Transportasi Massal Versus Kemacetan

[eri4nto]

jangan lupa juga untuk memperhitungkan faktor tata kota yang cenderung amburadul.

[ady_mcady]

@eri4nto,
betul sekali pak. di jakarta sudah lama sekali tata ruang dikalahkan oleh tata uang yang pada akhirnya semakin menambah kesemerawutan saja.

o, ya. tadi sore di metro tv dikupas tuntas kemacetan jakarta, dan langkah2 yang akan diambil pemerintah jika skenario macet total 2014 benar2 terjadi.

[animaX]

Atasi Macet Total, Bangkitkan KRL
Rabu, 28 Juli 2010 | 03:43 WIB

Haryo Damardono

Jakarta di ambang kematian. Kita bukan Tuhan, tetapi secara matematis dapat dihitung masa hidup Jakarta tinggal dua tahun sebelum terbenam dalam kesesakan kendaraan dan kemacetan massal di seluruh penjuru kota. Pada hari itu, tak peduli punya mobil Porsche Cayenne Turbo 4.806 cc ataupun bajaj, Anda tak akan mampu pergi ke mana pun. Kemacetan akan menghentikan laju kendaraan Anda tak terkecuali.

Lalu, bagaimana memperpanjang usia Jakarta? Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menegaskan, hanya dengan menambah transjakarta dan kereta rel listrik (KRL) dalam tempo sesingkat-singkatnya. ”Bila tidak, kamu siap-siap kos di Palmerah atau kita kamping di Senayan,” kata Bambang seusai ”Gowes Bareng Kompas”.

Sejarah mencatat, di tangan Pemerintah Hindia Belanda, transportasi Batavia mendapat panggung. Sejak 10 April 1899, Batavia Electrische Tram Maatschappij (BETM) sudah mengoperasikan trem listrik, yang jadi cikal bakal KRL. Padahal, trem listrik di Belanda baru ada pada Juli 1899.

Namun, tahun 1900-an, transportasi kota lain melesat. Sejak Desember 1927, subway pertama melaju antara Stasiun Asakusa dan Ueno, Jepang. Pada tahun itu, warga Jakarta masih naik trem listrik Menteng-Harmoni atau Menteng-Gunung Sahari-Kota Bawah.

Kini ada sembilan jalur subway di Tokyo Metro Line (Ginza, Marunouchi, Hibiya, Tozai, Chiyoda, Yurakucho, Hanzomon, Namboku, dan Fukutoshin Line) serta empat jalur subway Toei Line (Asakusa, Mita, Shinjuku, dan Oedo Line).

Tahun 2000, Kaisar Akihito yang trenyuh melihat buruknya KRL Jabodetabek menghibahkan 72 KRL AC seri 6000. Kini, kereta-kereta bekas Tokyo itu melaju di Jabodetabek.

KRL langka

Di tengah kebutuhan menambah armada, ternyata KRL bekas kini langka. ”Karena krisis, peremajaan subway Tokyo ditunda,” kata Sekretaris Perusahaan PT Kereta Api Commuter Jabodetabek (KCJ), anak perusahaan PT Kereta Api, Makmur Syaheran.

Rencananya, datang 88 KRL (2009), 92 KRL (2010), dan 166 KRL (2011), tetapi semuanya meleset dari jadwal. Namun, syukurlah pada Februari 2010, hadir 8 KRL dan April-Juli 2010 tiba 40 KRL tipe 4000 dari Tokyo Metro. Pada Agustus 2010 akan datang 20 unit, September 10 unit, Oktober 10 unit, dan November 10 unit KRL.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan, November diserahkan 4 KRL baru buatan PT INKA dan 4 KRL baru lainnya pada Desember. ”Tahun 2011 diserahkan 32 KRL baru,” katanya.

Namun, bila jumlah armada ditargetkan 886 KRL bagi 3 juta penumpang per hari pada tahun 2015, KRL bekas Jepang dan KRL baru INKA belum cukup. Apalagi, dari 386 KRL, hanya 340 unit yang beroperasi. Puluhan unit lainnya telah uzur.

