28-11-2008, 11:12 AM
SERIKAT PEKERJA KERETA API
INDONESIAN RAILWAYS WORKERÂ’S UNION
DEWAN PENGURUS PUSAT
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117
PRESS RELEASE
KAMI SERIKAT PEKERJA KERETA API (SPKA) TERPAKSA MENJERIT DAN MELAPORKAN KEPADA RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMILIK KERETA API DI REPUBLIK INI, BAHWA :
SELAMA INI KAMI HANYA BISA DIAM WALAUPUN TERASA SAKIT KARENA DIANIAYA, DIZHALIMI AKIBAT PERLAKUAN PEMERINTAH YANG SEWENANG-WENANG DAN KERAS KEPALA ATAS TINDAKAN-TINDAKANNYA, ANTARA LAIN :
INDONESIAN RAILWAYS WORKERÂ’S UNION
DEWAN PENGURUS PUSAT
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117
PRESS RELEASE
KAMI SERIKAT PEKERJA KERETA API (SPKA) TERPAKSA MENJERIT DAN MELAPORKAN KEPADA RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMILIK KERETA API DI REPUBLIK INI, BAHWA :
SELAMA INI KAMI HANYA BISA DIAM WALAUPUN TERASA SAKIT KARENA DIANIAYA, DIZHALIMI AKIBAT PERLAKUAN PEMERINTAH YANG SEWENANG-WENANG DAN KERAS KEPALA ATAS TINDAKAN-TINDAKANNYA, ANTARA LAIN :
- PEMERINTAH MENGUBAH STATUS PERUSAHAAN DARI PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEMUDIAN MENJADI PERUSAHAAN TERBATAS / PERSERO, TIDAK MENJADIKAN KONDISI PERUSAHAAN MENJADI LEBIH BAIK BAHKAN YANG LEBIH PARAH ADALAH KESEJAHTERAAN PEGAWAI MENJADI TERPURUK YANG MENGAKIBATKAN PELAYANAN KEPADA PUBLIK MENJADI TERGANGGU. KEMUDIAN DENGAN DIBENTUKNYA DIREKTORAT JENDERAL KERETA API (DITJENKA) YANG SEHARUSNYA BERTINDAK SEBAGAI REGULATOR TETAPI TELAH BANYAK MEMFUNGSIKAN DIRI SEBAGAI OPERATOR.
[/*:m]
- PEMERINTAH CQ. DEPHUB / DITJENKA TELAH MEMBIARKAN SARANA KERETA API YANG USIANYA SUDAH TUA / USANG (20 – 40 TAHUN) TANPA MELAKUKAN TINDAKAN PEREMAJAAN.
[/*:m]
- PEMERINTAH CQ. MEMBIARKAN PRASARANA DALAM KONDISI DI BAWAH STANDAR KELAYAKAN OPERASIONAL KERETA API.
[/*:m]
- TARIF ANGKUTAN BATU BARA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH SANGAT RENDAH, SEHINGGA PT. KERETA API (Persero) SELALU DALAM POSISI YANG DIRUGIKAN KARENA TIDAK DAPAT MENUTUP BIAYA OPERASIONAL KERETA API APALAGI MELAKUKAN INVESTASI.
[/*:m]
- SKEMA INFRASTRUCTURE MAINTANANCE OBLIGATION (IMO) DAN TRACK ACCESS CHARGE (TAC) DALAM PELAKSANAANNYA TIDAK ADIL DAN MEMBERATKAN PERUSAHAAN. BIAYA IMO (KEWAJIBAN PEMERINTAH KE PERUSAHAAN) SELALU DISAMAKAN DENGAN BIAYA TAC (KEWAJIBAN PERUSAHAAN KE PEMERINTAH) SEHINGGA MENAMBAH BEBAN PERUSAHAAN KARENA BIAYA IMO JAUH LEBIH BESAR DARI BIAYA TAC. DALAM HAL INI PERUSAHAAN DIPAKSA HARUS MENSUBSIDI PEMERINTAH.
[/*:m]
- SERTIFIKASI KEAHLIAN PEGAWAI KERETA API DILAKUKAN OLEH PIHAK LUAR SEHINGGA PERUSAHAAN SANGAT DIRUGIKAN KARENA BEBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASIH DITANGGUNG PERUSAHAAN.
