terhitung 1 januari 2012 padagang di larang jualan di atas kereta dan di stasiun

[babay_elgoe]

--Sumber HU Radar Cirebon--
Ratusan Pedagang Asongan Stasiun Prujakan Luruk DPRD
*Pengamanan TNI Jadi Sorotan
KEJAKSAN- Ratusan pedagang asongan meluruk kantor DPRD Kota Cirebon, Kamis (10/1). Mereka menuntut agar diizinkan berjualan di dalam kereta di Stasiun Prujakan. Koordinator lapangan pedagang asongan, Teja mengatakan, kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional III Cirebon yang melarang pedagang berjualan di atas kereta, sangat merugikan. "Kami juga butuh hidup. Di sini kami mencari nafkah, bukan mengganggu," ujar dia, dalam orasinya.
Teja mengakui, para pedagang merasa tidak nyaman dengan keberadaan aparat pengamanan dari TNI. Apalagi, TNI yang berjaga di Stasiun Prujakan kerap mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. "Ya mereka yang menurunkan kami kalau kami masuk ke kereta. Kami ini kan bukan teroris. Terkadang omongannya juga kasar dan tidak pantas. Memangnya kami ngapain sampai harus diusir?" tegasnya.
Pantauan Radar, kedatangan ratusan pedagang tersebut disambut oleh sejumlah anggota DPRD, kemudian dimediasi dalam rapat yang melibatkan anggota Komisi A DPRD, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cirebon Drs Hasanudin Manap MM, Perwakilan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III dan perwakilan pedagang.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi A DPRD, Cecep Suhardiman SH MH, mengkritik kebijakan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III yang melibatkan personel TNI untuk mengamankan pedagang. “Sepanjang keberadaan pedagang tersebut dalam kondisi yang kondusif, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dibenarkan melibatkan TNI,” tandasnya.
Cecep mengaku, pihaknya juga sudah mengagendakan pertemuan dengan direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung dan diteruskan kepada Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sementara itu, Sekretaris Daerah, Drs H Hasanudin Manap MM mengatakan, pemerintah kota berharap ada solusi terbaik untuk persoalan ini. "Yang kami inginkan juga solusi. Kita tidak ingin melanggar aturan pusat, tapi juga menyusahkan pedagang," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Vice President PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III Cirebon, Sukairi, tidak datang. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hanya diwakilkan oleh sejumlah staf. Mereka mengaku, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III dalam posisi dilematis. Di satu sisi, konsumen merasa terganggu dengan keberadaan pedagang di atas kereta api, namun di sisi lain, pedagang juga harus diakomodasi keinginannya.
Setelah rapat tersebut, anggota DPRD Kota Cirebon, perwakilan pedagang, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III dan Sekda, Drs H Hasanudin Manap MM, melakukan kunjungan ke Stasiun Prujakan untuk melihat pengamanan yang dilakukan oleh TNI. (kmg)

[dap_cc20320]

