Bagaimana Cara Meminimalkan MissKomunikasi Antara Kemenhub dan PT. KAI?

[gerbongpupuk]

Sebelumnya mohon maaf andaikan thread serupa sudah pernah ada,karena ketika saya search tidak saya temukan thread yang sesuai.
Seandainyapun ada,mohon maaf & mohon digabung saja..

Thread ini saya buat karena beberapa hal yang saya temukan di lapangan sepertinya mengusik saya untuk mencoba share dengan teman" semua..

Pengalaman #1
Ketika saya berada di PJL saya berdiskusi dengan penjaganya mempermasalahkan Senter yang berwarna hijau (oleh petugas PJL stiker hijau dilepas sehingga tetap berwarna putih). Ketika saya tanyakan,petugas tersebut menjawab "Dari atasan sebenarnya lampu untuk semboyan satu adalah putih,tapi karena menhub minta untuk menggantinya dengan hijau,jadi stiker hijau hanya dipasang ketika menhub akan melintasi petak tersebut"
Untuk kasus ini,saya tegaskan CMIIW,mohon dibetulkan kalau ada yang salah..

Pengalaman #2
Kita tahu bahwa kemenhub membawahi tiga bagian,yaitu darat laut dan udara.Tetapi kenapa selama ini bidang perhubungan darat,khususnya kereta api justru terkesan "ditabrakkan" dengan adanya pembangunan jalan tol,yang ternyata sedikit banyak mendapat protes keras. Kereta api jelas terganggu dengan adanya jalan tol.Bahkan tidak hanya jalan tol,jalan protokol pun sekarang mulai memakan "bagian" jalan kereta api.Seperti kita tahu banyak lahan yang seharusnya milik PT. KA (di pinggir jalan raya) yang akhirnya terpaksa ditutup aspal karena pelebaran jalan,di beberapa titik jalur mati.Lalu sebenarnya siapa yang menginstruksikan seperti ini?dari Kemenhub,atau dari Dishub Kabupaten?
Lalu bagaimana status lahan PT. KA yang sudah tertutup aspal?diganti dengan lahan lain?atau hanya diminta dengan sekedar ucapan terima kasih?Lalu kemana wacana yang selama ini digulirkan akan menghidupakn jalur mati??Kenapa pemerintah tidak mencoba mengurangi kemacetan & pemanasan global dengan memaksimalkan angkutan umum?pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi,dsb..Apakah ini pembunuhan karakter pelan" untuk PT. KA??

Pengalaman #3
Pada waktu PLH beberapa waktu yang lalu,ternyata ada beberapa penyataan dari MenHub yang terkesan pernyataan prematur.Artinya tidak menelaah dahulu tentang kejadian yang sesungguhnya,sehingga terkesan hanya memberikan pernyataan kejar tayang,demi popularitas di media.Apakah ini menunjukkan bahwa MenHub perlu diberikan Diklat tentang perhubungan sebelum menjabat?Dalam hati kecil saya sungguh miris,ternyata Indonesia belum menganut "The right man,on the right job!"


Sekali lagi beberapa pernyataan diatas mungkin hanyalah ungkapan pribadi saya atas beberapa hal yang saya temui,kalaupun ada salah,sekali lagi mohon dibetulkan. Sekaligus untuk teman" yang lain yang punya pernyataan serupa mohon diinformasikan.Dengan adanya ini,kita berharap evaluasi yang ada pada kemenhub,sehingga di bawah kemenhub,ada istilah sama rasa sama rata,baik itu di darat,laut dan udara.Tidak ada satupun yang tersakiti,apalagi yang teraniaya....

[alfan.kereta-pesawat]

Menurut saya, caranya adalah memperbarui teknologi komunikasi.

[m_ilhami]

semboyan satu memang putih kok, coba cari di google.

[POERWOKERTO +75M]

Sebelumnya mohon maaf andaikan thread serupa sudah pernah ada,karena ketika saya search tidak saya temukan thread yang sesuai.
Seandainyapun ada,mohon maaf & mohon digabung saja..