Sebenarnya, PT KCJ telah melakukan tender pengadaan kereta dari seluruh dunia, tak hanya dari Jepang. Namun, tiada peserta negara lain, apalagi kereta bekas berspesifikasi mirip KRL hanya dari Jepang, Selandia Baru, dan Afrika Selatan.

Taufik Hidayat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyarankan PT KCJ dan Ditjen Perkeretaapian ”melongok” India dan China.

”Pelajari kereta listrik dari dua negara itu. Bila perlu, sewa ahli dari sana untuk menularkan ilmu di depo-depo kita,” ujarnya.

Taufik mengecam keter- gantungan terhadap teknologi kereta Jepang. ”Kita harus belajar meningkatkan kemampuan pengembangan kereta listrik. Teknologi kereta bekas Jepang itu tertinggal dan tidak ada suku cadangnya lagi,” katanya.

Sinergi total

Terkait kemacetan Jakarta, KRL harus mampu berperan maksimal dalam waktu dekat. Untuk itu, bukan hanya dibutuhkan investasi besar, tetapi juga komitmen pemimpin Jakarta, badan usaha milik negara, dan pemerintah pusat.

Selain itu, juga harus didorong keterlibatan pemerintah daerah untuk menertibkan warganya. Kementerian Perhubungan telah membangun pagar di jalur rel, tetapi masyarakat masih membangun gubuk dalam pagar. Akibatnya, kereta menurunkan kecepatan sehingga target headway meleset.

Kini, headway (jarak antarkereta) 15 menit. Tahun 2015, headway-nya hanya empat menit. Bila DKI Jakarta tak membangun jembatan layang di pelintasan sebidang, kemacetan tak terelakkan.

Perusahaan Listrik Negara juga perlu menambah daya listrik seiring penambahan kereta. Jangan sampai listrik tiada ketika armada KRL datang.

Sementara Kementerian Keuangan harus menggelontorkan dana subsidi (public service obligation/PSO) lebih besar. Tak sekedar Rp 535 miliar per tahun, tetapi minimal Rp 700 miliar supaya layanan KRL ekonomi membaik dan ”mengundang” rakyat naik KRL.

Meski PT KA—dalam hal ini PT KCJ—tidak berpretensi mencari keuntungan dalam pengoperasian KRL ekonomi dan KRL ekonomi AC yang mengangkut lebih dari 105 juta orang per tahun, sesuai isi kontrak PSO, ada marjin keuntungan enam persen. Artinya, tidak ada alasan bagi PT KA untuk tidak mengembangkan KRL karena jelas menguntungkan.

Wakil Menteri Perhubungan menjanjikan, minggu depan, matriks terpadu rencana aksi sudah selesai. ”Nanti jelas, kapan listrik ditambah, kapan kereta ditambah, atau kapan peron diperpanjang, dari 8 jadi 10 unit kereta KRL,” kata Bambang.

Revolusioner

Dalam sisa dua tahun, Jakarta memang harus bertindak revolusioner—tidak sekadar berpikir jika ingin mengurai kemacetan total. Bila masalahnya dana, alokasikan dana lebih cerdas untuk transportasi. Warga lebih butuh KRL daripada taman kota, lampu hias, atau patung.

Pajak kendaraan DKI Jakarta Rp 5,5 triliun per tahun harus dikembalikan dalam bentuk bus atau KRL. Hitungan kasarnya, bila dibelikan KRL, akan diperoleh 687,5 KRL baru.

Dalam waktu yang tersisa, hanya KRL, selain transjakarta, yang dapat menaklukkan kemacetan. Apalagi, Tundjung menegaskan, cangkul di proyek MRT baru diayunkan pada akhir tahun 2012 saat kemacetan total (grid-lock) tiba. Artinya, MRT adalah solusi masa depan, sementara kita butuh solusi lebih dini!

http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/re...kitkan.KRL

[ady_mcady]

sekarang hitung2 an gaya bakul. perhari ada sekitar 7 juta orang hilir mudik seantero jakarta. dari jumlah itu, share krl seluruh koridor jabodetabek hanya sekitar 8% atau sekitar 600ribuan perhari.

tapi ingat, itu jumlah penumpang komuter seantero jabodetabek yang dilalui jaringan krl. sementara jumlah penumpang seantero jakarta yang menggunakan krl jumlahnya sangat sedikit.

