Perkembangan Pembangunan Kembali Perkeretaapaian di Aceh

[ouilevio]

Kl SAMPE singapur dilewatin kmn? bikin bridge/under water.

[Taufik GM-MarKA]

Paling Under Water

Ada yg punya pics terbaru perkembangan KA d Atjeh??

[Charles]

Jelas harus berupa kereta bawah laut seperti di terowongan Channel Inggris, karena membuat jembatan sangat tidak memungkinkan dengan jalur sepanjang itu.

Back To Topic ya...

Dari info yang saya kumpulkan, lebar sepur 1435 mm lebih cocok untuk kereta-kereta berkecepatan tinggi atau jalur lurus yang cukup panjang, dan kontur Aceh sepertinya kurang mendukung untuk itu.
Tetapi apa mau dikata karena proyeknya juga sumbangan SNCF Perancis ya lebar sepurnya ngikutin maunya penyumbang proyek.

[rayka]

ya gak pa2 sementara untuk kereta yang ada dulu aja....kan rel umurnya panjang siapa tau ntar indonesia maju n semua rel pake standard internasional trus ada kereta cepat dari aceh-lampung.
hehehehe

[coret]

ane pernah lihat di tipi kalo gaugenya beda,.. tuh kereta beserta penumpangnya diangkat trus rodanya diganti sesuai dengan gauge yang akan dilalui

semoga proyek ini kemudian hari bisa lebih menghidupkan perkeretaapian di P.Sumatra
amien amien ya robbal alamien

[ouilevio]

ide bagus tuh yg pake 3 rel

[Lukman]

iye. sekarang bis lebaran proyek revitalisasi di NAD kembali di lanjutkan. semoga saja cepat selesai dan bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat disana

[ardan krupp]

kalo project sudah rampung, terus sepur aceh minta perbantuan loko dari jawa atau dari sumbar, bisa tinggal ganti bogie? atau ngemodif yang lainnya? atau di sulap dulu ke madiun?

[Lukman]

soal iti masih blum jelas. kemungkinan tatacara ala KRDI yang di poles di INKA buat di rubah jadi 1435 bakal dipake sampe ada kejelasan lebih lanjut. yang jelas bakal dipastiin dulu siapa operator disana nantinya

[sindhu]

Ini ada artikel mengenai pembangunan jalur KA di Aceh..semoga berkenan..(sedih saya)

[spoiler=Proyek Aneh Itu Bernama, Pembangunan Jalur Kereta Api Aceh]

Juni 18, 2009 oleh danijurnalis


Setelah tertunda hampir tiga tahun akibat terjadinya tsunami di Aceh pada 2004 lalu maka sekarang pembangunan jalur kereta api Aceh mulai dilanjutkan lagi. Pembangunan jalur kereta api Aceh ini sekarang dilanjutkan di wilayah Aceh Utara dan Pemkot Lhokseumawe. Adapun program pembangunan jalur kereta api di Propinsi Aceh yang menghubungkan Aceh – Langkat (Sumatera Utara) ditargetkan rampung pada 2012.