Thread ini saya buat karena beberapa hal yang saya temukan di lapangan sepertinya mengusik saya untuk mencoba share dengan teman" semua..

Pengalaman #1
Ketika saya berada di PJL saya berdiskusi dengan penjaganya mempermasalahkan Senter yang berwarna hijau (oleh petugas PJL stiker hijau dilepas sehingga tetap berwarna putih). Ketika saya tanyakan,petugas tersebut menjawab "Dari atasan sebenarnya lampu untuk semboyan satu adalah putih,tapi karena menhub minta untuk menggantinya dengan hijau,jadi stiker hijau hanya dipasang ketika menhub akan melintasi petak tersebut"
Untuk kasus ini,saya tegaskan CMIIW,mohon dibetulkan kalau ada yang salah..

Pengalaman #2
Kita tahu bahwa kemenhub membawahi tiga bagian,yaitu darat laut dan udara.Tetapi kenapa selama ini bidang perhubungan darat,khususnya kereta api justru terkesan "ditabrakkan" dengan adanya pembangunan jalan tol,yang ternyata sedikit banyak mendapat protes keras. Kereta api jelas terganggu dengan adanya jalan tol.Bahkan tidak hanya jalan tol,jalan protokol pun sekarang mulai memakan "bagian" jalan kereta api.Seperti kita tahu banyak lahan yang seharusnya milik PT. KA (di pinggir jalan raya) yang akhirnya terpaksa ditutup aspal karena pelebaran jalan,di beberapa titik jalur mati.Lalu sebenarnya siapa yang menginstruksikan seperti ini?dari Kemenhub,atau dari Dishub Kabupaten?
Lalu bagaimana status lahan PT. KA yang sudah tertutup aspal?diganti dengan lahan lain?atau hanya diminta dengan sekedar ucapan terima kasih?Lalu kemana wacana yang selama ini digulirkan akan menghidupakn jalur mati??Kenapa pemerintah tidak mencoba mengurangi kemacetan & pemanasan global dengan memaksimalkan angkutan umum?pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi,dsb..Apakah ini pembunuhan karakter pelan" untuk PT. KA??

Pengalaman #3
Pada waktu PLH beberapa waktu yang lalu,ternyata ada beberapa penyataan dari MenHub yang terkesan pernyataan prematur.Artinya tidak menelaah dahulu tentang kejadian yang sesungguhnya,sehingga terkesan hanya memberikan pernyataan kejar tayang,demi popularitas di media.Apakah ini menunjukkan bahwa MenHub perlu diberikan Diklat tentang perhubungan sebelum menjabat?Dalam hati kecil saya sungguh miris,ternyata Indonesia belum menganut "The right man,on the right job!"


Sekali lagi beberapa pernyataan diatas mungkin hanyalah ungkapan pribadi saya atas beberapa hal yang saya temui,kalaupun ada salah,sekali lagi mohon dibetulkan. Sekaligus untuk teman" yang lain yang punya pernyataan serupa mohon diinformasikan.Dengan adanya ini,kita berharap evaluasi yang ada pada kemenhub,sehingga di bawah kemenhub,ada istilah sama rasa sama rata,baik itu di darat,laut dan udara.Tidak ada satupun yang tersakiti,apalagi yang teraniaya....

Menurut saya miskom ini terjadi karena umumnya jabatan seorang menteri adalah jabatan pollitis bukan jabatan karir, yang artinya seorang menteri tidaklah harus berasal atau mempunyai latar belakang dari bidang pekerjaan yang akan dijalaninya. Mengingat hampir semua jatah menteri berasal dari hasil negosisasi para elite politik (partai politik) untuk bisa saling menempatkan wakil (partainya) di pemerintahan.

Ada istilah bahwa RI 1 punya hak prerogatif dalam menyusun kabinetnya, pada prakteknya tidak lebih dari tawar-menawar dan negosiasi belaka. Dari situ timbul istilah "the right man on the right job"

Berbeda dengan orang-orang di lingkungan PT KA. Yang saya tau mereka yang disana adalah mereka yang mengabdi dan berkarir di kereta api walaupun tidak dipungkiri bahwa pada mulanya mereka-mereka ini mungkin tidak pernah bercita-cita menjadi pegawai kereta api.

