17-06-2008, 11:10 AM
Baru dapet Info.........
Dipost oleh Dodo Widodo <pengokyk@..........>
Catatan oleh Widodo : Sekedar info, terlampir disampaikan rencana kerja pemerintah di sektor perkeretaapian, yang disampaikan Menhub pada saat Raker dengan Komisi V DPR-RI. Sambutan tersebut sudah diedit, dengan menghilangkan program kegiatan sektor diluar KA.
Quote:SAMBUTAN MENTERI PERHUBUNGAN
PADA RAPAT KERJA DENGAN
KOMISI V DPR-RI
TANGGAL 12 JUNI 2008
Yang Saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi V DPR RI , serta hadirin yang berbahagia,
Assalâmu’alaikum Warahmatullâhi Wabarakâtuh,
Pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu dalam acara rapat kerja dengan pimpinan beserta anggota Komisi V DPR RI yang terhormat, dalam rangka pembahasan mengenai Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Departemen Perhubungan Tahun 2009.
Pertama-tama, perkenankan kami mengawali sambutan Raker ini dengan ucapan terima kasih atas bantuan serta dukungan anggota dewan yang terhormat sehingga Departemen Perhubungan mendapatkan alokasi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp. 275 miliar walaupun dilakukan pengurangan atau optimalisasi alokasi anggaran tahun 2008 sebesar Rp. 1,669 triliun dalam kerangka APBN-Perubahan Tahun 2008 sehingga anggaran Dephub Tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 15,298 triliun. Semoga tambahan alokasi anggaran tersebut mampu mempercepat peningkatan baik kualitas maupun kapasitas pelayanan serta kelancaran pelaksanaan tugas Departemen Perhubungan dalam melayani masyarakat.
Pelaksanaan anggaran Departemen Perhubungan tahun 2008 dengan posisi laporan sampai dengan 31 Mei 2008 telah diserap anggaran sebesar Rp. 2,06 triliun atau 13,45% dari total anggaran sebesar Rp. 15,298 triliun dengan realisasi fisik sebesar 15,24%. Realisasi tersebut masih bersifat laporan sementara karena belum semua UPT/Satker memberikan realisasi pelaksanaan anggarannya.
Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR-RI yang saya hormati, Mengacu pada pendekatan top-down planning, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5%, sektor transportasi harus tumbuh sebesar 7,8% pada tahun 2009, dengan demikian kebutuhan investasi untuk membiayai sektor transportasi (tidak termasuk jalan) minimal sebesar Rp.283,49 triliun dengan alokasi sumber pendanaan dari APBN sebesar Rp.27,61 triliun, investasi BUMN sebesar Rp.11,99 triliun dan Swasta sebesar Rp.243,89 triliun. Berdasarkan pendekatan bottom-up planning, sesuai hasil pembahasan dengan UPT/Satker/Dinas Perhubungan Propinsi dan dengan memperhatikan hasil Musrenbangnas dengan Bappenas dan Bappeda seluruh Provinsi di Indonesia serta koordinasi dengan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk pembangunan infrastruktur perhubungan di daerah tertinggal, jumlah kebutuhan anggaran Departemen Perhubungan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp.30,52 triliun.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mengusulkan alokasi pagu anggaran RAPBN Dephub Tahun 2009 minimal sebesar Rp.27,61 triliun sesuai pendekatan top-down planning dan bila memungkinkan sebesar Rp.30,52 triliun sesuai pendekatan bottom-up planning. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan bahwa Pagu Indikatif Departemen Perhubungan Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp.16,07 triliun sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tanggal 4 April 2008 tentang Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009. Dibandingkan alokasi Pagu Definitif Tahun 2008 setelah pemotongan 10% dan ditambah ABT sebesar Rp.275 Miliar menjadi sebesar Rp.15,298 triliun maka hanya terdapat kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp. 772 miliar. Alokasi anggaran sesuai Pagu Indikatif RAPBN 2009 tersebut baru memenuhi 58,2% dari kebutuhan anggaran minimal sebesar Rp. 27,61 triliun. Berdasarkan pagu indikatif tersebut, komposisi anggaran tahun 2009 per Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan diusulkan sebagai berikut :
- Ditjen Perhubungan Darat Rp. 1,819 triliun
Ditjen Perkeretaapian Rp. 3,607 triliun
Ditjen Perhubungan Laut Rp. 4,358 triliun
Ditjen Perhubungan Udara Rp. 3,838 triliun
Badan Diklat Perhubungan Rp. 1,268 triliun
Badan SAR Nasional Rp. 690 miliar
Badan Litbang Perhubungan Rp. 66 miliar
Sekretariat Jenderal Rp. 364 miliar
Inspektorat Jenderal Rp. 57 miliar[/list:u]
Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR-RI yang saya hormati,
Tema Pembangunan Tahun 2009 sesuai Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0081/M.PPN/04/2008 dan Nomor SE 357/MK/2008 tentang Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan KemiskinanÂâ€. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahunan yang dijabarkan ke dalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan nasional tahun 2009 adalah :
- Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan;[/*:m]
- Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur dan Energi;[/*:m]
- Peningkatan Upaya Pemberantasan Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri. Prioritas pembangunan ini ditempuh melalui sasaran-sasaran pembangunan perhubungan tahun 2009 sebagai berikut :
- Meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau melalui pembangunan prasarana dan penyediaan sarana angkutan transportasi di wilayah perkotaan, perdesaan, daerah terpencil, pedalaman, dan kawasan perbatasan, serta pulau-pulau kecil dan terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI dan mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan nasional termasuk penyediaan angkutan massal, pemberian subsidi keperintisan dan penyediaan kompensasi untuk public service obligation (PSO);[/*:m]
- Meningkatnya investasi, tumbuhnya industri, meningkatnya ekspor nonmigas, menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya devisa dari sektor pariwisata.[/*:m][/list:o][/*:m][/list:o]
Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR-RI yang saya hormati,
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, ditempuh arah kebijakan melalui berbagai program pembangunan dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Prioritas Nasional Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan dengan fokus peningkatan Pelayanan Infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- (edited) s/d d.[/*:m]
- Pengadaan Sarana KA kelas ekonomi, KRL dan KRD/KRDE/KD3 sebanyak 97 unit (Rp. 408,5 M);[/*:m]
- (edited) s/d i.[/*:m][/list:o]
Selain kegiatan tersebut, kami juga mengusulkan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) dengan perkiraan kebutuhan untuk PT. Kereta Api sebesar Rp. 635 miliar dan PT. (Persero) PELNI sebesar Rp. 850 miliar yang bertujuan terselenggaranya pelayanan angkutan kereta api dan angkutan laut kelas ekonomi secara berkesinambungan dan alokasi anggaran tersebut selama ini masuk dalam Anggaran 62 Departemen Keuangan.[/*:m]
- Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan fokus Dukungan Infrastruktur bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:
- (edited) s/d f.[/*:m]
- Peningkatan jalan kereta api sepanjang 353 km (Rp.725,5 M) dan jembatan kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera sebanyak 36 unit (Rp. 61,3 M) ;[/*:m]
- Pembangunan jalan Kereta Api Tanjung Priok – JICT – Koja sepanjang 2,5 km (Rp. 61,9 M) dan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian di Jalur Jabotabek sepanjang 38 km (Rp. 49,0 M);[/*:m]
- Pembangunan Elektrifikasi dan Jalur Ganda Lintas Serpong – Maja sepanjang 32 km (Rp. 226,4 M), lintas Tegal - Pekalongan sepanjang 8,8 km (Rp. 72,4 M) dan Cirebon – Kroya (Patuguran - Purwokerto) sepanjang 24,5 km (Rp. 221,0 M);[/*:m]
- Pembangunan/Rehabilitasi Stasiun Sudirman dan Tj. Priok (Rp. 22,5 M);[/*:m]
- Pengadaan Kereta penumpang Kelas Ekonomi (K3) sebanyak 33 Unit (Rp. 89,5 M);[/*:m]
- Pengadaan Rel UIC-54 sepanjang 70 km (Rp. 66,9 M) dan Wesel UIC-54 sebanyak 65 unit (Rp. 50 M);[/*:m]
- Pembangunan Perkeretaapian di NAD (Rp. 46,9 M);[/*:m]
- Pembangunan MRT Jakarta untuk Engineering Services (Rp. 10 M);[/*:m]
- Peningkatan peralatan Sintelis di Jawa dan Sumatera sebanyak 23 Paket (Rp. 541,6M);[/*:m]
- Elektrifikasi Jaringan Rel KA Padalarang – Cicalengka Tahap I sepanjang 42 Km (Rp. 161,2 M);[/*:m]
- (edited) s/d o.[/*:m][/list:o][/*:m][/list:o]
Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR-RI yang saya hormati,
Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Perhubungan tahun 2009, dan selanjutnya kami mohon bantuan para anggota Dewan yang terhormat kiranya Departemen Perhubungan dapat memperoleh alokasi anggaran dalam RAPBN Tahun 2009 sesuai kebutuhan yang telah diprogramkan dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
Sekian dan terima kasih.
Wabillâhittaufiq Wal Hidâyah,
Wassalâmu’alaikum Warahmatullâhi Wabarakâtuh,
MENTERI PERHUBUNGAN,
Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL
Dipost oleh Dodo Widodo <pengokyk@..........>
Catatan oleh Widodo : Sekedar info, terlampir disampaikan rencana kerja pemerintah di sektor perkeretaapian, yang disampaikan Menhub pada saat Raker dengan Komisi V DPR-RI. Sambutan tersebut sudah diedit, dengan menghilangkan program kegiatan sektor diluar KA.
![[Image: spammingsj0.gif]](http://i1211.photobucket.com/albums/cc423/gegenugroho/spammingsj0.gif)



![[Image: ooters.jpg]](http://i872.photobucket.com/albums/ab285/ardianpuput/ooters.jpg)


![[Image: 5147433576_a332603046.jpg]](http://farm5.staticflickr.com/4049/5147433576_a332603046.jpg)