--Sumber HU Radar Cirebon--
Ratusan Pedagang Asongan Stasiun Prujakan Luruk DPRD
*Pengamanan TNI Jadi Sorotan
KEJAKSAN- Ratusan pedagang asongan meluruk kantor DPRD Kota Cirebon, Kamis (10/1). Mereka menuntut agar diizinkan berjualan di dalam kereta di Stasiun Prujakan. Koordinator lapangan pedagang asongan, Teja mengatakan, kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional III Cirebon yang melarang pedagang berjualan di atas kereta, sangat merugikan. "Kami juga butuh hidup. Di sini kami mencari nafkah, bukan mengganggu," ujar dia, dalam orasinya.
Teja mengakui, para pedagang merasa tidak nyaman dengan keberadaan aparat pengamanan dari TNI. Apalagi, TNI yang berjaga di Stasiun Prujakan kerap mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. "Ya mereka yang menurunkan kami kalau kami masuk ke kereta. Kami ini kan bukan teroris. Terkadang omongannya juga kasar dan tidak pantas. Memangnya kami ngapain sampai harus diusir?" tegasnya.
Pantauan Radar, kedatangan ratusan pedagang tersebut disambut oleh sejumlah anggota DPRD, kemudian dimediasi dalam rapat yang melibatkan anggota Komisi A DPRD, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cirebon Drs Hasanudin Manap MM, Perwakilan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III dan perwakilan pedagang.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi A DPRD, Cecep Suhardiman SH MH, mengkritik kebijakan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III yang melibatkan personel TNI untuk mengamankan pedagang. “Sepanjang keberadaan pedagang tersebut dalam kondisi yang kondusif, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dibenarkan melibatkan TNI,” tandasnya.
Cecep mengaku, pihaknya juga sudah mengagendakan pertemuan dengan direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung dan diteruskan kepada Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sementara itu, Sekretaris Daerah, Drs H Hasanudin Manap MM mengatakan, pemerintah kota berharap ada solusi terbaik untuk persoalan ini. "Yang kami inginkan juga solusi. Kita tidak ingin melanggar aturan pusat, tapi juga menyusahkan pedagang," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Vice President PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III Cirebon, Sukairi, tidak datang. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hanya diwakilkan oleh sejumlah staf. Mereka mengaku, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III dalam posisi dilematis. Di satu sisi, konsumen merasa terganggu dengan keberadaan pedagang di atas kereta api, namun di sisi lain, pedagang juga harus diakomodasi keinginannya.
Setelah rapat tersebut, anggota DPRD Kota Cirebon, perwakilan pedagang, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III dan Sekda, Drs H Hasanudin Manap MM, melakukan kunjungan ke Stasiun Prujakan untuk melihat pengamanan yang dilakukan oleh TNI. (kmg)

persis seperti yg saya liad td pagi saat saya naik KA 147.. di CNP byk bnget anggota TNI, brimob dgn senjata nya & jg tentunya PKD & polsuska, dlm hati ini stasiun apa stasiun keamananya sangat sangat sangat berlebihan sekali..
nanggepin diatas, td siang saya liad jg para asongan memang menjajakan dagangan cm lewat jendela. kalo misalkan bnr ad oknum anggota tni seperti gitu memang saya dkung tuh pdagang asongan untk mengdu ke DPRD CN jgn merasa kuat/apalah, toh para pedagang jg mash dibutuhkan para penumpang & mereka membutuhkan uang untuk hidup . (maaf kalo slh2 kata)

[Kutukupret]

--Sumber HU Radar Cirebon--
Ratusan Pedagang Asongan Stasiun Prujakan Luruk DPRD
*Pengamanan TNI Jadi Sorotan
KEJAKSAN- Ratusan pedagang asongan meluruk kantor DPRD Kota Cirebon, Kamis (10/1). Mereka menuntut agar diizinkan berjualan di dalam kereta di Stasiun Prujakan. Koordinator lapangan pedagang asongan, Teja mengatakan, kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional III Cirebon yang melarang pedagang berjualan di atas kereta, sangat merugikan. "Kami juga butuh hidup. Di sini kami mencari nafkah, bukan mengganggu," ujar dia, dalam orasinya.
Teja mengakui, para pedagang merasa tidak nyaman dengan keberadaan aparat pengamanan dari TNI. Apalagi, TNI yang berjaga di Stasiun Prujakan kerap mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. "Ya mereka yang menurunkan kami kalau kami masuk ke kereta. Kami ini kan bukan teroris. Terkadang omongannya juga kasar dan tidak pantas. Memangnya kami ngapain sampai harus diusir?" tegasnya.
Pantauan Radar, kedatangan ratusan pedagang tersebut disambut oleh sejumlah anggota DPRD, kemudian dimediasi dalam rapat yang melibatkan anggota Komisi A DPRD, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cirebon Drs Hasanudin Manap MM, Perwakilan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III dan perwakilan pedagang.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi A DPRD, Cecep Suhardiman SH MH, mengkritik kebijakan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III yang melibatkan personel TNI untuk mengamankan pedagang. “Sepanjang keberadaan pedagang tersebut dalam kondisi yang kondusif, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dibenarkan melibatkan TNI,” tandasnya.
Cecep mengaku, pihaknya juga sudah mengagendakan pertemuan dengan direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung dan diteruskan kepada Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sementara itu, Sekretaris Daerah, Drs H Hasanudin Manap MM mengatakan, pemerintah kota berharap ada solusi terbaik untuk persoalan ini. "Yang kami inginkan juga solusi. Kita tidak ingin melanggar aturan pusat, tapi juga menyusahkan pedagang," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Vice President PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III Cirebon, Sukairi, tidak datang. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hanya diwakilkan oleh sejumlah staf. Mereka mengaku, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III dalam posisi dilematis. Di satu sisi, konsumen merasa terganggu dengan keberadaan pedagang di atas kereta api, namun di sisi lain, pedagang juga harus diakomodasi keinginannya.
Setelah rapat tersebut, anggota DPRD Kota Cirebon, perwakilan pedagang, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop III dan Sekda, Drs H Hasanudin Manap MM, melakukan kunjungan ke Stasiun Prujakan untuk melihat pengamanan yang dilakukan oleh TNI. (kmg)