Tentang pengalaman no 1:

Saya hanya berpikir kenapa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak menunjukan buku-buku yang berisi reglemen dan semboyan2 kepada Menhub, untuk menjelaskan bahwa sejak jaman dulu kala kereta api itu sudah ada aturannya sendiri dan pedoman pelaksanaan teknisnya. Entah mungkin karena dari PT KA yang takut dibilang membangkang sama atasan ato karena Menhubnya sok tau atau apalah dll.

Tentang pengalaman no 2:

Pembunuhan karakter pelan2, yah mungkin itu kalimat yang sangat tepat menggambarkan posisi kereta api di jaman sekarang ini. Dari yang dulunya punya peran besar dalam transportasi di Jawa dan Sumatera sampai menjadi seperti hilang peran. Dalam hal ini kita harus mempertanyakan kepada PT KA sendiri dan juga pada pemerintah, kenapa PT KA di masa sekarang ini tidak seperti dulu, bisa berjaya, bisa membuat iri negara2 tetangga.

Dalam setiap bidang pekerjaan, kita tentu mengenal yang namanya jurisdiksi dan kewenangan, nah tampaknya dalam kasus pembangunan daerah "memakan" lahan PT KA, kita harus kembali bertanya, sudahkah pihak2 terkait ini mengerti jurisdiksi. Ato mungkin bisa saja sebenarnya sudah terjadi kesepakatan antara PT KA dan DISHUB dan/atau instansi pemerintahan lainnya dalam hal pemanfaatan lahan PT KA atas nama pembangunan atau perluasan badan jalan dsbnya. Kita cuma bisa berasumsi mengingat hal2 tersebut tentunya bukan untuk konsumsi publik.

Tentang pengalaman no 3:

Umumnya jika ada kecelakaan/PLH diatas jalan rel, pasti ada pernyataan2 yg secara tidak langsung memojokkan kereta api. Disatu sisi media butuh berita, disatu sisi Kementrian Perhubungan (Menhub), Dinas Perhubungan Darat, dsbnya butuh memberikan "simpati". Beginilah cara kerja di Republik tercinta ini. Berasumsi, berkomentar adalah hal terdepan sebelum penyelidikan.

Secanggih apapun bentuk media komunikasi kalo asas kerjanya bekerja sendiri-sendiri, tidak mau bekerja secara tim ya hasilnya tetep aja miskom. Main bola aja, kalo 11 orang gak mau kerja tim hasilnya bisa ditebak kan.

Saya jadi teringat kala angkutan trem masih ada di Republik ini. Apa yang terjadi? Disingkirkan karena:

1. Tidak sesuai dengan perkembangan jaman padahal daya angkutnya lebih banyak daripada bus.
2. Sering terjadi tabrakan antara trem dan kendaraan roda 2/roda 4.
3. Jalan rel yang menjadi satu dengan jalan raya menyebabkan kemacetan/ketidak lancaran arus lalu lintas. Padahal, jalur tremnya udah ada sebelum banyak kendaraan bermotor.

Lalu trem pun mati tanpa bekas, kalo pun ada, minta ampun susahnya nyari.

Sekarang bandingkan kondisi diatas dengan bus transjakarta.

1. Daya angkut terbatas
2. Sering terjadi tabrakan dengan sesama pengguna jalan raya. Sering mogok/bermasalah.
3. Jalur bus transjakarta menyatu dengan jalan raya. Memang dibatasi dengan pembatas tapi pembatasnya gak lebih dari sekedar pajangan. Hanya jalur protokol aja yang jalur bus tranjakartanya steril. Jika bus tranjakarta jalurnya membelok/memotong jalan bukankah akan menyebabkan lalu lintas jadi tidak lancar.

Lantas apakah bus transjakarta akan dimatikan seperti trem????

