Berita Umum Menyangkut Kereta Api

[hujanturun]

Kereta Api Jadi Tumpuan Atasi Macet Jabodetabek

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Otorita Transportasi Jabodetabek (OTJ). Otorita ini nantinya mengembangkan konsep moda transportasi massal berbasis rel.

Kebijakan ini sebagai langkah mengatasi kemacetan di Jabodetabek yang semakin parah dengan mengurangi penggunaan jalan sebagai media transportasi. Deputi Bidang Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wiryanto mengatakan, langkah penanganan transportasi Jabodetabek ini nantinya dituangkan dalam Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jabodetabek (RITPJ) yang dijalankan OTJ.

Langkah penanganan transportasi Jabodetabek ini dilatarbelakangi oleh kondisi kemacetan di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat semakin parah. Nyaris tidak ada sisi ruas jalan bebas dari macet. Hal itu membuat pelayanan transportasi DKI Jakarta semakin buruk, karena ibu kota negara ini menjadi sasaran aktivitas masyarakat Jabodetabek. ”Sebelumnya pemprov ketiga provinsi ini telah membuat langkah-langkah penanganan transportasinya, tapi tidak membuahkan hasil maksimal,” kata Luky di sela-sela focus group discussion (FGD) Jabodetabek Urban Transportation Project Policy Integration (JUTPI) di Jakarta kemarin.

Maka itu, proyek ini tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, tapi dipegang langsung oleh menteri. Di dalam OTJ ini terdapat unsur dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan pemda. Keterlibatan pemda sebagai pelaksana di masing-masing daerah. Dia melanjutkan, pembentukan OTJ merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dan rekomendasi rapat di Kantor Wakil Presiden. Kebijakan ini juga dilakukan oleh negaranegara maju lainnya. OTJ tengah menunggu peraturan presiden (perpres) untuk dapat segera bekerja tahun ini, sedangkan untuk masterplan telah diserahkan kepada Sekretaris Kabinet.

”Kami berharap OTJ ini dapat dilaksanakan tahun ini,” kata Luky. Dalam masterplan JUTPI ini terdapat 20 langkah penanganan transportasi di Jabodetabek. Semuanya dengan sistem transportasi terintegrasi dan tidak terpecah-pecah. Mengingat masyarakat yang beraktivitas di Jakarta ini lebih banyak bermukim di daerah penyangga. Pelaksanaannya dilakukan sampai pada 2030.Semua itu lebih berbasiskan pada bus rapid transit(BRT),mass rapid transit (MRT), kereta api commuter line. ”Pada 2014, perubahan signifikan transportasi massal ini sudah dapat dirasakan dan ditargetkan 2030 pelayanan transportasi publik di Jabodetabek dapat diatasi dengan baik,”sambungnya.

Pembangunan moda transportasi publik yang representatif ini untuk sebagai upaya memindahkan kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi. ”Jika transportasi umum sudah nyaman dan murah, dengan sendirinya masyarakat meninggalkan kendaraan pribadinya,”sambungnya. Korps Lalu Lintas Mabes Polri Kombes Pol Royke Lumowa menuturkan, selama ini polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan ini, namun belum efektif.

”Di OTJ ini nanti terdapat unsur kepolisian. Tentu saja akan lebih memudahkan pekerjaan polisi melakukan penguraian kemacetan. Sebab, kemacetan di Jabodetabek ini tidak hanya ditangani Polda Metro Jaya, termasuk juga Polda Jawa Barat,” ungkap Royke. Head of Communications Bureau PT MRT Jakarta Manpalagupta Sitorus menuturkan, pengembangan MRT di Jakarta nantinya dibangun di dua koridor lagi. Koridor itu menghubungkan selatan-utara (Lebak Bulus- Kampung Bandan) dan barat-timur (Balaraja– Cikarang). Sedangkan saat ini proyek pengerjaan untuk MRT tahap I (Lebak Bulus–Bundaran HI) memiliki panjang 15,7 km dengan 13 stasiun.

Di antaranya tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Proyek MRT tahap I ditargetkan mulai ground breaking pada April atau Mei mendatang. Diharapkan MRT dapat beroperasi dan melayani masyarakat pada akhir tahun 2016. ”Dan untuk memaksimalkan manfaatnya MRT Jakarta, rencananya akan disinergikan dan diintegrasikan dengan moda transportasi lain baik yang berbasis rel (commuter line dan loopline) serta yang berbasis jalan seperti busway,” jelasnya.

Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam

Jalur darat Jakarta–Surabaya bisa ditempuh hanya dalam 3 jam? Hal itu bukanlah mimpi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera memulai proses pembangunan kereta api supercepat yang diberi nama Argo Cahaya.