Tetapi target ini kemungkinan akan sulit dicapai, hal ini karena banyaknya rel-rel yang telah hilang, di antaranya rel sepanjang 14 kilometer dari Bireuen menuju Lhokseumawe yang telah dibangun tiga tahun yang lalu sekarang ini telah banyak yang raib entah kemana, hilangnya rel-rel tersebut terjadi karena dibongkar untuk alasan pembangunan dan keindahan kota seperti yang dilakukan oleh Pemda Bireuen semasa Drs. Mustafa Glanggang menjadi bupati yang membongkar rel-rel yang terletak di depan pendopo dan di Jalan Langgar yang kemudian diubah menjadi pusat jajanan malam, Langgar Square namanya, masalah yang hampir serupa juga terjadi dibeberapa kota lainnya seperti di Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Untuk mengatasi masalah ini, para bupatinya dikabarkan akan mengganti badan jalan kereta api yang telah dibongkar masyarakatnya ke lokasi baru, dan biaya pembebasan tanahnya juga akan ditanggung pemda setempat. Konon masalah ini telah disampaikan para bupati yang daerahnya terkena jalur baru kereta api Aceh ke Departemen Perhubungan bagi Perkereta Apian. “Tapi sudah sampai dimana pembicaraannya kita belum mendapat jawabannya”. Jelas Kepala Dinas Perhubungan Aceh Muhyan Yunan beberapa waktu lalu.
Selain dibongkar karena ada izin dari Bupati kemudian rel-rel tersebut ada juga yang hilang karena dicuri oleh tangan-tangan jahil, seperti yang terjadi baru-baru ini pihak Polres Bireuen telah menangkap beberapa remaja tanggung karena kedapatan mencuri rel kereta api di Paya Kareung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Kemudian di kota Matangglumpangdua badan jalan rel telah dibongkar dan diratakan karena sedang dibangun jalan dua jalur, selanjutnya di Krueng Panjoe dan Meuse Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen relnya juga telah banyak yang dicuri. Ironisnya menurut yang saya lihat tidak hanya relnya yang diambil tetapi bantalannya yang dari semen dipecahkan kemudian besi yang ada di dalamnya diambil untuk dijual kiloan.

Alokasi dana untuk pembuatan sarana kereta api lintas Banda Aceh-Lhokseumawe yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan lintas Lhokseumawe-Watas Langkat (Sumatera Utara) melalui pinjaman luar negeri. pada tahun anggaran 2007 lalu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 100 miliar untuk melanjutkan pembangunan rel kereta api yang telah dibuat tiga tahun lalu sepanjang 14 kilometer dari Bireuen menuju Lhokseumawe. “Alokasi anggaran senilai itu akan digunakan untuk membangun badan jalan dan rel kereta api baru sepanjang 20 KM”. Kata Yunan dalam sebuah seminar beberapa waktu lalu.

Dikabarkan sebuah perusahaan perkereta-apian Prancis (SNCF internasional) siap menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membangun rel kerata api di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), pasca-tsunami, 26 Desember 2004. Pihak Perancis juga telah melakukan survei pada 2005 lalu menyebutkan, jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun jalur kereta api baru dari Banda Aceh hingga perbatasan wilayah Sumut, sepanjang lebih kurang 450 kilometer dibutuhkan dana sedikitnya Rp 11 triliun. Tetapi dengan dana yang dialokasikan setiap tahunnya sekitar Rp 100 miliar, maka untuk menyelesaikan pembangunan badan jalan rel kereta api di Aceh butuh waktu yang cukup lama.

Tetapi program pembangunan jalur kereta api tersebut banyak mendapat kendala di lapangan, yaitu masalah pembebasan lahan masyarakat yang terkena dampak proyek, termasuk pembebasan trase lama yang saat ini banyak berdiri sejumlah bangunan masyarakat. Khusus mengenai masalah pembangunan jalur kereta api di kawasan padat penduduk ini memang sangat sulit untuk dipecahkan dan dilematis karena kalaupun dipaksakan pembangunannya akan sangat membahayakan jiwa penduduk karena dekatnya jalur rel kereta api dengan pemukiman penduduk. Seperti jalur rel kereta api yang terletak di depan perusahaan PT. Pupuk Iskandar Muda Kecamatan Dewantara, di kawasan ini jelas terlihat jalur relnya persis terletak di pinggiran Jalan Medan-Banda Aceh, kemudian ke arah timur tidak jauh dari tempat tadi yakni mulai dari simpang jalan menuju ke Pelabuhan Krueng Geukuh yang sudah masuk ke wilayah Pemkot Lhokseumawe juga terlihat jalur kereta api berhimpitan antara Jalan Medan-Banda Aceh dan pemukiman yang padat penduduk, sehingga wajar jika pembangunan jalur kereta api tersebut banyak menimbulkan protes warga. Solusi dalam masalah ini banyak pihak yang menyarankan untuk mencari alternatif pembangunan jalur baru kereta api di Aceh, khususnya untuk jalur-jalur yang sudah padat penduduk.