Kalo menurut saya, dengan 2 kondisi yang hampir sama seperti dipaparkan, mending bus transjakarta dimatikan saja kecuali pada jalur2 tertentu. Untuk jalur2 yang dimatikan sebaiknya bekas jalur bus transjakarta dipasang rel 1067mm dan armada bus diganti trem. Lebih muat banyak. Toh dengan armada bus transjakarta yang ada saat ini tetap aja masih kurang. Coba lihat betapa penuhnya pada jam2 sibuk. Kemacetan jalan raya memang berkurang tapi hanya pada titik-titik tertentu. Pembatas jalannya dari beton dengan ketinggian 1 meter. Dengan demikian bisa meminimalkan kendaraan roda 2/roda 4 memotong jalur trem di tengah2.

Memang jadinya nanti pasti jalan raya akan lebih macet. Tapi bukankah ini juga termasuk usaha mengurangi kemacetan jalan raya? Tapi apakah nasib berpihak pada PT KA?

Cobalah bapak2 di PT KA, Dirjen Perkeretapian, Dinas Perhubungan Darat, Kementrian Perhubungan, 1 atau 2 kali dalam seminggu secara rutin kalian hang out bareng, menyamar di lapangan, ada yang jadi penumpang, ada yang jadi pedagang asongan, menyamar pak, lihat langsung di lapangan, inspeksi sambil menyamar kayak begini jauh lebih baik ketimbang bapak2 datang dadakan atau terjadwal dengan bawa rombongan bejibun. Sang tuan rumah yang mau ditengok tentu saja akan menyuguhkan hidangan yang enak2, segar2, manis2, indah2 dsbnya.

Dengan cara begini saya yakin bapak2 gak akan miskom lagi.

Sekedar gambaran ya pak, saya dulu pacaran jarak jauh Jakarta Surabaya, tiap malam telpon2an mulu, ngobrol, saling mengenal, membina komunikasi sama pacar. Kalo ada waktu, ada duit, saya ke Surabaya, hang out sama pacar, kangen-kangenan. Dengan cara gitu aja kadang saya dan doi masih miss komunikasi, tapi akhirnya doi jadi istri saya pak, anak udh 2.

Sekian.

Maaf kalo kepanjangan komentarnya

[CC-201-23]

Kayaknya orang2 di Dirhub perlu diganti dengan mereka yg memang berpengalaman soal ini

[ardial]

Sebelumnya mohon maaf andaikan thread serupa sudah pernah ada,karena ketika saya search tidak saya temukan thread yang sesuai.
Seandainyapun ada,mohon maaf & mohon digabung saja..

Thread ini saya buat karena beberapa hal yang saya temukan di lapangan sepertinya mengusik saya untuk mencoba share dengan teman" semua..

Pengalaman #1
Ketika saya berada di PJL saya berdiskusi dengan penjaganya mempermasalahkan Senter yang berwarna hijau (oleh petugas PJL stiker hijau dilepas sehingga tetap berwarna putih). Ketika saya tanyakan,petugas tersebut menjawab "Dari atasan sebenarnya lampu untuk semboyan satu adalah putih,tapi karena menhub minta untuk menggantinya dengan hijau,jadi stiker hijau hanya dipasang ketika menhub akan melintasi petak tersebut"
Untuk kasus ini,saya tegaskan CMIIW,mohon dibetulkan kalau ada yang salah..