saya belum tahu pasti. tapi saya bisa bandingkan dengan sampel koridor bogor. jumlah penumpang yang naik/turun dari st. ui (batas selatan jakarta) ke arah utara (sampai beos) jumlahnya sedikit. demikian pula sebaliknya ketika jam pulang kantor.

artinya, penumpang krl mayoritas didominasi warga bodetabek, bukan warga jakarta.

solusi penambahan krl ide bagus. tapi tetap tidak mengurangi kemacetan di jakarta. justru yang bisa mengurangi adalah busway yang lebih menggurita koridornya sejakarta.

kecuali, kalo menambah koridor baru krl, misal ke arah ciledug, karawaci, cibubur, kelapa gading, cilincing, cinere, atau kemana saja daerah pemukiman berada. baru itu bisa.

cmiiw.

[animaX]

bagi penduduk di Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi bisa mencari lapangan kerja di masing2 kotanya sendiri sehingga bisa mengurangi kemacetan.

[Narendro Anindito]

terkait dg kemacetan dan KA nih...

Kamis, 02/09/2010 18:01 WIB
17 Jurus Pemerintah Atasi Kemacetan di Jakarta
Irwan Nugroho - detikNews
Jakarta - Rapat tentang transportasi massal di Kantor Wakil Presiden (Wapres) Boediono menyepakati 17 poin langkah yang akan diambil untuk mengasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Kemacetan parah di Jakarta saat ini telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 12,8 triliun per tahun.

"Tadi secara keseluruhan ada 17 langkah yang sudah diputuskan," ungkap Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, dalam jumpa pers usai rapat di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/9/2010).

Rapat diikuti sejumlah menteri terkait, Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimeso, Dirjen Perkeretaapian Tunjung Indriawan, dan Dirjen Bina Marga Kemen PU Djoko Murjanto, Dirlantas Mabes Polri Brigjen Djoko Susilo, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, serta Direktur PT Mass Rapid Transit (MRT) Tribudi Rahardjo.

Berikut ke-17 langkah untuk mengatasi kemacetan dari hasil rapat selama 1,5 jam
tersebut:

1. Electronic Road Pricing (ERP) sebagai pengganti 3 in 1 akan segera diberlakukan. Kementerian Perhubungan diminta segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah yang melandasinya. Draf RPP itu di-deadline selesai seminggu setelah lebaran. Setelah PP terbit, Pemprov DKI akan segera mendiskusikan implementasinya dengan UKP4. Sudah ada beberapa alternatif, misalnya ERP dikelola Pemprov, melibatkan investor swasta dalam bentuk privat publik partnership (PPP), atau diserahkan ke salah satu BUMN. Namun, yang jelas dana ERP itu akan dipakai untuk atasi kemacetan.

2. Untuk jangka pendek, 4 jalur bus TransJakarta akan tetap disterilisasi. Sterilisasi ini dampaknya cukup besar untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Terdapat peningkatan penumpang hingga 20 persen di koridor busway yang disterilisasi.

3. Pemprov DKI Jakarta diminta untuk meninjau ulang (review) kebijakan perparkiran. Penegakan hukum di bidang perparkiran itu juga harus dipertegas, terutama di kawasan yang telah ada bus TransJ. Kalau ada kendaraan parkir di bahu jalan, harus dipinggirkan.

4. Untuk memperbaiki fasilitas jalan, Pemprov DKI akan menerapkan multi years contract. Jadi tidak ada lagi keterlambatan perbaikan jalan rusak karena menunggu bugdet dan sebagainya.

5. Jalur bus TransJ akan ditambah 2 koridor yang akan beroperasi akhir tahun ini, sehingga semua berjumlah 10 koridor. Selain itu, tahun depan jumlah koridor bus TransJ akan ditambah lagi. Pemprov DKI akan menyiapkan jalan-jalan mana saja yang akan dilewati bus TransJ. Manajemen busway juga perlu dioptimalkan. Kontrak yang tidak terlalu menguntungkan akan dibenahi.

6. Harga bahan bakar gas khusus untuk transportasi akan dibicarakan lebih serius. Selama ini ada 2 instansi yang melayani penyediaan BBG, yakni PT Pertamina (persero) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan harga berbeda-beda.