Banyak pihak menunding bahwa proyek pembangunan jalur kereta api Aceh ini aneh, karena pembangunannya dimulai dari Kabupaten Bireuen, dan sekarang ini telah dimulai lagi di Kabupaten Aceh Utara dan Pemkot Lhokseumawe, sehingga terkesan pemerintah tidak serius dan cilet-cilet, padahal kita sama-sama tahu bahwa kereta api sekarang ini ada di Besitang kenapa tidak dibangun saja mulai dari timur ke arah barat. Menjawab tundingan ini Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf pada 16 Mei 2007 lalu di Banda Aceh mengatakan bahwa, “Upaya pembebasan yang tidak merata tersebut akan membuat pengerjaan yang tidak terkonsentrasi pada lokasi yang khusus, karena harus mengejar percepatan pekerjaan”. Hal tersebut dikatakannya pada jawaban dan penjelasan terhadap pendapat serta saran panitia anggaran dan Komisi DPRA tentang nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2007 Propinsi Aceh.

Masalah pembangunan jalur kereta api ini telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan, salah satu yang paling gencar menolak pembangunan jalur kereta api di jalur lama tersebut adalah Ketua DPRK Kota Lhokseumawe TA Khalid, kepada media ini Rabu 20 Februari 2008 TA Khalid mengatakan bahwa, pihak DPRK Lhokseumawe dan Walikota telah menolak upaya pembangunan kembali jalur kereta api Aceh di jalur lama, “Kami telah sepakat akan menolak untuk mengizinkan kereta api untuk masuk ke kota Lhokseumawe”. Katanya.

Kemudian mengenai tundingan bahwa ada unsur politisnya TA Khalid mengatakan bahwa terlepas dari politik Jakarta ia melihat bahwa pembangunan jalur kereta api Aceh di jalur lama lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya, “Karena kalaupun dipaksakan akan kereta api nantinya hanya akan menjadi mesin pembunuh baru buat masyarakat Aceh dan kalaupun dipaksakan pembangunannya itu tidak akan efektif”. Ujarnya serius.

Sepakat dengan TA Khalid Camat Muara Satu Zulkifli. AR kepada media ini Rabu 20 Februari 2007 mengatakan tidak setuju dengan pembangunan jalur kereta api yang sedang dibangun kalau masih menggunakan jalur lama, menurutnya sebaiknya dipilih jalur baru seperti di jalan elak, “Karena kalau di bangun di tempat ini tidak ada yang menanggung keselamatan warga, karena halaman rumah warga telah berubah jadi rel kereta api”. Ungkapnya.

Senada dengan Ketua DPRK Lhokseumawe dan Camat Muara Satu masyarakat di sekitar lokasi pembangunan rel kereta api juga merasa keberatan dengan pembangunan kembali kereta api di jalur lama ini, karena mereka beralasan bahwa pembangunan kembali kereta api di jalur lama tersebut akan sangat beresiko buat keselamatan jiwa penduduk di sekitar lintasan kereta api jika nantinya kereta api akan beroperasi, hal ini seperti diungkapkan, Saiful Ramadhan (24) yang merupakan penduduk Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu yang kebetulan juga adalah staff kelurahan di Kantor Lurah Batuphat Barat, “Tidak hanya saya, umumnya warga di sini sangat mencemaskan dan kuatir dengan pembangunan jalur kereta api di jalur lama”. Ujarnya.

Beberapa warga yang mempunyai rumah di pinggiran rel kereta api yang sedang dibangun ketika ditanyakan media ini Rabu 20 Februari 2008 mengenai pembangunan jalur kereta api di jalur yang sama juga mengungkapkan kecemasan yang sama, “Kami sangat cemas terhadap keselamatan anak-anak kami kalau hal ini akan tetap dijalankan, kami berharap pihak Pemerintah Kota dan Dewan Kota akan tetap terus berusaha menghambat pembangunan jalur kereta api di wilayah kota ini”. Harap Rahmi (25) ibu dua balita dengan wajah cemas yang merupakan penduduk Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu.