[/*:m]
- PEMERINTAH MENYEBARKAN ISUE KEPADA PUBLIK TELAH MENYEDIAKAN ANGGARAN LK. 19 TRILYUN UNTUK PERKERETAAPIAN TETAPI SESUNGGUHNYA ANGGARAN TERSEBUT TETAP DI TANGAN PEMERINTAH DAN PENGGUNAANYA OLEH DIATUR PEMERINTAH SENDIRI (DEPHUB CQ. DITJENKA).
[/*:m]
- PEMERINTAH CQ. DEPHUB / DITJENKA MEMFUNGSIKAN DIRI SEBAGAI OPERATOR YAITU IKUT MENYELENGGARAKAN PROYEK-PROYEK DAN MENGURUS KONTRAK-KONTRAK.
[/*:m]
- PEMERINTAH MELANTUNKAN LAGU “SAVING ENERGY†NAMUN TIDAK MELAKUKAN PENATAAN TERHADAP KEMACETAN LALU LINTAS DI SELURUH KOTA DAN TETAP MEMBANGUN JALAN TOL. KERETA API SEBAGAI MODA TRANSPORTASI HEMAT ENERGI TIDAK PERNAH DISENTUH.
[/*:m]
- PEMERINTAH TIDAK PEDULI DENGAN INTEGRASI MODA TRANSPORTASI UNTUK PEMBANGUNAN WILAYAH, DIBUKTIKAN DENGAN PEMBANGUNAN TERMINAL YANG JAUH DARI STASIUN KERETA API, RENOVASI DAN PEREMAJAAN STASIUN KERETA API TIDAK DILAKUKAN DI WILAYAH POTENSIAL DAN AKSES JALAN MENUJU STASIUN KERETA API TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN.
[/*:m]
- PEMERINTAH SENGAJA MENYIAPKAN KONSEP UNTUK MELEMAHKAN FUNGSI PERKERETAAPIAN INDONESIA ANTARA LAIN :
- PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) YANG MENYIMPANG DENGAN PASAL-PASAL DALAM UU 23 – 2007 DENGAN MEMAKSAKAN PRASARANA MENJADI MILIK PEMERINTAH (SEHARUSNYA MENJADI MILIK NEGARA, BANGSA DAN RAKYAT INDONESIA YANG PENGELOLAANNYA DISERAHKAN KEPADA BADAN PENYELENGGARA).
[/*:m]
- MEMISAHKAN PENYELENGGARAAN SARANA DAN PRASARANA SECARA TERPISAH ADALAH MENYIMPANG DARI KONSEP OPERASIONAL PERKERETAAPIAN DAN BELUM PERNAH DILAKUKAN DI NEGARA MANAPUN.
[/*:m]
- RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MEMBERI PELUANG PENGAMBILALIHAN BISNIS PERKERETAAPIAN YANG SELAMA INI DIKELOLA PERUSAHAAN.[/*:m][/list:o]
[/*:m]
- DISKRIMINASI HUKUM OLEH PEMERINTAH, SEBAGAI CONTOH KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PEGAWAI PERUSAHAAN DIPROSES SECARA HUKUM SEHINGGA MENJADI TERSANGKA TETAPI JIKA KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KESALAHAN SATUAN KERJA (PELAKSANA) PROYEK PRASARANA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH CQ. DEPHUB / DITJENKA TIDAK PERNAH DITINDAKLANJUTI.
[/*:m]
- AMANAT UU 23 – 2007 BAHWA PEMERINTAH HARUS MELAKUKAN PERBAIKAN TERHADAP PERUSAHAAN DALAM KURUN WAKTU 3 TAHUN SEJAK UU 23 – 2007 DIUNDANGKAN, NAMUN SAMPAI SAAT INI TIDAK PERNAH DISENTUH SEDIKITPUN.
[/*:m]
- PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN JABODETABEK DAN TRANS SRIWIJAYA SENGAJA UNTUK MEMECAH BELAH PERUSAHAAN DAN PEGAWAI DENGAN MAKSUD UNTUK MELEMAHKAN KEKUATAN YANG ADA SAAT INI.
