Jalur Trans-Sumatera

[Adi Sutjipto]

Dari Tabloid Kontak edisi Juli 2011

[slamtrack]

salam kenal RF jakarta
waktu berkunjung ke bengkulu sudah ada stasiun bengkulu ....tapinya belum ada rel nya...katanya jangka panjang mau ada rel lintas barat sumatra dari tanjung karang-prmbumulih-muara enim-lubuk linggau- diteruskan curup-bengkulu-arga makmur-padang-bukit tinggi-pasaman-padang sidempuan-sipirok-porsea-balige-prapat-disambung pematang siantar-tebing tinggi-perbaungan-deli serdang-medan ....ada progress project kah...?

[enrico]

seharusnya trans sumatera segera direalisasikan karena sangat menjanjikan buat angkutan barang, apalagi kalau jss sudah terhubung, bisa mengurangi beban jalan raya secara signifikan.

[Fajarutama]

[ady_mcady]

[spoiler=dual gauge, gampang2 susah]

sorry, repost dari thread lain. cmiiw...

urusan rel dual gauge ini gampang-gampang susah. dual gauge keuntungannya tidak perlu bikin landasan, jembatan, tunel, tetapi rumit perawatannya. sementara yang sistem terpisah kebalikannya.

contohnya desain rel di tikungan, masing2 gauge punya hitungan2 sendiri mengenai "cant" atau kemiringan rel. misalkan ada dual gauge yang diperuntukan kereta cepat (yang bergauge lebar) dan kereta yang lebih lambat (bergauge sempit). untuk trafik barang dan kereta kecepatan rendah seperti trem, lrt, atau kereta lokal, sudut kemiringan rel harus landai. sementara untuk trafik yang kecepatan tinggi, sudutnya dibuat curam untuk melawan gaya sentrifugal kereta. sehingga terjadi perbedaan ketinggian antara gauge yang kecil dengan yang besar. maka perlu bantalan yang khusus untuk ini (bantalan yang berundak2 ?).

sebab jika tetap memaksakan kemiringannya seragam, nanti hasilnya tidak maksimal. kalau mengikuti cant yang landai, kereta cepat tidak bisa melaju maksimal. kalau cant nya dibuat curam, wah, kereta barang yang berat bisa ngguling ketika berhenti.

lantas rel yang dipakai rame2 sudah pasti umurnya lebih pendek. dan jika diganti/diperbaiki, maka 2 lintasan (baik yang gauge lebar dan sempit) semuanya stop tidak bisa beroperasi. masalah wesel juga sudah disinggung di tulisan sebelumnya, rumit dan mahal.

masalah akan timbul jika masing2 trafiknya semakin meningkat. baik yang kecepatan tinggi maupun rendah. mencampur sistem yang berbeda kecepatan dalam satu jalur sangat tidak efisien dikemudian hari. lebih baik memisahkannya.

sehingga alasan2 diatas patut dipertimbangkan dalam memilih sistem dual gauge atau bikin sendiri2 secara terpisah sistemnya.

[/spoiler]

[ady_mcady]

Desain Awal KA Trans Sumatera Selesai Agustus

Minggu, 1 Juli 2012 | 20:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menargetkan studi jalur kereta api trans Sumatera yang akan menghubungkan Lampung hingga Aceh sepanjang 2.168 kilometer bisa segera selesai pada Agustus 2012. Studi pembangunan jalur kereta trans Sumatera ini sudah mulai dilakukan secara terpisah di sejumlah provinsi dan realisasinya akan melalui kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).

Menurut Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, saat ini studi sedang dilakukan pemerintah dan akan memperhatikan titik-titik ekonomi di wilayah yang akan dilewati jalur kereta tersebut. "Jelas ada penambahan biaya kalau dibandingkan dengan perhitungan awal, mudah-mudahan studi bisa selesai Agustus 2012," ujarnya akhir pekan lalu.

Sebelumnya sudah ada studi berkenaan pembangunan jalur Kereta Api dari Lampung hingga Rantauprapat sepanjang 1.650 km yang membutuhkan perkiraan dana hingga Rp 49,5 triliun. Namun karena ada perubahan desain dengan menambahkan hingga Banda Aceh, maka pihak pemerintah akan melakukan studi ulang.