emang mesti TNI kali yah yg turun tangan soalnya klo cuma mengandalkan PKD dan polsus keknya ga mempan,malah lebih galakan pengasongnya,apalagi klo satpol PP yg turun yg ada bakal bentrok dah
dan gue setuju dengan kebijakan ini,tau sendiri kan pengasong di cirebong prujakan kek gimana

emang kenapa klo jualan tanpa masuk ke dalem kereta? pengasong stasiun tawang aja bisa kok :p

[Joe_cn]

emang mesti TNI kali yah yg turun tangan soalnya klo cuma mengandalkan PKD dan polsus keknya ga mempan,malah lebih galakan pengasongnya,apalagi klo satpol PP yg turun yg ada bakal bentrok dah
dan gue setuju dengan kebijakan ini,tau sendiri kan pengasong di cirebong prujakan kek gimana

emang kenapa klo jualan tanpa masuk ke dalem kereta? pengasong stasiun tawang aja bisa kok :p

Aneh juga untuk mengurusi pedagang harus pake TNI, kaya mau perang aja...
Harus ada solusi untuk hal ini, memang enak sih stasiun dan kereta tanpa pedagang asongan, tapi ga bisa dipungkiri antara penumpang dan pedagang asongan sendiri masih sangat membutuhkan, maka dari itu harus ada strategi jitu untuk hal ini.
Mengusir dan mengumpat bukan solusi yg jitu untuk hal ini.
Seumpama kecoa dan tikus di rumah kita, walawpun diusir berapa kalipun kalo masih ada makanan di rumah kita tuh kecoa dan tikus pasti datang lagi...

Ayo jangan cuma pake cara instant panggil TNI cuma untuk mengusir mereka dan mensterilkan stasiun, tapi harus ada bener2 ide cemerlang untuk mengatasi ini, saya yakin mereka yg bikin aturan begini orang2 cerdas, kalo mereka bisa bikin aturan seperti ini, mereka juga pasti bisa memecahkan masalah untuk win win solution...

[bramoy]

emang mesti TNI kali yah yg turun tangan soalnya klo cuma mengandalkan PKD dan polsus keknya ga mempan,malah lebih galakan pengasongnya,apalagi klo satpol PP yg turun yg ada bakal bentrok dah
dan gue setuju dengan kebijakan ini,tau sendiri kan pengasong di cirebong prujakan kek gimana

emang kenapa klo jualan tanpa masuk ke dalem kereta? pengasong stasiun tawang aja bisa kok :p

Aneh juga untuk mengurusi pedagang harus pake TNI, kaya mau perang aja...
Harus ada solusi untuk hal ini, memang enak sih stasiun dan kereta tanpa pedagang asongan, tapi ga bisa dipungkiri antara penumpang dan pedagang asongan sendiri masih sangat membutuhkan, maka dari itu harus ada strategi jitu untuk hal ini.
Mengusir dan mengumpat bukan solusi yg jitu untuk hal ini.
Seumpama kecoa dan tikus di rumah kita, walawpun diusir berapa kalipun kalo masih ada makanan di rumah kita tuh kecoa dan tikus pasti datang lagi...