Pengalaman #2
Kita tahu bahwa kemenhub membawahi tiga bagian,yaitu darat laut dan udara.Tetapi kenapa selama ini bidang perhubungan darat,khususnya kereta api justru terkesan "ditabrakkan" dengan adanya pembangunan jalan tol,yang ternyata sedikit banyak mendapat protes keras. Kereta api jelas terganggu dengan adanya jalan tol.Bahkan tidak hanya jalan tol,jalan protokol pun sekarang mulai memakan "bagian" jalan kereta api.Seperti kita tahu banyak lahan yang seharusnya milik PT. KA (di pinggir jalan raya) yang akhirnya terpaksa ditutup aspal karena pelebaran jalan,di beberapa titik jalur mati.Lalu sebenarnya siapa yang menginstruksikan seperti ini?dari Kemenhub,atau dari Dishub Kabupaten?
Lalu bagaimana status lahan PT. KA yang sudah tertutup aspal?diganti dengan lahan lain?atau hanya diminta dengan sekedar ucapan terima kasih?Lalu kemana wacana yang selama ini digulirkan akan menghidupakn jalur mati??Kenapa pemerintah tidak mencoba mengurangi kemacetan & pemanasan global dengan memaksimalkan angkutan umum?pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi,dsb..Apakah ini pembunuhan karakter pelan" untuk PT. KA??

Pengalaman #3
Pada waktu PLH beberapa waktu yang lalu,ternyata ada beberapa penyataan dari MenHub yang terkesan pernyataan prematur.Artinya tidak menelaah dahulu tentang kejadian yang sesungguhnya,sehingga terkesan hanya memberikan pernyataan kejar tayang,demi popularitas di media.Apakah ini menunjukkan bahwa MenHub perlu diberikan Diklat tentang perhubungan sebelum menjabat?Dalam hati kecil saya sungguh miris,ternyata Indonesia belum menganut "The right man,on the right job!"


Sekali lagi beberapa pernyataan diatas mungkin hanyalah ungkapan pribadi saya atas beberapa hal yang saya temui,kalaupun ada salah,sekali lagi mohon dibetulkan. Sekaligus untuk teman" yang lain yang punya pernyataan serupa mohon diinformasikan.Dengan adanya ini,kita berharap evaluasi yang ada pada kemenhub,sehingga di bawah kemenhub,ada istilah sama rasa sama rata,baik itu di darat,laut dan udara.Tidak ada satupun yang tersakiti,apalagi yang teraniaya....

Menurut saya miskom ini terjadi karena umumnya jabatan seorang menteri adalah jabatan pollitis bukan jabatan karir, yang artinya seorang menteri tidaklah harus berasal atau mempunyai latar belakang dari bidang pekerjaan yang akan dijalaninya. Mengingat hampir semua jatah menteri berasal dari hasil negosisasi para elite politik (partai politik) untuk bisa saling menempatkan wakil (partainya) di pemerintahan.

Ada istilah bahwa RI 1 punya hak prerogatif dalam menyusun kabinetnya, pada prakteknya tidak lebih dari tawar-menawar dan negosiasi belaka. Dari situ timbul istilah "the right man on the right job"

Berbeda dengan orang-orang di lingkungan PT KA. Yang saya tau mereka yang disana adalah mereka yang mengabdi dan berkarir di kereta api walaupun tidak dipungkiri bahwa pada mulanya mereka-mereka ini mungkin tidak pernah bercita-cita menjadi pegawai kereta api.

Tentang pengalaman no 1:

Saya hanya berpikir kenapa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak menunjukan buku-buku yang berisi reglemen dan semboyan2 kepada Menhub, untuk menjelaskan bahwa sejak jaman dulu kala kereta api itu sudah ada aturannya sendiri dan pedoman pelaksanaan teknisnya. Entah mungkin karena dari PT KA yang takut dibilang membangkang sama atasan ato karena Menhubnya sok tau atau apalah dll.

Tentang pengalaman no 2:

Pembunuhan karakter pelan2, yah mungkin itu kalimat yang sangat tepat menggambarkan posisi kereta api di jaman sekarang ini. Dari yang dulunya punya peran besar dalam transportasi di Jawa dan Sumatera sampai menjadi seperti hilang peran. Dalam hal ini kita harus mempertanyakan kepada PT KA sendiri dan juga pada pemerintah, kenapa PT KA di masa sekarang ini tidak seperti dulu, bisa berjaya, bisa membuat iri negara2 tetangga.