"Perhitungan saat ini, pembangunannya akan menghabiskan dana sekitar Rp 60 triliun-Rp 70 triliun," ujar Bambang. Rencananya, sekitar 70 persen sumber dana berasal dari pemerintah, sisanya sebesar 30 persen swasta...

selengkapnya: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/20...ai.Agustus

[Phoenix]

umm...Trans Sumatera...gimana yah...
kok ane ngeliatnya agak kurang prospektif...bukan di sisi penumpang tapi di sisi revenue

Karakteristik pelaju sumatera jalur darat (3hari2malam) Medan/BandaAceh-Jakarta biasanya orang2 daerah yang ga afford tiket pesawat..atau mau kunjungin kota2 di sumatera, tapi persentasenya kecil.
Reguler Pesawat medan-Jakarta kira2 500-700rb

sedangkan Bus medan-Malang (yang saya tahu) sekitar 400rb-500rb
berarti kalo Medan-jakarta sekitar 300rb

asumsikan aja kereta yang mau dipake K1, berarti dengan jarak tempuh 3x lebih panjang dari rata2 kereta jarak jauh Jawa, maka harga tiket K1 nya kira2 900rb
Dari posisi sini saja dengan komparasi pesawat sudah terlihat, kalo prospeknya minim (jika taspat nya 80-100km/jam)

jika yang dipakai K3, maka bisalah tarifnya asumsikan aja 3x tarif matarmaja :p
150rb
Tapi itu berarti, ga ada pemasukan yang bisa menutup investasi, karena itu kan tarif subsidi.
Sedangkan kalo non-subsidi bakal kalah saing dengan pesawat

Kereta Sumatra prospek ekonomis apabila :
- Taspatnya bisa tembus 300km/jam, tapi berarti konfigurasi rel beda/keretanya canggih hahah
- Tiket pesawat Medan Jakarta naik diatas 1 juta
- Kota disepanjang sumatera berkembang pesat. Sekarang ini aja beberapa ibukota propinsi di sumatera besarnya paling seperti kota kecil di P. Jawa.

Kereta Sumatera prospek dibuat, apabila
- Pemerintah ada goodwill buat bangun sumatera setara jawa.
- Investasi ratusan triliun itu tidak diharapkan untuk balik modal dalam waktu dekat, yang penting sarana dulu. --> tergantung kebijakan menhubnya nih

sampai tahun 2020, saya kok belum yakin Trans Sumatera akan terwujud...

[ady_mcady]

^^^
tujuan utama trans sumatera bukan buat penumpang jarak jauh kayak jakarta medan. selain orang yang niatnya pelesir, naik pesawat lebih masuk akal dari segi waktu dan harga. penumpang lebih menyasar jarak menengah misal medan-aceh, medan-padang, padang-riau, jambi-palembang, dst. juga penumpang jarak dekat yang dilayani kereta komuter.

tujuan utamanya adalah kereta barang. dan jangan remehkan angkutan barang ya. itu kereta barang batubara di sumsel adalah tambang duitnya pt. kai. dan masih banyak potensi angkutan barang di sumatera yang dapat digali dengan adanya jalur trans sumatera.

saya yakin, misalnya ada layanan kereta barang angkut paket dari jawa ke kota2 sumatera pasti lebih cepat dan murah biayanya ketimbang lewat truk. karena jarak pengangkutannya jauh sekali, maka ongkos operasional truk akan melambung mengalahkan kereta. kalau secara teori, jarak diatas 500 km kereta lebih murah ketimbang truk.

http://www.jpnn.com/read/2012/07/04/1327...etwork.php

[svaerd firemanska]

Tahapan Pembangunan Perkeretaapian Aceh Dalam Bingkai Trans Sumatra Railway

Pembangunan perkeretaapian Aceh merupakan program nasional dan bagian dari rencana pembangunan Trans Sumatera Railway, dimana rencana pembangunan tersebut juga telah termuat dalam Rencana lnduk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) serta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Sumatera. Secara lebih khusus revitalisasi perkeretaapian Aceh merupakan arah pengembangan transportasi yang diatur dalam Rancangan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Aceh.

Pada tanggal 3 Desember 2012, telah diselenggarakan pertemuan antara Menteri Perhubungan Rl dan Gubernur Aceh dalam rangka koordinasi rencana pembangunan sektor perhubungan termasuk pembangunan subsektor perkeretaapian. Pada pertemuan tersebut, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Aceh telah memiliki kesepahaman yang sama dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan perkeretaapian Aceh yang komprehensif, berkelanjutan dan terintegrasi dengan moda lain.