Terlepas dari penolakan DPRK Lhokseumawe dan Walikota Lhokseumawe, serta warga kota terhadap rencana pembangunan jalur kereta api Aceh pada jalur lama, tetapi realitas di lapangan menurut pantauan media ini pembangunan terus dilaksanakan dan terus digenjot, terkesan bahwa upaya-upaya dari pihak DPRK Lhokseumawe dan Walikota untuk mencari alternatif baru karena cemas terhadap keselamatan warganya diabaikan oleh pihak perkereta apian. Protes boleh terus berjalan tapi proyek jalan terus. Alamak!

[/spoiler]

[spoiler=
Proyek Bongkar Pasang Pembangunan Jalur Kereta Api Aceh]

Juni 20, 2009 oleh danijurnalis


Nampaknya keinginan masyarakat Aceh untuk kembali bisa merasakan nikmatnya naik kereta api (KA) tidak akan bisa terwujud dalam waktu dekat ini dan rakyat Aceh harus kembali sabar menanti, pasalnya jalur di lintasan Kabupaten Bireuen sepanjang 14 kilometer yang empat tahun lalu sudah selesai dibangun kembali dibongkar pada beberapa pekan lalu karena alasan mengganggu dan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

Padahal sebelumnya Kadishubkomintel Provinsi NAD, Prof. DR. Ir. Yuwaldi Awai telah menjanjikan bahwa rakyat Aceh akan berkesampatan naik kereta api jalur Bireuen-Lhokseumawe sepanjang 71,9 km karena menurutnya kereta api Aceh akan beroperasi tahun ini, karena gerbong untuk kereta api Aceh ini telah rampung sekitar 80 persen di PT INKA Madiun Jawa Timur. “Gerbong sudah dipesan, tinggal menunggu 20 persen lagi”. Jelasnya.

Kabar pemindahan jalur trase kereta api Aceh ini kembali ditegaskan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kepada Menteri Perhubungan, Djusman Safii Jamal dalam kunjungan kerjanya ke Aceh pada bulan lalu. Konon usulan Gubernur Irwandi Yusuf terhadap perubahan jalur trase kereta api Aceh yang ada sekarang punya alasan yang cukup kuat. Hal itu karena adanya program pelebaran badan jalan negara dari enam meter menjadi tujuh meter, bahkan di daerah-daerah yang padat kenderaan sudah mencapai 9-16 meter, sehingga trase jalan rel kereta api (KA) yang sudah ada sekarang tidak layak lagi dipertahankan seperti halnya yang terdapat di tengah kota Matangglumpangdua, bahkan trase badan jalannya bersama rel kereta api Aceh yang telah dipasang empat tahun lalu sudah dibersihkan oleh kontraktor pelaksana.

Menurut pantauan media ini pembersihan jalur trase kereta api Aceh yang melintasi Kabupaten Bireuen memang telah mulai dibongkar beberapa pekan lalu setelah sebelumnya terlebih dihulu telah dibongkar oleh maling yang mencuri besi rel-rel tersebut, bahkan oleh tangan-tangan jahil itu bantalan dari semen yang di dalamnya ada besi cor dipecahkan kemudian besi cor tersebut dijual kiloan. Besi rel yang banyak dicuri menurut pantauan media ini terjadi di wilayah Krueng Panjoe dan Desa Meuse, Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen dan yang masih tinggal utuh hanya di sekitar daerah Cot Bada, Kecamatan Peusangan Kabuaten Bireuen hal itupun mungkin dikarenakan lintasan jalur trase kereta api tersebut terletak persis di depan Mapolres Bireuen.