Ayo jangan cuma pake cara instant panggil TNI cuma untuk mengusir mereka dan mensterilkan stasiun, tapi harus ada bener2 ide cemerlang untuk mengatasi ini, saya yakin mereka yg bikin aturan begini orang2 cerdas, kalo mereka bisa bikin aturan seperti ini, mereka juga pasti bisa memecahkan masalah untuk win win solution...

Hidup di Indonesia memang serba salah, yang bener apa coba. Kalo pedagang asongan jualan di dalem kreta pada protes karena ga nyaman-lah, ga tentram-lah, kalo sekarang pedagang asongan ga jualan di kreta pada protes, karena mereka juga manusia, butuh penghasilan untuk hidup, dan lain2.

Untuk hal ini, sya setuju kalo pake TNI, karena pake polsus, polisi, satpol PP ga mempan semua. TNI memang lebih arogan, tapi kalo untuk peningkatan kualitas juga ga maslah. Memang, pedagang asongan itu bikin tidak nyaman, khususnya di kreta bisnis, dari Purwokerto - Cirebon, Cirebon - Jakarta, ga henti2nya mereka jualan. Bagaimana dengan penumpang ?? Liat dulu karakteristiknya, jgan bilang penumpang merasa tidak terganggu dulu, kalo untuk para railfan wajar tapi bagaimana dengan para penumpang yang baru pertama naek kreta. TNI ada, itulah karena akumulasi dari kelakuan para pedagang selama ini, pt kreta pun sudah kehabisan kesabaran, seandaianya para asongan yang "liar" itu mau mencontoh cara berjualan di Madiun maupun Jogja, itu aja solusinya.

[Joe_cn]

Hidup di Indonesia memang serba salah, yang bener apa coba. Kalo pedagang asongan jualan di dalem kreta pada protes karena ga nyaman-lah, ga tentram-lah, kalo sekarang pedagang asongan ga jualan di kreta pada protes, karena mereka juga manusia, butuh penghasilan untuk hidup, dan lain2.

Untuk hal ini, sya setuju kalo pake TNI, karena pake polsus, polisi, satpol PP ga mempan semua. TNI memang lebih arogan, tapi kalo untuk peningkatan kualitas juga ga maslah. Memang, pedagang asongan itu bikin tidak nyaman, khususnya di kreta bisnis, dari Purwokerto - Cirebon, Cirebon - Jakarta, ga henti2nya mereka jualan. Bagaimana dengan penumpang ?? Liat dulu karakteristiknya, jgan bilang penumpang merasa tidak terganggu dulu, kalo untuk para railfan wajar tapi bagaimana dengan para penumpang yang baru pertama naek kreta. TNI ada, itulah karena akumulasi dari kelakuan para pedagang selama ini, pt kreta pun sudah kehabisan kesabaran, seandaianya para asongan yang "liar" itu mau mencontoh cara berjualan di Madiun maupun Jogja, itu aja solusinya.