Menindaklanjuti pembangunan perkeretaapian Aceh dan dalam rangka sinkronisasi dengan aspirasi Pemerintah dan masyarakat, maka pada tahun anggaran 2013 Direktorat Jenderal Perkeretaapian sedang menyusun Rencana lnduk Perkeretaapian Aceh. Rencana induk tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam pengembangan perkeretaapian Aceh yang disepakati oleh seluruh stakeholder terkait. Kemajuan yang sudah dicapai pada saat ini yaitu telah menyelesaikan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada 3 lokasi, yaitu : di Langsa (meliputi : Kab. Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Langsa), di Kota Bireuen (meliputi : Kab. Bireuen, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe) serta di Banda Aceh (meliputi : Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, Pidie dan Pidie Jaya). FGD telah merumuskan masukan dan kesesuaian konsep dengan tata Ruang masing-masing Kab/Kota sebagai pedoman serta menghindari trase lama yang telah berubah peruntukannya menjadi kawasan pemukiman atau pertokoan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah diskusi tentang konsep jaringan kereta api yang terkoneksi dengan pelabuhan dan adanya usulan trase baru yang potensial pada kawasan industri, perkebunan dan lain lain yang tertuang dalam tata ruang.

Adapun secara umum pembangunan perkeretaapian Aceh yang telah direncanakan dan akan diimplementasikan secara bertahap dengan penanganan dalam jangka pendek diprioritaskan untuk menyelesaikan lintas Bireuen – Lhokseumawe sepanjang 65 km’sp, selanjutnya dalam Jangka menengah diprioritaskan untuk pembangunan jalur KA lintas Bireun – Sigli sepanjang 107 km’sp, dan secara keseluruhan dalam Jangka panjang diprioritaskan untuk pembangunan jalur KA lintas Lhokseumawe – Langsa sepanjang 166 km’sp, Langsa – batas Sumut sepanjang 32 km’sp dan lintas Sigli – Banda Aceh sepanjang 120 km’sp.

Bekaitan program jangka pendek untuk lintas Bireuen – Lhokseumawe, bahwa jalur kereta api yang telah terbangun dan siap dioperasikan adalah antara Krueng Mane – Krueng Geukueh sepanjang 11,3 km’sp dengan lebar sepur standar 1435 mm, merupakan lebar sepur standar pertama di Indonesia dan memiliki keunggulan dalam kapasitas daya angkut serta kecepatan, teknologi dengan lebar sepur ini digunakan lebih dari 60 persen perkeretaapian dunia saat ini. Lintas tersebut diharapkan dapat menjadi embrio pengoperasian kereta api Aceh, dimana untuk mengoperasikan lintas tersebut telah dilakukan persiapan-persiapan terkait dengan sarana, SDM penyelenggara (sarana dan prasarana), fasilitas operasi, fasilitas keselamatan dan fasilitas pendukung lainnya, dengan harapan bahwa setiap jalur KA berikutnya yang telah dibangun nantinya dapat langsung dioperasikan.

http://dishubkomintel.acehprov.go.id/ber...ra-railway

---

Bappenas: Proyek Rel KA Rantau Prapat-Dumai-Duri-Taluk Kuantan-Muaro Kewenangan Pemprov Riau

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa pembangunan proyek rel kereta api strategis dari Rantau Prapat-Dumai-Duri-Teluk Kuantan-Muaro senilai US$3,78 miliar merupakan kewenangan dari provinsi dalam hal ini Provinsi Riau.

Direktur Pengembangan Kerja sama Pemerintah dan Swasta Bappenas Bastary Pandji Indra menegaskan proyek tersebut merupakan wewenang dari pemerintah daerah (Pemda) Riau karena proyek tersebut berada dalam koridor provinsi.

“Proyek itu kan proyek daerah, kalau di dalam provinsi itu kewenangan provinsi, kalau di didalam kabupaten atau kota maka dia dalam kewenangan kabupaten atau kota, dan kalau proyek tersebut lintas provinsi baru itu kewenangan pusat,” ujar Bastary seperti dilansir Bisnis.com.

Oleh karena itu, Bastary menegaskan pemda Riau harus lebih serius menangani proyek tersebut, karena itu merupakan wewenang mereka.

