Quote:SPKA Adukan Ditjen KA Kepada Presiden
Selasa, 01 Desember 2009 00:53
BANDUNG, BK
Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) mengadukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian kepada presiden. Pasalnya, Ditjen memasukkan operator lain pada jalur eksisting.Menurut Ketua SPKA Sri Nugroho didampingi Sekjen Edi Harjono di Bandung, Senin (30/11), saat ini PT KA masih mengalami kondisi belum ideal karena adanya kondisi backlog pada prasarana dan sarana, sehingga cenderung tidak siap menghadapi liberalisasi. “Kondisinya tidak setara dengan badan usaha perkeretaapian baru yang akan muncul,” katanya.

Sri menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) No 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Lalu Lintas yang memberi peluang kepada pihak lain membuka jalur baru di lima wilayah Pulau Jawa. “Kalau membuka jalur baru kereta api di Kalimantan atau Sumatera yang jalurnya terputus-putus, tidak masalah. Kami menolak rencana membuka jalur di tempat ‘gemuk’. Bila rencana itu dilanjutkan pemerintah, kami akan mogok nasional,” tegasnya.SPKA, lanjut Sri, tak menginginkan praktik liberalisasi yang tidak sehat. Ia menilai komersialisasi perkeretaapian di Indonesia akibat kesalahan dalam menetapkan pelaksanaan UU No 23/2007.

Pasal 214 UU No 23/2007, katanya, disebutkan, pemerintah diamanatkan untuk menyehatkan PT KA dengan jalan melakukan audit, meningkatkan pelayanan dan lainnya. Namun sampai kini Ditjen Perkeretaapian belum melaksanakan amanah itu. Padahal, dalam 3 tahun, Ditjen Perkeretaapian mengalokasikan dana Rp19 triliun, namun baru terealisasi Rp9 triliun. O lys

(14-12-2009, 12:58 PM)bagus70 Wrote: Bukti nyata kalau karyawan PT KA tak peduli keinginan penumpang/pemakai jasa, tapi ingin masyarakat mengerti kekurangan mereka. Akhirnya? Masyarakat lebih memilih moda transportasi lain.

Sungguh pecundang betul mereka.