuhan riil pendanaan public service obilgation.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nugroho Indrio, Senin (8/3) di Jakarta, menjelaskan, dana public service obligation (PSO) diberikan pemerintah kepada PT KA untuk membiayai kereta ekonomi (K3).

”Pasti kami kasih penalti, bentuknya mungkin denda, bila pemisahan pembukuan tak juga dikerjakan,” kata Nugroho. ......

[/spoiler]
jadi sebuah pertanyaan, gimana menghitung alokasi kebutuhan riil untuk PSO, kalo pembukuan aset dan operasional antara kereta yg disubsidi dengan kereta komersial saja tidak dilakukan... gimana pertanggung jawaban alokasi riil dari jumlah PSO yg telah dikeluarkan

kemudian, operator melakukan pelanggaran penggunaan PSO
[spoiler]

........"Ada temuan. Tahun lalu, kami langsung audit ke lapangan untuk mengawasi penggunaan dana PSO. Ternyata ditemukan gerbong KA ekonomi yang dipakai sebagai kereta aling-aling kelas eksekutif. Ini kan tidak benar, karena operasional KA ekonomi disubsidi pemerintah dan harus digunakan sesuai peruntukannya," kata Tundjung di Jakarta, kemarin......

[/spoiler]

terus, ada lagi tuh... penggunaan gerbong eko-AC di KA yg bukan eko-AC (contoh: Sancaka) saya pikir jelas tidak sesuai dengan ketentuan... karena KA komersial kek sancaka kan aset milik operator dan operasionalnya diserahkan sepenuhnya pada operator, artinya pengadaan gerbongnya juga gerbong milik operator.... masak iya, pake K-3AC yg pengadaannya menggunakan dana APBN

lah terus kan ada pernyataan ini dari PT. Sepur

..... Terkait hal ini, Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Ignatius Jonan mengaku setuju bila pemerintah menghapus subsidi PSO. Namun, dia mengatakan, penghapusan subsidi itu akan mendorong manajemen lebih leluasa menentukan tarif kereta api tanpa harus membedakan kelas.

Menurut dia, penentuan tarif sesuai mekanisme pasar tersebut sudah diberlakukan pada hampir semua negara. "Saya sih setuju saja kalau memang PSO dihapus, tetapi tarif biarkan kami yang tentukan. Kami janji akan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik," kata Jonan di kantornya, kemarin.

Namun, pihaknya juga tidak keberatan bila pemerintah tetap memberikan subsidi PSO asalkan pemerintah juga menyetujui penghapusan kereta api kelas ekonomi. Tujuannya, menurut Jonan, agar pelayanan penumpang kereta api berlaku sama dan tidak membedakan kelas.....

nah...koq pernyataan pak Dirut bertolak belakang dan maksud dari pernyataan pak Dirut di paragraph terakhir quote tsb???? koq tetep mau PSO nya tapi pengen menghapus kelas ekonomi.... karepe iki opo jane

apa PT. Sepur mau sak karepe dewe, kereta ekonomi dihapus, kelas bisnis dihilangkan... hanya mengoperasikan kelas exe dan eko AC... tapi tetep mau dapet bantuan APBN???? kan pengadaan K-3AC setahu saya dilakukan dengan menggunakan pos APBN.... lah masak peruntukan kereta yg dibuat pake APBN, di maintenance pake APBN, dibuat komersil....... lah terus fungsi BUMN sebagai pemberi layanan masyarakat ada di mana?????