Seharusnya tanggung jawab tersebut jangan dilemparkan kepada Bappenas.

“Bappenas tidak mempunyai kewenangan dalam suatu proyek, Bappenas hanya bertugas untuk memfasilitasi dan men-screening suatu proyek yang kira-kira layak diberikan bantuan dan dimasukkan kedalam program pemerintah,” tegas Bastary.

Hal tersebut disampaikan oleh Bastary menanggapi pernyataan dari Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (Bidang III) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Riau Yanuar, sebelumnya Yanuar mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat terutama Bappenas untuk membangun rel kereta api yang masuk skema kerja sama pemerintah-swasta itu (Public Private Partnership/PPP).

“Bukan seperti itu mekanismenya, harusnya daerah yang berinisiatif, karena mereka yang punya proyek, kita [Bappenas] hanya membantu jika diperlukan,” jelas Bastary.

Bastary mengatakan pemerintah dalam hal ini Bappenas selalu melakukan pengawasan pada setiap proyek yang terkait dengan PPP seperti kemajuan proyek dan kendalanya.

“Kita selalu mengevaluasi setiap tahun, kalau tidak ada kemajuan itu akan kita drop, dan sampai sekarang tidak ada kemajuan dari proyek tersebut (proyek rel kereta api di Riau) dan tahun ini akan kita drop,” ungkap Bastary.

Terkait dengan rencana tender proyek yang akan dimulai tahun 2014, Bastary mengatakan berdasarkan PPP Book Bappenas 2012 proyek ini akan ditender pada 2014 dan ditargetkan operasi pada 2019. Namun, sepertinya itu tidak dapat dilakukan [tender]. Hal ini karena, studinya belum disiapkan.

“Studi untuk pembangunan proyek rel kereta api ini belum disiapkan. dan dipastikan 2014 nanti proyek ini belum ditender. Selain itu, bagaimana kita bisa membantu menyiapkan studi, jika orang-orang daerahnya tidak komunikatif,” ungkap Bastary.

Dia menambahkan pemerintah daerah yang terlibat dalam suatu proyek harusnya berinisiatif melakukan komunikasi dengan pusat, agar kendala-kendala yang terjadi dalam menjalankan suatu proyek dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengundang pemerintah pusat untuk mendiskusikan rencana atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Dengan selalu bertukar informasi maka kedua belah pihak [pusat dan daerah] sama-sama mengetahui progress atau kendala-kendala pembangunan di daerah.

“Kita sih siap untuk membantu, tapi kan ada aturannya juga, nggak mungkin kita tau-tau masuk untuk membantu tanpa ada permintaan dari pihak yang punya proyek [pemerintah daerah],” kata Bastary.

http://riaubisnis.com/index.php/world-ma...mprov-riau

---

Minimalisir Kerusakan Jalan
Pemerintah Pusat Siapkan DED Jalur Kereta Api di Riau

PEKANBARU - Pesatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dalam lima tahun terakhir ternyata tidak seimbang dengan pertumbuhan dan perbaikan infrastruktur jalan yang ada. Akibatnya, laju arus transportasi barang milik industri memicu terjadinya kerusakan jalan-jalan di Provinsi Riau. Jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin laju pertumbuhan ekonomi Riau menjadi terganggu.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Surya Maulana kepada halloriau.com, Rabu (24/7/2013). Dijelaskan Surya, dalam setiap harinya, angkutan barang khususnya jenis truk milik perusahaan perkebunan sawit, pertambangan dan perusahaan kayu mencapai 2.000 sampai 2.500 setiap harinya di Riau. Sebagian besar diantaranya berada di jalur Lintas Utara.

"Memang arus transportasi barang milik industri ini sangat besar pengaruhnya trhadap kerusakan jalan. Karena itu perlu ada solusi tepat untuk mengawasi keberadaan truk yang bermuatan berat ini agar tidak menyalani ketentuan," ujarnya.

Oleh karenanya, saat ini Pemerintah Pusat telah melakukan feasibility study (FS) pengembangan jaringan rel kereta api yang nantinya akan diperuntukkan bagi penunjang kebutuhan ransportasi industri yang ada di Riau.