Sebenarnya saya setuju dengan peraturannya om, yang saya ga setuju itu caranya aja koq...
betul bgt, saya malah merasa segan dengan pedagang asongan di MN, mereka bener2 tidak menginjakan kaki di kereta, walaw hal itu mungkin bisa bagi mereka, malah dengan cara itu para penumpang pun juga mengerti koq, mereka pasti akan berjalan dengan sendirinya ke bordes, dan kalo mereka butuh maka pembeli pun akan datang dengan sendirinya.
Saya termasuk orang yang risih dengan teriakan2 pedagang asongan, apalagi bagi mereka yang ga berjualan, mereka menjual "jasa" mereka, wah itu lebih risih lagi seperti tukang semprot, pengamen.

pasti ada cara untuk membina mereka, bukan mengusir mereka.
Aturan di Indonesia memang kadang dibuat untuk dilanggar, selama mereka masih memikirkan perut mereka, namun hal itu bisa dicegah ketika kita membuat aturan di saat itu juga kita menemukan solusi yang tepat untuk mngatasinya...

nb:jangan sampe seperti berita2 yang lagi hangat ini, mengharamkan memberi ke pengemis, dan pengemis itu haram, tapi gada solusi untuk mereka untuk tidak mengemis lagi...

Monggo direnungkan...

[Bravo see_204XX]

Sebenarnya saya setuju dengan peraturannya om, yang saya ga setuju itu caranya aja koq...
betul bgt, saya malah merasa segan dengan pedagang asongan di MN, mereka bener2 tidak menginjakan kaki di kereta, walaw hal itu mungkin bisa bagi mereka, malah dengan cara itu para penumpang pun juga mengerti koq, mereka pasti akan berjalan dengan sendirinya ke bordes, dan kalo mereka butuh maka pembeli pun akan datang dengan sendirinya.
Saya termasuk orang yang risih dengan teriakan2 pedagang asongan, apalagi bagi mereka yang ga berjualan, mereka menjual "jasa" mereka, wah itu lebih risih lagi seperti tukang semprot, pengamen.

pasti ada cara untuk membina mereka, bukan mengusir mereka.
Aturan di Indonesia memang kadang dibuat untuk dilanggar, selama mereka masih memikirkan perut mereka, namun hal itu bisa dicegah ketika kita membuat aturan di saat itu juga kita menemukan solusi yang tepat untuk mngatasinya...

nb:jangan sampe seperti berita2 yang lagi hangat ini, mengharamkan memberi ke pengemis, dan pengemis itu haram, tapi gada solusi untuk mereka untuk tidak mengemis lagi...

Monggo direnungkan...

Caranya gimana tuch, Om....?

[Kutukupret]

Aneh juga untuk mengurusi pedagang harus pake TNI, kaya mau perang aja...
Harus ada solusi untuk hal ini, memang enak sih stasiun dan kereta tanpa pedagang asongan, tapi ga bisa dipungkiri antara penumpang dan pedagang asongan sendiri masih sangat membutuhkan, maka dari itu harus ada strategi jitu untuk hal ini.
Mengusir dan mengumpat bukan solusi yg jitu untuk hal ini.
Seumpama kecoa dan tikus di rumah kita, walawpun diusir berapa kalipun kalo masih ada makanan di rumah kita tuh kecoa dan tikus pasti datang lagi...

Ayo jangan cuma pake cara instant panggil TNI cuma untuk mengusir mereka dan mensterilkan stasiun, tapi harus ada bener2 ide cemerlang untuk mengatasi ini, saya yakin mereka yg bikin aturan begini orang2 cerdas, kalo mereka bisa bikin aturan seperti ini, mereka juga pasti bisa memecahkan masalah untuk win win solution...

trus menurut ente cara yg pas kek gimana?
cara instant manggil TNI ? instant gimana sih?bukankah kebijakan ini udah berjalan 1 tahun dan hasilnya tau sendiri kan?
giliran make TNI baru deh
klo udah ada larangan trus pedagang asongan menuruti aturan tsb gue yakin KAI ga bakal ngelakuin hal kek gini ampe manggil TNI segala
bisa di tengok pengasong di YK,MN,SMT kenapa bisa nurut sedangkan di CNP kok mbandel
peraturan dibuat untuk dilanggar
tertib klo di kerasin/dipecut dulu , itulah....:ngacir:

btw nih trid si bro japek ,ada juga kok solusinya jika pengasong tersebut kreatif tanpa harus menggangu kenyamanan penumpang
http://www.kaskus.co.id/thread/50e780756...yam-senyum