Dalam setiap bidang pekerjaan, kita tentu mengenal yang namanya jurisdiksi dan kewenangan, nah tampaknya dalam kasus pembangunan daerah "memakan" lahan PT KA, kita harus kembali bertanya, sudahkah pihak2 terkait ini mengerti jurisdiksi. Ato mungkin bisa saja sebenarnya sudah terjadi kesepakatan antara PT KA dan DISHUB dan/atau instansi pemerintahan lainnya dalam hal pemanfaatan lahan PT KA atas nama pembangunan atau perluasan badan jalan dsbnya. Kita cuma bisa berasumsi mengingat hal2 tersebut tentunya bukan untuk konsumsi publik.

Tentang pengalaman no 3:

Umumnya jika ada kecelakaan/PLH diatas jalan rel, pasti ada pernyataan2 yg secara tidak langsung memojokkan kereta api. Disatu sisi media butuh berita, disatu sisi Kementrian Perhubungan (Menhub), Dinas Perhubungan Darat, dsbnya butuh memberikan "simpati". Beginilah cara kerja di Republik tercinta ini. Berasumsi, berkomentar adalah hal terdepan sebelum penyelidikan.

Secanggih apapun bentuk media komunikasi kalo asas kerjanya bekerja sendiri-sendiri, tidak mau bekerja secara tim ya hasilnya tetep aja miskom. Main bola aja, kalo 11 orang gak mau kerja tim hasilnya bisa ditebak kan.

Saya jadi teringat kala angkutan trem masih ada di Republik ini. Apa yang terjadi? Disingkirkan karena:

1. Tidak sesuai dengan perkembangan jaman padahal daya angkutnya lebih banyak daripada bus.
2. Sering terjadi tabrakan antara trem dan kendaraan roda 2/roda 4.
3. Jalan rel yang menjadi satu dengan jalan raya menyebabkan kemacetan/ketidak lancaran arus lalu lintas. Padahal, jalur tremnya udah ada sebelum banyak kendaraan bermotor.

Lalu trem pun mati tanpa bekas, kalo pun ada, minta ampun susahnya nyari.

Sekarang bandingkan kondisi diatas dengan bus transjakarta.

1. Daya angkut terbatas
2. Sering terjadi tabrakan dengan sesama pengguna jalan raya. Sering mogok/bermasalah.
3. Jalur bus transjakarta menyatu dengan jalan raya. Memang dibatasi dengan pembatas tapi pembatasnya gak lebih dari sekedar pajangan. Hanya jalur protokol aja yang jalur bus tranjakartanya steril. Jika bus tranjakarta jalurnya membelok/memotong jalan bukankah akan menyebabkan lalu lintas jadi tidak lancar.

Lantas apakah bus transjakarta akan dimatikan seperti trem????

Kalo menurut saya, dengan 2 kondisi yang hampir sama seperti dipaparkan, mending bus transjakarta dimatikan saja kecuali pada jalur2 tertentu. Untuk jalur2 yang dimatikan sebaiknya bekas jalur bus transjakarta dipasang rel 1067mm dan armada bus diganti trem. Lebih muat banyak. Toh dengan armada bus transjakarta yang ada saat ini tetap aja masih kurang. Coba lihat betapa penuhnya pada jam2 sibuk. Kemacetan jalan raya memang berkurang tapi hanya pada titik-titik tertentu. Pembatas jalannya dari beton dengan ketinggian 1 meter. Dengan demikian bisa meminimalkan kendaraan roda 2/roda 4 memotong jalur trem di tengah2.

Memang jadinya nanti pasti jalan raya akan lebih macet. Tapi bukankah ini juga termasuk usaha mengurangi kemacetan jalan raya? Tapi apakah nasib berpihak pada PT KA?

Cobalah bapak2 di PT KA, Dirjen Perkeretapian, Dinas Perhubungan Darat, Kementrian Perhubungan, 1 atau 2 kali dalam seminggu secara rutin kalian hang out bareng, menyamar di lapangan, ada yang jadi penumpang, ada yang jadi pedagang asongan, menyamar pak, lihat langsung di lapangan, inspeksi sambil menyamar kayak begini jauh lebih baik ketimbang bapak2 datang dadakan atau terjadwal dengan bawa rombongan bejibun. Sang tuan rumah yang mau ditengok tentu saja akan menyuguhkan hidangan yang enak2, segar2, manis2, indah2 dsbnya.