Dengan kecepatan rata-rata 300 km/jam, kereta yang rencananya dibuat di Jepang itu akan mampu menempuh Jakarta– Surabaya sepanjang 685 km dalam waktu 2 jam 53 menit, seperempat dari waktu tempuh kereta Argo yang dioperasikan PT Kereta Api Indonesia (KAI) saat ini. Untuk mendukung terwujudnya rencana tersebut, dibutuhkan dana Rp 180 triliun. Hanya masyarakat perlu bersabar sedikit karena pembangunan KA supercepat sekelas Shinkansen Jepang ini baru bisa dilakukan setelah proyek kereta api bandara dan jalur ganda lintas utara Jawa selesai.

“Kalau pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa sudah selesai pada 2014, kereta supercepat ini sudah dapat dijadikan prioritas untuk dibangun,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tunjung Inderawan dalam jumpa pers di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan, pada tahap awal, mulai April 2012,Kemenhub dan pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) akan membuat prastudi kelayakan(feasibilitystudy).

Menurut dia, pihaknya dibantu Atase Perhubungan di Jepang akan melakukan serangkaian pembicaraan melalui program Railway Talk untuk membahas isuisu sekaligus melakukan update rencanapembangunanperkeretaapian di Indonesia ke depan. Agenda Railway Talk tersebut juga akan dihadiri perusahaan kereta api berskala internasional, operator kereta api dari mancanegara, serta perusahaan pembiayaan. “Kita akan buat rencana yang jelas dan rencana itu sangat masuk akal untuk direalisasi. Sudah ada pembicaraan awal dengan pihak Jepang dengan loan (pinjaman) selama 40 tahun,” kata Tunjung.

Jauh sebelumnya, sejak 2008 hingga 2009, Kemenhub sudah melakukan studi kelayakan usaha bersama Jepang. Namun menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, studi kelayakan belum dilakukan pemerintah karena harus dibahas lebih mendalam dengan lintas kementerian dan di tingkat Presiden. “Kereta cepat masih prastudi kelayakan dan belum menjadi prioritas, mungkin nanti setelah proyek double track (jalur ganda) Jakarta– Surabaya selesai dibangun pada 2014, baru akan diprioritaskan Argo Cahaya,” kata Bambang. Dia lantas menuturkan, sejumlah negara di wilayah Asia juga tengah menggagas proyek pembangunan kereta cepat.

Hal ini berangkat dari pertimbangan kereta cepat bisa mengangkut lebih banyak penumpang dibandingkan pesawat udara dan lebih hemat bahan bakar.Selain itu,beban jalan menjadi berkurang. Bambang memprediksi, masa pembangunan proyek kereta cepat Argo Cahaya untuk tujuan Jakarta–Surabaya akan memakan waktu 10 tahun. Tahap pembangunannya sendiri terbagi dalam tiga periode, yaitu pembuatan grand design selama tiga tahun, pengerjaan konstruksi selama 5–6 tahun, dan sisanya adalah tahap uji coba.

“Untuk konstruksinya diperkirakan mencapai USD14,3 miliar, tetapi jika termasuk biaya pembebasan lahan mencapai USD20 miliar atau Rp261 miliar per kilometer, di tiap negara biaya pembangunannya berbeda,di China Rp223 miliar per kilometer dan Taipei Rp331 miliar per kilometer,”jelasnya. Meskipun belum mau menyebutkan secara gamblang, namun Bambang menyatakan telah ada investor dari China dan Jepang yang berminat untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan kereta cepat ini.

Nantinya proyek ini direncanakan akan menggunakan skema public private partnership atau kerja sama pemerintah swasta. Jadi pemerintah turut andil dalam pembiayaannya. “Dipilihnya rute Jakarta– Surabaya karena kedua kota tersebut menghubungkan dua pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia seperti Tokyo-Osaka di Jepang, China menghubungkan Beijing- Shanghai, di Amerika Serikat menghubungkan Boston-Washington,” ungkap Bambang.

Sementara itu,Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sulistio Wimbo Hardjito mengatakan perusahaannya siap jika pemerintah menunjuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai operator untuk mengelola kerat cepat Argo Cahaya. Dia juga menyambut baik jika pemerintah benar-benar serius membangun megaproyek senilai ratusan triliun ini.Pasalnya,negaranegara lain di wilayah Asia Tenggara juga telah membangun proyek serupa.

“Namun kuncinya ada di feasibility study (studi kelayakan) dan itu dilakukan pemerintah, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan kami siap jika ditunjuk. Kalaupun dilakukan tender, perseroan juga pasti akan turut mengajukan sebagai peserta,” kata Wimbo melalui sambungan telepon. Meskipun belum melakukan studi kelayakan, lanjut dia, perseroannya telah melakukan kajian prastudi kelayakan mengenai proyek pembangunan kereta cepat ini.

Kajian yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berbeda dengan yang dilakukan Kemenhub karena menurutnya pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga yang membangun sarana infrastruktur.

Sindo

seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/471596/