[Joe_cn]

Sebenarnya saya setuju dengan peraturannya om, yang saya ga setuju itu caranya aja koq...
betul bgt, saya malah merasa segan dengan pedagang asongan di MN, mereka bener2 tidak menginjakan kaki di kereta, walaw hal itu mungkin bisa bagi mereka, malah dengan cara itu para penumpang pun juga mengerti koq, mereka pasti akan berjalan dengan sendirinya ke bordes, dan kalo mereka butuh maka pembeli pun akan datang dengan sendirinya.
Saya termasuk orang yang risih dengan teriakan2 pedagang asongan, apalagi bagi mereka yang ga berjualan, mereka menjual "jasa" mereka, wah itu lebih risih lagi seperti tukang semprot, pengamen.

pasti ada cara untuk membina mereka, bukan mengusir mereka.
Aturan di Indonesia memang kadang dibuat untuk dilanggar, selama mereka masih memikirkan perut mereka, namun hal itu bisa dicegah ketika kita membuat aturan di saat itu juga kita menemukan solusi yang tepat untuk mngatasinya...

nb:jangan sampe seperti berita2 yang lagi hangat ini, mengharamkan memberi ke pengemis, dan pengemis itu haram, tapi gada solusi untuk mereka untuk tidak mengemis lagi...

Monggo direnungkan...

Caranya gimana tuch, Om....?

Masalahnya om bravo, bukan saya yg bikin peraturan, saya cuma mengikuti perkembangan tentang si para asongan ini, sebenarnya aturan ini di lapangan sudah efektif ga toh....
saya cuma jadi pelecut semangat bagi para petinggi2 di pusat sana, agar memberikan cara yg lebih baik....
Kalo saya yg bikin aturan tentu saya yg ngasih caranya....

Jujur saya aja masih bingung untuk memecahkan masalahnya, nah kalo saya daripada saya belum bisa kasih solusi untuk mengatur para pedagang itu, mending saya ga ngasih aturan dulu om ke pedagang agar jangan berjualan di atas kereta....

---

trus menurut ente cara yg pas kek gimana?
cara instant manggil TNI ? instant gimana sih?bukankah kebijakan ini udah berjalan 1 tahun dan hasilnya tau sendiri kan?
giliran make TNI baru deh
klo udah ada larangan trus pedagang asongan menuruti aturan tsb gue yakin KAI ga bakal ngelakuin hal kek gini ampe manggil TNI segala
bisa di tengok pengasong di YK,MN,SMT kenapa bisa nurut sedangkan di CNP kok mbandel
peraturan dibuat untuk dilanggar
tertib klo di kerasin/dipecut dulu , itulah....:ngacir:

btw nih trid si bro japek ,ada juga kok solusinya jika pengasong tersebut kreatif tanpa harus menggangu kenyamanan penumpang
http://www.kaskus.co.id/thread/50e780756...yam-senyum

nyante bro, saya juga bukan orang yang sok pinter ngasih saran ke para petinggi buat ngatur para asongan ini...
Jujur saya aja masih bingung untuk mengatasinya emang tidak mudah om mengatur asongan ga cuma di Jawa tapi di Divre gimana ga pusing...
Jadi inti dari tulisan saya itu kalo saya belum menemukan cara yang pas untuk menangani "mereka", ya saya tunda dulu aturan itu sambil saya merenung dan memikirkan ide yang pas agar semuanya tidak merasa dirugikan, setelah itu saya keluaran aturan ini "Pedagang dilarang berjualan di kereta dan peron stasiun"...
Ngeh ga maksudnya om?

Pasti ada koq solusinya, nah saya pun lagi mikir, kalo saya punya saran, pasti koq saya kirim saran saya ke email mereka, gatau deh mereka baca ga, ga mungkin saya tulis di sini percuma ga mungkin ditanggapi sama yg punya aturan....