Seperti telah diberitakan media ini sebelumnya (Modus Aceh No. 45/TH. IV Minggu IV, Februari 2008), pembangunan kembali jalur kereta api Aceh ini telah menimbulkan polemik dan protes pada masyarakat kota Lhokseumawe, terutama jalur yang melintasi wilayah Pemko Lhokseumawe, protes ini wajar karena jalur kereta api tersebut berada di lintasan kawasan rumah penduduk yang padat seperti di daerah Batuphat, Kecamatan Muara Satu Pemkot Lhokseumawe.

Bahkan Ketua DPRK Lhokseumawe TA Khalid dengan nada dongkol kepada media ini beberapa waktu lalu mengatakan, “Kami telah sepakat akan menolak untuk mengizinkan kereta api untuk masuk ke kota Lhokseumawe”. Ujarnya bernada kesal waktu itu.

Kemudian TA Khalid menambahkan, “Karena kalaupun dipaksakan akan kereta api nantinya hanya akan menjadi mesin pembunuh baru buat masyarakat Aceh dan kalaupun dipaksakan pembangunannya itu tidak akan efektif”. Ujarnya serius.

Meski di wilayah Kabupaten Bireuen tidak menimbulkan protes yang berarti seperti halnya di Lhokseumawe terhadap pembangunan kembali jalur kereta api (KA) Aceh tersebut, tapi akhirnya jalur rel kereta api (KA) yang telah selesai dibangun dibongkar kembali, padahal sudah menghabiskan dana hampir Rp 100 milyar, hal ini karena jalur kareta api yang terlanjur dibangun tersebut dianggap memang sudah tidak layak lagi dengan perkembangan kota seiring pertambahan penduduk yang semakin padat dan banyak di sepanjang jalur lama tersebut.

Tapi anehnya di wilayah Pemko Lhoksumawe yang mati-matian telah melakukan protes untuk memnghentikan pembangun rel kereta api (KA) tersebut dengan alasan berada di kewasan padat penduduk, tapi malah pembangunan jalur kereta api (KA) tersebut terus digenjot dan protes-protes dari pihak Pemko Lhokseumawe tersebut seakan dianggap angin lalu oleh pelaksana proyek kereta api Aceh dan pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah perkeretaapian Aceh.

Menurut pantauan media ini jalur kereta api Simpang Mane-Bungkah-Krueng Geukuh-Blang Pulo sepanjang 20,4 untuk tahun anggaran 2007 dengan alokasi dana sebesar Rp 108 Milyar sudah selesai dibangun dan jalur yang telah selesai dibangun tersebut umumnya terletak di sisi jalan raya Medan-Banda Aceh bahkan melintasi jalan negara tersebut, sebagiannya lagi melintasi kawasan padat penduduk sehingga dikhawatirkan jika kelak kereta api sudah beroperasi akan membahayakan jiwa manusia. Hal ini lah yang menimbulkan polemik dan yang berkepanjangan mengenai pembangunan kembali jalur trase kereta api Aceh di kawasan Pemko Lhokseumawe tersebut.

Sehingga tidak salah kalau proyek bongkar pasang jalur kereta api Aceh ini ditunding hanya untuk mengejar proyek tanpa sedikitpun peduli terhadap berapa besar anggaran yang mubazir tanpa bermanfaat untuk rakyat akibat pembongkaran kembali jalur kereta api (KA) yang telah selesai dibangun tersebut, hal ini seperti yang kemudian digugat dan dipertanyakan oleh beberapa komponen, seperti halnya Sekretaris Asosiasi Komite Percepatan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Desa (AKP4D) Kabupaten Bireuen Zubir Ahmad (24) kepada media ini, “Sangat ironis sekali melihat proyek bongkar pasang pembangunan jalur kereta api Aceh, kenapa pihak-pihak terkait sebelum memulai pembangunan tidak melakukan uji kelayakan terlebih dahulu sehingga dana tidak mubazir sia-sia”. Ujarnya bernada kesal.