Bahkan kata Surya, Kementerian Perhubungan telah pula membuat Detailed Engineering Design (DED) dibeberapa wilayah yang ada di Riau. Artinya kata Surya, pusat memandang keberadaan kereta api ini sebagai solusi tepat untuk mengurangi kerusakan jalan di Riau, terutama jalan nasional.

"Baru terungkap ternyata Pemerintah Pusat sedang melakukan FS dan bahkan sudah ada dibeberapa wilayah yang sudah dibuat DED pengembangan jalur kereta api industri ini. Keberadaan jalur kereta api ini diharapkan bisa mengakomodir transportasi industri yang ada. Karena selama ini industri menggantungkan angkutan bahan industrinya menggunakan truk, dan sebagain besar selalu memaksakan mutan mereka hingga overload,"ujarnya.

Dengan telah dilakukan FS dan adanya DED tersebut, Surya mengaku akan terus melakukan lobi dan meyakinkan pusat agar segera merampung rencana pengembangan jaringan kereta api tersebut. " Ini sudah mendesak, kalau kita biarkan nanti jalan-jalan kita semakin rusak parah. Jika nanti jalur kereta api ini ada, maka hasil olahan industri maupun bahan bakunya bisa diakomodir semua," tandasnya. - See more at: http://www.halloriau.com/read-otonomi-36...bkSQ9.dpuf

---

Dibangun Tahun Ini, Jalur KA Sumatera 2.000 Km Selesai 2020

Jakarta -Untuk memperlancar arus barang, pemerintah sudah memulai pembangunan kereta api di wilayah Sumatera. Jalur kereta akan membentang dari utara hingga selatan Sumatera. Ditargetkan kereta dengan panjang 2.000 Km dan bernilai Rp 64 triliun itu dapat selesai pada tahun 2020.

"Itu 4-5 tahun, sekitar 2020. Tentu lihat dari kapasitas keuangan pemerintah juga. Kalau ada kenapa nggak dialokasikan untuk itu," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (3/1/2014)

Ia menuturkan kereta ini dibangun secara bertahap. Untuk yang pertama adalah di kawasan Seimangke, Sumatera Utara. Panjangnya adalah 50 Km dari arah kota menuju pelabuhan.

"Targetnya tahun ini sudah mulai, dan tahun depan harusnya sudah beroperasi. Karena dia satu paket dengan pelabuhan Kuala Tanjung, itu pelabuhan yang mengawal Seimangke itu. Kan satu paket. Jadi akses itu tidak hanya jalur jalan, tapi juga jalur KA," jelasnya.

Proyek pembangunanya dibagi atas 3 komponen. Pertama adalah dari pengembang kawasan, kedua adalah Ditjen Kereta Api dan ketiga adalah pihak pelabuhan Kuala Tanjung.

"Tugasnya dibagi 3. Ada yang di tugasnya pengembang kawasan, ada Dirjen KA, dan satu lagi pelabuhan. Ada 3 komponen," kata Bambang.

Tahap kedua adalah pembangunan untuk jalur Palembang - Lampung. Ada dua jenis kereta yang disiapkan. Pertama adalah dari swasta dan kedua dari pemerintah. Ini akan dimulai pada tahun 2014 dan targetnya adalah tahun 2016 dapat beroperasi.

"Jadi ada swasta yang benar-benar untuk membangun kereta untuk batubara, Palembang ke Lampung dan yang kedua dalah eksisting dari kereta sekarang. Itu oleh KAI, pemerintah dan pemprov. Itu memang dilakukan paralel karena memang depoit untuk batubara itu kan besar. Itu diperkirakan mendatang keperluan batubara meniingkat," paparnya.

Untuk pembangunan secara keseluruhan, pemerintah baru mengeluarkan uang Rp 40 miliar. Anggaran tersebut diambil dari APBN setiap tahunnya. Bambang mengharapkan, pembangunan tidak terhenti.

"Semoga anggarannya tetap ada," kata Bambang.

http://finance.detik.com/read/2014/01/03...lesai-2020

[CC20606]

Tahapan Pembangunan Perkeretaapian Aceh Dalam Bingkai Trans Sumatra Railway

Pembangunan perkeretaapian Aceh merupakan program nasional dan bagian dari rencana pembangunan Trans Sumatera Railway, dimana rencana pembangunan tersebut juga telah termuat dalam Rencana lnduk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) serta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Sumatera. Secara lebih khusus revitalisasi perkeretaapian Aceh merupakan arah pengembangan transportasi yang diatur dalam Rancangan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Aceh.

