Menhub Usul Copot Semua Direksi PT KA

[stasiunkastephanie]

Menhub Usul Copot Semua Direksi PT KA

BANDUNG - Menteri Perhubungan Freddy Numberi menyatakan tengah mengevaluasi secara mendalam kinerja dua direksi BUMN, PT Kereta Api (KA) dan PT Pelindo II. Kementerian Perhubungan bahkan siap mengusulkan pergantian seluruh direksi PT KA.
"Saya agak kecewa dengan manajemen PT KA. Direksi seharusnya bisa menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang dikelola. Nanti kami evaluasi. Kalau perlu, seluruhnya (direksi) diganti," ujar Freddy dalam workshop media akhir pekan lalu. Dia menyatakan sedang mempelajari semua informasi yang disampaikan masyarakat.
Khusus BUMN sektor transportasi, dia menilai kinerja sektor tersebut harus sejalan dengan program pemerintah yang lebih mengedepankan pelayanan untuk masyarakat daripada kepentingan bisnis (profit oriented).
"Pemerintah tidak akan memberikan toleransi sedikit punterhadap direksi BUMN yang mengabaikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab itu sangat bertentangan dengan misi pemerintah."
Menurut Freddy, tidak seharusnya BUMN transportasi takut rugi. Sebab, kalaupun merugi karena PSO (public service obligation), kerugian pasti akan dibebankan dan ditanggung pemerintah. Bahkan, PT KA hingga kini masih dibantu, mulai infrastruktur jaringan jalan, stasiun, lokomotif, gerbong, hingga tarif penumpang kelas ekonomi. "Silakan cari untung, tapi pelayanan harus dikedepankan," ujarnya.
Menurut dia, sebagian lokomotif dan rel memang telah berusia tua. Tapi, kalau dirawat dengan baik dan manajemen mau bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dia yakin bahwa kinerjanya akan berjalan maksimal. "Tidak seperti sekarang. Sejak awal, saya mengingatkan manajemen PT KA agar lebih meningkatkan pelayanan dan pengawasan di lapangan," tuturnya.
Selain PT KA, Freddy menyatakan sedang menyoroti kinerja direksi PT Pelindo II. Dia merasakan kejanggalan dalam koordinasi antara BUMN pelabuhan itu dan pemerintah. Dia menilai, direksi PT Pelindo II tidak mau mengajak pemerintah dalam mengelola pelabuhan.
Kemarin, sehari setelah Freddy mengeluarkan pernyataan tersebut, Menteri BUMN Mustafa Abubakar melakukan rapat tertutup dengan seluruh direksi PT KA. Pertemuan itu dilakukan di gedung Jakarta Railways Center (JRC) milik PT KA. Syang, setelah rapat, dia enggan menceritakan isi pertemuan tersebut.
Dirut PT KA Ignasius Johan hanya menjelaskan soal penghentian penggunaan KA yang sering anjlok. Ketika dikonfirmasi soal evaluasi Menhub terhadap PT KA, dia tidak khawatir. Bahkan, dia mempersilakan Menhub mengusulkan pergantian seluruh direksi PT KA. "Silakan saja kalau memang ada wewenangnya,' jelasnya.

Sumber : Jawa Pos (02/08/2010) hal. 6

Silakan bagi yang mau komentar.
Saya tunggu.

[Logawa_exp]

apakah ini sudah saatnya Operator Swasta masuk dan perlu pemisahan antara BUMN sarana dan prasarana seperti PT. Garuda Indonesia dengan Angkasa Pura??
Tapi jangan sampai terjadi persaingan tapi tidak diikuti kualitas seperti yang pernah terjadi di dunia angkutan udara 4 - 5 tahun silam, dimana nyawa penumpang menjadi taruhannya.....!!!!

[Eko Budy Santoso]

apapun kebijakan pemerintah asalkan untuk kebaikan silahkan dilakukan ... yang penting perbaikan itu harus segera, efektif dan tepat sasaran ...

[Bravo denzuko]

Aksi baru sang menteri perhubungan......

[debi4n_us3r !!]

mudah - mudahan kalo memang terjaid harus bisa membuat dunia perkeretapian indonesia menjadi lebih baik dari sekarang

[bagus70 !!]

Si menhub nggak sadar kalau:
-prasarana jalan KA bukan wewenang PT KA
-nggak tahu kalau PT KA seringkali susah mendapat PSO.

[Logawa_exp]

Si menhub nggak sadar kalau:
-prasarana jalan KA bukan wewenang PT KA
-nggak tahu kalau PT KA seringkali susah mendapat PSO.

bukankah selama ini prasarana KA ditangani oleh PT.KA di bawah naungan distrik Jalan Rel, jadi semua rel dan stasiun berada di tangan PT.KA.
kalo pemerintah serius menangani Kereta Api, harusnya Dirjen KA sudah ada sejak dulu, dan ada Depertemen Khusus atau BUMN khusus yang berwenang mengurusi prasarana..jadi tugas PT.KA tidak terlalu berat karena harus mengurus prasarana dan sarana sekaligus...padahal biaya prasarana lebih besar dari sarana.

[Bravo cc201_106]

yang jelas...

Manjemen PT KA itu tidak dibawah KemHub tapi dibawah dan wewenang KemBUMN..

hierarki, dan kewenangannya aja gak tau, apalagi ngarepin dia ngerti cara memajukan Kereta api...

[ouilevio]

sebaiknya pemerintah kasi anggaran utk perbaikan prasana & pembangunan doble track

[alin_masuk sepur 5]

menhubny aja dulu dari kementerian kelautan dan perikanan,, wajar lah

membuat geger aja nih...