Dengan cara begini saya yakin bapak2 gak akan miskom lagi.

Sekedar gambaran ya pak, saya dulu pacaran jarak jauh Jakarta Surabaya, tiap malam telpon2an mulu, ngobrol, saling mengenal, membina komunikasi sama pacar. Kalo ada waktu, ada duit, saya ke Surabaya, hang out sama pacar, kangen-kangenan. Dengan cara gitu aja kadang saya dan doi masih miss komunikasi, tapi akhirnya doi jadi istri saya pak, anak udh 2.

Sekian.

Maaf kalo kepanjangan komentarnya

Sebenarnya dalam Kasus Ini Mereka Telah Melanggar Komitmen NKRI dengan 3 Penyakit Utama yang berpotensi Separatisme Transportasi Ala barat sehingga Negara maju yang terkena Krisis/Eropa+Amerika Utara, sementara Asia masih aman2 Saja ikut2an Kena Dampak Juga.
1.Kompromisalam hal ini terlihat Mereka Begitu Mudah Memberi Izin Tol Tapi Izin Kereta Api Sangat Sulit, ini adalah Penyakit Warisan Orba yang mempercepat Pembangunan jalan yang berpotensi (◣_◢)┌∩┐ Di Masa Depan yang efeknya terasa Sekarang Hingga Muncul anarkisme Di jalan.
2.Belandis: Warisan Perkerataapian Zaman Belanda sudah Baik Tapi Mengapa Diganti Mobil yang Membuat jalanan Makin Parah, sehingga Kita Tidak bangga Dengan Produk INKA
3.Reformis: Saya Justru Menyatakan apa yang selama Ini dikatakan reformasi Birokrasi sama saja dengan Pertentangan Air dan Minyak.
Sampai kapanpun Kereta api akan Berpotensi Diperlemah dengan Membanjirnya Kendaraan Pribadi, selam investor Kita hanya Berpotensi Kapitalis dan Tidak kembali Pada Pembagian yang adil.

[Joe_cn]

[spoiler]
Sebelumnya mohon maaf andaikan thread serupa sudah pernah ada,karena ketika saya search tidak saya temukan thread yang sesuai.
Seandainyapun ada,mohon maaf & mohon digabung saja..

Thread ini saya buat karena beberapa hal yang saya temukan di lapangan sepertinya mengusik saya untuk mencoba share dengan teman" semua..

Pengalaman #1
Ketika saya berada di PJL saya berdiskusi dengan penjaganya mempermasalahkan Senter yang berwarna hijau (oleh petugas PJL stiker hijau dilepas sehingga tetap berwarna putih). Ketika saya tanyakan,petugas tersebut menjawab "Dari atasan sebenarnya lampu untuk semboyan satu adalah putih,tapi karena menhub minta untuk menggantinya dengan hijau,jadi stiker hijau hanya dipasang ketika menhub akan melintasi petak tersebut"
Untuk kasus ini,saya tegaskan CMIIW,mohon dibetulkan kalau ada yang salah..

Pengalaman #2
Kita tahu bahwa kemenhub membawahi tiga bagian,yaitu darat laut dan udara.Tetapi kenapa selama ini bidang perhubungan darat,khususnya kereta api justru terkesan "ditabrakkan" dengan adanya pembangunan jalan tol,yang ternyata sedikit banyak mendapat protes keras. Kereta api jelas terganggu dengan adanya jalan tol.Bahkan tidak hanya jalan tol,jalan protokol pun sekarang mulai memakan "bagian" jalan kereta api.Seperti kita tahu banyak lahan yang seharusnya milik PT. KA (di pinggir jalan raya) yang akhirnya terpaksa ditutup aspal karena pelebaran jalan,di beberapa titik jalur mati.Lalu sebenarnya siapa yang menginstruksikan seperti ini?dari Kemenhub,atau dari Dishub Kabupaten?
Lalu bagaimana status lahan PT. KA yang sudah tertutup aspal?diganti dengan lahan lain?atau hanya diminta dengan sekedar ucapan terima kasih?Lalu kemana wacana yang selama ini digulirkan akan menghidupakn jalur mati??Kenapa pemerintah tidak mencoba mengurangi kemacetan & pemanasan global dengan memaksimalkan angkutan umum?pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi,dsb..Apakah ini pembunuhan karakter pelan" untuk PT. KA??