Pada tanggal 3 Desember 2012, telah diselenggarakan pertemuan antara Menteri Perhubungan Rl dan Gubernur Aceh dalam rangka koordinasi rencana pembangunan sektor perhubungan termasuk pembangunan subsektor perkeretaapian. Pada pertemuan tersebut, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Aceh telah memiliki kesepahaman yang sama dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan perkeretaapian Aceh yang komprehensif, berkelanjutan dan terintegrasi dengan moda lain.

Menindaklanjuti pembangunan perkeretaapian Aceh dan dalam rangka sinkronisasi dengan aspirasi Pemerintah dan masyarakat, maka pada tahun anggaran 2013 Direktorat Jenderal Perkeretaapian sedang menyusun Rencana lnduk Perkeretaapian Aceh. Rencana induk tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam pengembangan perkeretaapian Aceh yang disepakati oleh seluruh stakeholder terkait. Kemajuan yang sudah dicapai pada saat ini yaitu telah menyelesaikan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada 3 lokasi, yaitu : di Langsa (meliputi : Kab. Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Langsa), di Kota Bireuen (meliputi : Kab. Bireuen, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe) serta di Banda Aceh (meliputi : Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, Pidie dan Pidie Jaya). FGD telah merumuskan masukan dan kesesuaian konsep dengan tata Ruang masing-masing Kab/Kota sebagai pedoman serta menghindari trase lama yang telah berubah peruntukannya menjadi kawasan pemukiman atau pertokoan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah diskusi tentang konsep jaringan kereta api yang terkoneksi dengan pelabuhan dan adanya usulan trase baru yang potensial pada kawasan industri, perkebunan dan lain lain yang tertuang dalam tata ruang.

Adapun secara umum pembangunan perkeretaapian Aceh yang telah direncanakan dan akan diimplementasikan secara bertahap dengan penanganan dalam jangka pendek diprioritaskan untuk menyelesaikan lintas Bireuen – Lhokseumawe sepanjang 65 km’sp, selanjutnya dalam Jangka menengah diprioritaskan untuk pembangunan jalur KA lintas Bireun – Sigli sepanjang 107 km’sp, dan secara keseluruhan dalam Jangka panjang diprioritaskan untuk pembangunan jalur KA lintas Lhokseumawe – Langsa sepanjang 166 km’sp, Langsa – batas Sumut sepanjang 32 km’sp dan lintas Sigli – Banda Aceh sepanjang 120 km’sp.

Bekaitan program jangka pendek untuk lintas Bireuen – Lhokseumawe, bahwa jalur kereta api yang telah terbangun dan siap dioperasikan adalah antara Krueng Mane – Krueng Geukueh sepanjang 11,3 km’sp dengan lebar sepur standar 1435 mm, merupakan lebar sepur standar pertama di Indonesia dan memiliki keunggulan dalam kapasitas daya angkut serta kecepatan, teknologi dengan lebar sepur ini digunakan lebih dari 60 persen perkeretaapian dunia saat ini. Lintas tersebut diharapkan dapat menjadi embrio pengoperasian kereta api Aceh, dimana untuk mengoperasikan lintas tersebut telah dilakukan persiapan-persiapan terkait dengan sarana, SDM penyelenggara (sarana dan prasarana), fasilitas operasi, fasilitas keselamatan dan fasilitas pendukung lainnya, dengan harapan bahwa setiap jalur KA berikutnya yang telah dibangun nantinya dapat langsung dioperasikan.

http://dishubkomintel.acehprov.go.id/ber...ra-railway

---

Bappenas: Proyek Rel KA Rantau Prapat-Dumai-Duri-Taluk Kuantan-Muaro Kewenangan Pemprov Riau

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa pembangunan proyek rel kereta api strategis dari Rantau Prapat-Dumai-Duri-Teluk Kuantan-Muaro senilai US$3,78 miliar merupakan kewenangan dari provinsi dalam hal ini Provinsi Riau.

Direktur Pengembangan Kerja sama Pemerintah dan Swasta Bappenas Bastary Pandji Indra menegaskan proyek tersebut merupakan wewenang dari pemerintah daerah (Pemda) Riau karena proyek tersebut berada dalam koridor provinsi.