Selanjutnya Zubir menambahkan, “Seharusnya alokasi dana pembangunan jalur kereta api Aceh tersebut kan bisa diperuntukkan untuk untuk membangun perekonomian rakyat terutama untuk perumahan dan pemukiman masyarakat pedesaan, tapi ini malah menguap tidak bisa dimanfaatkan. Benar-benar tidak ada habis pikir saya terhadap pengelola negara ini.” Ujarnya meradang sambil geleng-geleng kepala pertanda kekecewaan.

Hal senada juga diungkapkan Herizal (32) penduduk Leubu, Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, “Pejabat tanyoe yang na carong sit peu abeh peng, hana pikee meu bacut keu nasib rakyat.” Ujarnya bernada sinis, yang maksudnya adalah pejabat kita hanya pandai menghabiskan anggaran tidak memikir sedikitpun kepada nasib rakyat.

Sekedar mengulang Program Perkeretaapian Aceh merupakan bagian dari Program Trans Sumatera Railway Development. Pembangunan jalur kereta api Aceh dianggap merupakan solusi yang tepat untuk saat ini dan juga untuk masa yang akan datang, hal ini karena kereta api bersifat massal dan murah selain aman dan efektif, yang diperkitakan akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian rakyat di provinsi paling ujung pulau Sumatera tersebut.

Pembangunan jalur kereta api Aceh tersebut juga akan membuka dan menghubungkan kota Banda Aceh, Sigli, Lhokseumawe, Langsa, Besitang, Medang-Tebing Tinggi, Pematang Siantar-Rantau Perapat. Menurut rencana lintas tersebut nantinya juga akan terhubung dengan jaringan baru yang menghubungkan kota-kota di Provinsi Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung dalam satu kesatuan Trans Sumatera Railway. Demikian setidaknya grand design yang terdapat dalam proposal pembangunan jaringan kereta api Aceh yang sudah disusun oleh pemerintah dengan bantuan konsultan asing, Mott McDonald dan SNCF Internasional.

Ada enam pertimbangan pembangunan kembali jalur kereta api di Provinsi Aceh, yaitu: aspek politis (janji mantan presiden Habibie kepada masyarakat Aceh yang harus ditunaikan), aspek ekonomi (dibukanya pusat-pusat industri dan kawasan-kawasan andalan), aspek potensi jumlah penduduk (perkiraan jumlah penumpang yang diangkut pada jalur kereta api Banda Aceh-Medan), aspek pengembangan wilayah (dengan garis pantai + 1.850 Km, system transportasi Aceh mengacu pada pengembangan kawasan berpotensi), aspek pengembangan transportasi (sebagai perwujudan Transportasi Nasional dan System Transportasi Wilayah jaringan KA se Sumatera), aspek potensi wilayah (sepanjang jalur terdapat potensi peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, pertanian, dsb).

Pembangunan jalur kereta api Aceh yang dimulai dengan pembangunan rel di kawasan lintas tengah yaitu Bireuen-Lhokseumawe ini direncanakan akan selesai pada tahun 2012. Pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap, karenanya masyarakat Aceh sangat mengharapkan pembangunan kereta api Aceh dapat selesai pada sesuai target, yakni tahun 2012 (lihat tabel).

Pembangunan kembali rel kereta api Aceh yang telah dimulai sejak tahun 2000 lalu, sampai sekarang baru selesai dibangun hanya 8 persen atau sama dengan 42,8 kilometer. Sehingga untuk membangun jalur KA Banda Aceh hingga perbatasan Sumatera Utara yang panjangnya mencapai 484 km, dibutuhkan waktu sampai puluhan tahun lagi, itupun dengan catatan tidak ada bongkar pasang lagi. Tapi, target 2012 yang direncanakan dengan realita di lapangan terkesan tidak sinkron. Jadi, akankah harapan masyarakat Aceh untuk bisa menikmati nyamannya naik kereta api akan terwujud? Jawabannya, tuttt…Tuuttttt…..Tuuuutttt! ***

[/spoiler]