[Kutukupret]

nyante bro, saya juga bukan orang yang sok pinter ngasih saran ke para petinggi buat ngatur para asongan ini...
Jujur saya aja masih bingung untuk mengatasinya emang tidak mudah om mengatur asongan ga cuma di Jawa tapi di Divre gimana ga pusing...
Jadi inti dari tulisan saya itu kalo saya belum menemukan cara yang pas untuk menangani "mereka", ya saya tunda dulu aturan itu sambil saya merenung dan memikirkan ide yang pas agar semuanya tidak merasa dirugikan, setelah itu saya keluaran aturan ini "Pedagang dilarang berjualan di kereta dan peron stasiun"...
Ngeh ga maksudnya om?

Pasti ada koq solusinya, nah saya pun lagi mikir, kalo saya punya saran, pasti koq saya kirim saran saya ke email mereka, gatau deh mereka baca ga, ga mungkin saya tulis di sini percuma ga mungkin ditanggapi sama yg punya aturan....

sape juga yg nganggep ente sok pinter ckckckckc...ente aja kale yg over sensi
lah itu ente tau kan gimana pusingnya KAI nanganin masalah asongan CNP ...
kan yg ane tanya gimana usulan ente,udah dikasih spanduk,udah di peringatin udah juga diusir ama PKD dan polsus kagak mempan,trus mau gimana lagi?itu inti dari tulisan ane,bukannya ane nyuruh ente mikir gimana caranya menanganinya
yg ane tanya emang caranya gimana...ouw ternyata ente masih mikir
semenjak instansi seragam coklat udah ga di respect ama masyarakat TNI lah yg cara ampuh.... tuh point lainnya dari tulisan ane sebelumnya
solusi? ane kasih link dari forum sebelah masa ente ndak mudeng maksud ane
yo wess tak copas wae...

[spoiler=komen]kalau pedagang cerdik buatlah kerjasama tertulis dengan Koperasi Karyawan KA stasiun setempat supaya memfasilitasi dengan membuat Unit Usaha Bersama seperti yg ada di Stasiun Bogor sisi jalan Nyi Raja Permas..PT.KAI Property hanya mau bekerja sama dengan usaha yg berbentuk badan hukum bukan perorangan..

Koperasi Karyawan tdk berwenang mengeluarkan ijin atau memungut sewa setelah PT.KA Properti terbentuk dan mulai 1 Januari 2013. Koperasi Karyawan tdk boleh diurus / diketuai oleh pegawai aktif harus mantan pegawai atau orang luar sekalian. Dan bidang usaha Koperasi Karyawan tdk boleh lebih dari simpan pinjam untuk karyawan kai..Apabila mau mengerjakan bidang di luar simpan pinjam harus mempunyai unit usaha / anak usaha berbentuk PT/CV yang di manage oleh orang luar / pensiunan KAI..Nah peluang ini yang harus bisa dibaca oleh para pedagang komunikasi dengan KA Property bukan dengan KS..Kenapa KS cenderung menghindar krn bukan wewenang dia lg untuk memutuskan sewa menyewa lahan

Semua di atas dilakukan dalam upaya mencari profit dengan memaksimalkan aset2 yang ada..Yang perlu di ketahui KAI ini sekarang PT bukan Jawatan / Perum..jd kudu musti wajib harus untung...Kalau mau semua serba gratis sekalian sj kita usul ke Pemerintah supaya KAI statusnya di ubah menjadi Jawatan / Yayasan sekalian..Ingat kasus PPD yg akan dilikudasi oleh Pemerintah ? Itu statusnya Perum loh Apalagi yg statusnya PT...yg menurut aturan 5 tahun berturut-turut mengalami kerugian perlu dipertimbangkan untuk dilikuidasi..[/spoiler]

anyway ya udah deh buat ente ane ucapin selamat mikir aja :ngacir:
KAI mikir ampe 1 tahun sapa tau aja ente mikir untuk solusi bisa kurang dari 1 bulan ...who knows