“Proyek itu kan proyek daerah, kalau di dalam provinsi itu kewenangan provinsi, kalau di didalam kabupaten atau kota maka dia dalam kewenangan kabupaten atau kota, dan kalau proyek tersebut lintas provinsi baru itu kewenangan pusat,” ujar Bastary seperti dilansir Bisnis.com.

Oleh karena itu, Bastary menegaskan pemda Riau harus lebih serius menangani proyek tersebut, karena itu merupakan wewenang mereka.

Seharusnya tanggung jawab tersebut jangan dilemparkan kepada Bappenas.

“Bappenas tidak mempunyai kewenangan dalam suatu proyek, Bappenas hanya bertugas untuk memfasilitasi dan men-screening suatu proyek yang kira-kira layak diberikan bantuan dan dimasukkan kedalam program pemerintah,” tegas Bastary.

Hal tersebut disampaikan oleh Bastary menanggapi pernyataan dari Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (Bidang III) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Riau Yanuar, sebelumnya Yanuar mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat terutama Bappenas untuk membangun rel kereta api yang masuk skema kerja sama pemerintah-swasta itu (Public Private Partnership/PPP).

“Bukan seperti itu mekanismenya, harusnya daerah yang berinisiatif, karena mereka yang punya proyek, kita [Bappenas] hanya membantu jika diperlukan,” jelas Bastary.

Bastary mengatakan pemerintah dalam hal ini Bappenas selalu melakukan pengawasan pada setiap proyek yang terkait dengan PPP seperti kemajuan proyek dan kendalanya.

“Kita selalu mengevaluasi setiap tahun, kalau tidak ada kemajuan itu akan kita drop, dan sampai sekarang tidak ada kemajuan dari proyek tersebut (proyek rel kereta api di Riau) dan tahun ini akan kita drop,” ungkap Bastary.

Terkait dengan rencana tender proyek yang akan dimulai tahun 2014, Bastary mengatakan berdasarkan PPP Book Bappenas 2012 proyek ini akan ditender pada 2014 dan ditargetkan operasi pada 2019. Namun, sepertinya itu tidak dapat dilakukan [tender]. Hal ini karena, studinya belum disiapkan.

“Studi untuk pembangunan proyek rel kereta api ini belum disiapkan. dan dipastikan 2014 nanti proyek ini belum ditender. Selain itu, bagaimana kita bisa membantu menyiapkan studi, jika orang-orang daerahnya tidak komunikatif,” ungkap Bastary.

Dia menambahkan pemerintah daerah yang terlibat dalam suatu proyek harusnya berinisiatif melakukan komunikasi dengan pusat, agar kendala-kendala yang terjadi dalam menjalankan suatu proyek dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengundang pemerintah pusat untuk mendiskusikan rencana atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Dengan selalu bertukar informasi maka kedua belah pihak [pusat dan daerah] sama-sama mengetahui progress atau kendala-kendala pembangunan di daerah.

“Kita sih siap untuk membantu, tapi kan ada aturannya juga, nggak mungkin kita tau-tau masuk untuk membantu tanpa ada permintaan dari pihak yang punya proyek [pemerintah daerah],” kata Bastary.

http://riaubisnis.com/index.php/world-ma...mprov-riau

---

Minimalisir Kerusakan Jalan
Pemerintah Pusat Siapkan DED Jalur Kereta Api di Riau

PEKANBARU - Pesatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dalam lima tahun terakhir ternyata tidak seimbang dengan pertumbuhan dan perbaikan infrastruktur jalan yang ada. Akibatnya, laju arus transportasi barang milik industri memicu terjadinya kerusakan jalan-jalan di Provinsi Riau. Jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin laju pertumbuhan ekonomi Riau menjadi terganggu.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Surya Maulana kepada halloriau.com, Rabu (24/7/2013). Dijelaskan Surya, dalam setiap harinya, angkutan barang khususnya jenis truk milik perusahaan perkebunan sawit, pertambangan dan perusahaan kayu mencapai 2.000 sampai 2.500 setiap harinya di Riau. Sebagian besar diantaranya berada di jalur Lintas Utara.

"Memang arus transportasi barang milik industri ini sangat besar pengaruhnya trhadap kerusakan jalan. Karena itu perlu ada solusi tepat untuk mengawasi keberadaan truk yang bermuatan berat ini agar tidak menyalani ketentuan," ujarnya.