Pengalaman #3
Pada waktu PLH beberapa waktu yang lalu,ternyata ada beberapa penyataan dari MenHub yang terkesan pernyataan prematur.Artinya tidak menelaah dahulu tentang kejadian yang sesungguhnya,sehingga terkesan hanya memberikan pernyataan kejar tayang,demi popularitas di media.Apakah ini menunjukkan bahwa MenHub perlu diberikan Diklat tentang perhubungan sebelum menjabat?Dalam hati kecil saya sungguh miris,ternyata Indonesia belum menganut "The right man,on the right job!"


Sekali lagi beberapa pernyataan diatas mungkin hanyalah ungkapan pribadi saya atas beberapa hal yang saya temui,kalaupun ada salah,sekali lagi mohon dibetulkan. Sekaligus untuk teman" yang lain yang punya pernyataan serupa mohon diinformasikan.Dengan adanya ini,kita berharap evaluasi yang ada pada kemenhub,sehingga di bawah kemenhub,ada istilah sama rasa sama rata,baik itu di darat,laut dan udara.Tidak ada satupun yang tersakiti,apalagi yang teraniaya....
[/spoiler]

Sebenarnya saya agak nggak setuju om dengan judul ente yang "meminimalkan", berarti kalo hanya meminimalkan masih akan terjadi miskom dong ke depannya, komunikasi kadang kalo mis dikit aja pasti dampaknya besar....

Waduh saya juga sebenarnya bingung kalo disuruh diskusi soal ginian, saya kadang2 ga mau ikut campur urusan yang di atas masalah gada komunikasi antara operator dan Kemenhub memang sepertinya uda lama terjadi, dan sepertinya ya baru saya dengar sejak sepur ini dikelola PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
memang sebagai RF saya hanya mencintai KAnya saja alias sepurnya aja , sebisa mungkin kalo saya ada uang saya pengen banget rasanya naek KA, walaw kadang harganya ga masuk akal, sebisa mungkin saya masih mau membelinya karena memang saya cinta sepur dari lubuk hati terdalam, walaw gimanapun ada terbesit kalo ga naek KA gaenak rasanya....

Nah masalah yang selama ini didengungkan apalagi kalo bukan PSO, ada perbedaan pandangan antara kemenhub sebagai "Bapak" dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sendiri sebagai anak yang menjalankan sepur itu sendiri, nah disitu aja keduanya masih kurang transparan ke masyarakat soal ini, tentu saja ini bukan perkara yang kecil, karena PSO sendiri mempengaruhi hajat hidup masyarakat banyak khususnya menengah ke bawah.

Masalah laen yang disampaikan om gerbongpupuk, jujur saya juga baru dengar ya dari sini, masalah semboyan 1 kemudian jalan tol dan PLH, terus terang saya baru ngerti kalo masalah seperti itu mereka pun masih berbeda pandangan.
Nah untuk ketiga hal ini saja mereka sudah berjalan sendiri2 apalagi PSO, yang tentu itu uang yang ga sedikit jumlahnya, maka dari itu saya masih belum bisa berkomentar dan memberikan saran untuk setidaknya meminimalkan miskom ini karena saya sendiri disini kapasitasnya hanya sebagai penikmat dan penumpang sepur itu sendiri ga lebih...

[POERWOKERTO +75M]

Kalo kita bicara soal penghidupan kembali beberapa jalur mati dan rencana pembagunan jalur KA baru di beberapa daerah, apakah ada miss komunikasi dan perbedaaan pandangan antara Kemenhub dan PT KA?