Harga dan standar pelayanan itu akan disinkronkan. Bila mungkin diterapkan harga yang lebih murah. Titik-titik pelayanan juga diharapkan lebih banyak. Sehingga pemanfaatan BBG untuk TransJ yang selama ini terganggu bisa diatasi. Gubernur DKI Jakarta juga akan memanfaatkan BBG untuk angkutan umum untuk mengurangi polusi di Jakarta.

7. Pemerintah juga meminta restrukturisasi angkutan dalam hal pemakaian bus-bus kecil, yang dipandang tidak efisien dan terlalu banyak. Kepolisian juga meminta angkutan-angkutan yang kecil diatur kembali, supaya tidak berjejalan. Sehingga nantinya pada rute-rute yang padat penumpang bisa memakai bus yang besar. Untuk peremajaan angkutan, pemerintah akan membahas kemungkinan memberikan insentif, sehingga pemilik armada bus mini itu punya dorongan untuk mengubah layanan menjadi bus besar.

8. Dirjen Perkeretaapian diperintahkan untuk mengatur ulang jadwal kereta api dan peningkatan pelayanan KA di Jabodetabek. Untuk rute-rute yang padat diminta untuk adanya penambahan gerbong.
Kebutuhan kapasitas KA mencapai 700 ribu, sementara saat ini KA hanya bisa mengangkut 325 ribu penumpang.

9. Kepolisian diminta untuk menertibkan angkutan liar. Ini sangat penting untuk mengurangi tingkat kemacetan yang timbul akibat banyaknya angkutan liar yang ngetem dan menganggu angkutan resmi.

10. Konstruksi Mass Rapid Transit (MRT) dari Lebak Bulus-Bundara HI tahun 2011 sudah mulai dibangun. Lalu perpanjangan jalur dari HI hingga ke Kota diminta segera dibicarakan, begitu pula jalur dari barat ke timur. Tiang-tiang monorail yang ada harus segera dimanfaatkan. Namun, untuk optimalisasi diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah pusat tidak akan campur tangan. Lalu Proyek Kereta Api akses Cengkareng-Manggarai akan dikoordinasikan oleh BKPM.

11. Pemerintah akan membentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta sudah berinisiatif untuk menerima tanggung jawab awal sebagai koordinator.

12. Selain pembentukan Otoritas Trasportasi Jabodetabek, akan revisi rencana induk transportasi terpadu di Jabodetabek.

13. Proyek double track KA di luar Jakarta juga akan ditambah, terutama ke arah Cikarang. Double track ini penting, karena KA jarak jauh dari Jawa Barat, Tengah, dan Timur, sering menginterupsi perjalanan KA komuter dari Bekasi, sehingga jadwalnya tidak optimal.

14. PT KA mengusulkan untuk mempercepat proyek pembangunan jalur KA lingkar dalam Jakarta (circle line). Jalur tersebut akan diintegrasikan dengan sistem angkutan massal lainnya di Jakarta. Investor untuk proyek ini dari Korea dan sudah siap. Gubernur DKI meminta untuk dilibatkan dalam proyek tersebut.

15. Pemprov DKI Jakarta mengajukan izin untuk pembangunan jalan tol layang enam ruas. Kementerian Pekerjaan Umum saat ini sudah memberikan izin pembangunan jalan tol tersebut.

16. Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah pusat akan menyusun kebijakan tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan kendaraan.

17. Guna mendukung operasional KA, perlu lahan-lahan untuk park and ride. Wapres minta mendagri menyurati tiga gubernur untuk menyiapkan lahan tersebut di dekat stasiun-stasiun KA tujuan Jakarta.

(irw/gah)

[ady_mcady]

dan akhirnya pemerintah beijing kewalahan mengatasi kemacetan...

[spoiler]

sumber: http://oto.detik.com/read/2010/12/24/112...lian-mobil

Macet Kronis, Beijing Batasi Pembelian Mobil


Dadan Kuswaraharja - detikOto

Beijing - Kemacetan yang menggila di Beijing, China membuat pemerintah Kota Beijing menerapkan pembatasan kendaraan. Setiap bulannya pembelian mobil kecil diberi kuota sebanyak 20.000 unit.