Oleh karenanya, saat ini Pemerintah Pusat telah melakukan feasibility study (FS) pengembangan jaringan rel kereta api yang nantinya akan diperuntukkan bagi penunjang kebutuhan ransportasi industri yang ada di Riau.

Bahkan kata Surya, Kementerian Perhubungan telah pula membuat Detailed Engineering Design (DED) dibeberapa wilayah yang ada di Riau. Artinya kata Surya, pusat memandang keberadaan kereta api ini sebagai solusi tepat untuk mengurangi kerusakan jalan di Riau, terutama jalan nasional.

"Baru terungkap ternyata Pemerintah Pusat sedang melakukan FS dan bahkan sudah ada dibeberapa wilayah yang sudah dibuat DED pengembangan jalur kereta api industri ini. Keberadaan jalur kereta api ini diharapkan bisa mengakomodir transportasi industri yang ada. Karena selama ini industri menggantungkan angkutan bahan industrinya menggunakan truk, dan sebagain besar selalu memaksakan mutan mereka hingga overload,"ujarnya.

Dengan telah dilakukan FS dan adanya DED tersebut, Surya mengaku akan terus melakukan lobi dan meyakinkan pusat agar segera merampung rencana pengembangan jaringan kereta api tersebut. " Ini sudah mendesak, kalau kita biarkan nanti jalan-jalan kita semakin rusak parah. Jika nanti jalur kereta api ini ada, maka hasil olahan industri maupun bahan bakunya bisa diakomodir semua," tandasnya. - See more at: http://www.halloriau.com/read-otonomi-36...bkSQ9.dpuf

---

Dibangun Tahun Ini, Jalur KA Sumatera 2.000 Km Selesai 2020

Jakarta -Untuk memperlancar arus barang, pemerintah sudah memulai pembangunan kereta api di wilayah Sumatera. Jalur kereta akan membentang dari utara hingga selatan Sumatera. Ditargetkan kereta dengan panjang 2.000 Km dan bernilai Rp 64 triliun itu dapat selesai pada tahun 2020.

"Itu 4-5 tahun, sekitar 2020. Tentu lihat dari kapasitas keuangan pemerintah juga. Kalau ada kenapa nggak dialokasikan untuk itu," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (3/1/2014)

Ia menuturkan kereta ini dibangun secara bertahap. Untuk yang pertama adalah di kawasan Seimangke, Sumatera Utara. Panjangnya adalah 50 Km dari arah kota menuju pelabuhan.

"Targetnya tahun ini sudah mulai, dan tahun depan harusnya sudah beroperasi. Karena dia satu paket dengan pelabuhan Kuala Tanjung, itu pelabuhan yang mengawal Seimangke itu. Kan satu paket. Jadi akses itu tidak hanya jalur jalan, tapi juga jalur KA," jelasnya.

Proyek pembangunanya dibagi atas 3 komponen. Pertama adalah dari pengembang kawasan, kedua adalah Ditjen Kereta Api dan ketiga adalah pihak pelabuhan Kuala Tanjung.

"Tugasnya dibagi 3. Ada yang di tugasnya pengembang kawasan, ada Dirjen KA, dan satu lagi pelabuhan. Ada 3 komponen," kata Bambang.

Tahap kedua adalah pembangunan untuk jalur Palembang - Lampung. Ada dua jenis kereta yang disiapkan. Pertama adalah dari swasta dan kedua dari pemerintah. Ini akan dimulai pada tahun 2014 dan targetnya adalah tahun 2016 dapat beroperasi.

"Jadi ada swasta yang benar-benar untuk membangun kereta untuk batubara, Palembang ke Lampung dan yang kedua dalah eksisting dari kereta sekarang. Itu oleh KAI, pemerintah dan pemprov. Itu memang dilakukan paralel karena memang depoit untuk batubara itu kan besar. Itu diperkirakan mendatang keperluan batubara meniingkat," paparnya.

Untuk pembangunan secara keseluruhan, pemerintah baru mengeluarkan uang Rp 40 miliar. Anggaran tersebut diambil dari APBN setiap tahunnya. Bambang mengharapkan, pembangunan tidak terhenti.

"Semoga anggarannya tetap ada," kata Bambang.

http://finance.detik.com/read/2014/01/03...lesai-2020

mantap deh mengurangi beban jalan...