[/*:m]
- PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERKERETAAPIAN TIDAK MELIBATKAN UNSUR SERIKAT PEKERJA KERETA API.
[/*:m]
- WALAU UU 23 – 2007 MENGUMANDANGKAN SEMANGAT BARU, NAMUN DALAM KENYATAANNYA PEMERINTAH CQ. DEPHUB / DITJENKA MASIH MENGGUNAKAN SEMANGAT LAMA DAN TIDAK ADA KEINGINAN UNTUK BERUBAH YAITU DENGAN TETAP MELAKUKAN DAN MEMPERTAHANKAN ORIENTASI PADA PROYEK-PROYEK SERTA USAHA LAIN DENGAN ALIBI PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK). APAKAH PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK HARUS DILAKUKAN OLEH REGULATOR ??
[/*:m]
- AKIBAT DARI KERAS KEPALA DAN POLA PIKIR PEMERINTAH TERSEBUT, MAKA :
- PERUSAHAAN DAN PEGAWAI TIDAK DAPAT SEPENUHNYA MELAYANI PUBLIK SEBAGAIMANA MESTINYA NAMUN TETAP MENDAPAT CACI MAKI PUBLIK WALAUPUN DALAM KONDISI DIDHOLIMI OLEH PEMERINTAH.
[/*:m]
- PERUSAHAAN DAN PEGAWAI MENJADI TIDAK KONDUSIF DAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBAIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.[/*:m][/list:o]
[/*:m]
- SERIKAT PEKERJA KERETA API (SPKA) MENUNTUT KEPADA PEMERINTAH :
- SEGERA MELAKUKAN PEMULIHAN DAN PERBAIKAN PERUSAHAAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT.
[/*:m]
- MEMBUBARKAN DIREKTORAT JENDERAL KERETA API (DITJENKA) KARENA HANYA MENJADIKAN TUMPAH TINDIH KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. DITJENKA ADALAH PEMAIN DIBELAKANG LAYAR DAN MENJADI OPERATOR BAYANGAN BIDANG PERKERETAAPIAN DAN AKAN MELEMPAR TANGGUNG JAWAB KEPADA OPERATOR “DE JURE DAN DE FACTO†BILA TERJADI KESALAHAN / KECELAKAAN.
[/*:m]
- MENOLAK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN DAN PUNGUTAN ATAS SEWA LAHAN PRASARANA YANG SAAT INI MENJADI MILIK PERUSAHAAN KARENA PERUSAHAAN SAAT INI MASIH DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.[/*:m][/list:o][/*:m][/list:o]
A.N. DEAN PENGURUS PUSAT SPKA,
Drs. MACHDAR SURBAKTI (Ketua Umum)
HAZANI, SE, M.Si (Sekretaris Jenderal)
kapanlagi
20081128111120_spkalogo_492f6f683feb5.jpg
kapanlagi
20081128111120_itflogo_492f6f68389e1.jpg
- SEGERA MELAKUKAN PEMULIHAN DAN PERBAIKAN PERUSAHAAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT.
- PERUSAHAAN DAN PEGAWAI TIDAK DAPAT SEPENUHNYA MELAYANI PUBLIK SEBAGAIMANA MESTINYA NAMUN TETAP MENDAPAT CACI MAKI PUBLIK WALAUPUN DALAM KONDISI DIDHOLIMI OLEH PEMERINTAH.
- PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) YANG MENYIMPANG DENGAN PASAL-PASAL DALAM UU 23 – 2007 DENGAN MEMAKSAKAN PRASARANA MENJADI MILIK PEMERINTAH (SEHARUSNYA MENJADI MILIK NEGARA, BANGSA DAN RAKYAT INDONESIA YANG PENGELOLAANNYA DISERAHKAN KEPADA BADAN PENYELENGGARA).
![[Image: saveourearth_01.png]](https://www.semboyan35.com/images/saveourearth_01.png)
![[Image: 4465346396_1def117691_o.jpg]](http://farm3.static.flickr.com/2505/4465346396_1def117691_o.jpg)
![[Image: ooters.jpg]](http://i872.photobucket.com/albums/ab285/ardianpuput/ooters.jpg)
![[Image: 10p0h7r.jpg]](http://i37.tinypic.com/10p0h7r.jpg)