Kuota 20.000 unit itu seperti dikutip Reuters, Jumat (24/12/2010), akan dibagi-bagikan kepada pembeli armada mobil dan mereka yang baru pertama kali membeli mobil.

Yang bisa membeli mobil hanya mereka yang merupakan penduduk permanen di Beijing. Selain itu kalangan dari kepolisian dan militer diperbolehkan membeli mobil. Namun mereka dilarang membeli mobil selama 5 tahun berikutnya.

Pajak tinggi sebesar 50.000 yuan (Rp 68 juta) pun diterapkan bagi setiap mobil yang dimiliki warga.

Kemacetan dan polusi menjadi salah satu pemandangan rutin di China, penjualan kendaraan di China merupakan yang terbanyak di dunia. China mengalahkan pasar AS sebagai pasar mobil terbesar di dunia pada 2009 lalu.

Di 2012 sendiri, diperkirakan di Beijing bakal ada 7 juta kendaraan di jalanan. Saat ini sekitar 4,8 juta kendaraan.

Bagaimana Jakarta, apakah akan mengikuti langkah Beijing?

( ddn / ddn )

[/spoiler]

[eri4nto]

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan bertahap mulai tahun ini. Kebijakan ini akan berhasil jika diimbangi dengan kualitas dan kuantitas angkutan umum yang memadai. Pertanyaanya, sudah siapkah angkutan rel kita mengantisipasi kebijakan ini? Jangan-jangan nanti malah semakin kewalahan menampung lonjakan penumpang sebagai akibat beralihnya pengendara mobil pribadi menjadi penumpang angkutan umum.

[ady_mcady]

kalo sudah diluar akal sehat itu namanya apa ya?

[spoiler]

sumber : http://www.detiknews.com/read/2011/03/17...teori-lama

Macet di Luar Akal Sehat, Pemprov DKI Masih Gunakan Teori Lama

Kamis, 17/03/2011 12:59 WIB

Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Kemacetan total yang menjadi pemandangan merata di Jakarta kemarin disebabkan jumlah kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan kendaraan umum. Jumlah kendaraan pribadi mencapai 6,5 juta unit, sementara kendaraan umum hanya 2 persennya saja.

Menurut pengamat transportasi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, rasio perbandingan tersebut sudah di luar akal sehat. Terlebih Pemprov DKI Jakarta masih menggunakan teori lama yakni membandingkan jumlah kendaraan dengan volume jalan.

"Pertama, jumlah kendaraan pribadi di luar akal sehat 6,5 juta unit hilir mudik tiap hari. 98 Persen kendaraan pribadi, hanya 2 persen angkutan umum," kata Tulus Abadi saat dihubungi detikcom, Kamis (17/3/2011).

"Membandingkan jumlah kendaraan dengan volume jalan itu teori kuno, teori lama. Teori itu teori demand-supply. Kalau demand bertambah, supply bertambah. Kalau ini dituruti, muncul kemacetan baru. Teorinya sekarang kalau demand-nya berapa, supply harus dikendalikan. Jumlah mobil dibatasi," tandasnya.

Menurut Tulus, komposisi ideal kendaraan umum dan kendaraan pribadi adalah 70:30 persen. Sementara untuk volume jalan sebanyak 15 persen.

"Idealnya 70 persen angkutan, 30 persen pribadi. Volume jalan 15 persen dari total tata ruang. Nah yang dikejar cuma volume jalannya doang. Ini kan konyol," ucap Tulus.

Karena itu, dia menantang kebijakan pemprov untuk memperbaiki tata ruang guna mengatasi persoalan kemacetan, termasuk pembatasan kendaraan pribadi dan penambahan kendaraan umum.

"Tapi kan yang terjadi sekarang bukan tata ruang tetapi tata uang. Kalau berani, batasi kendaraan pribadi, perbaiki sistem bus TransJakarta dan angkutan massal lain," tantang pengurus harian YLKI tersebut.

(Ari/lrn)

[/spoiler]

[eri4nto]

membatasi kendaraan pribadi berarti pemerintah harus siap-siap menghadapi "lobi-lobi" dari perusahaan otomotif, apalagi perusahaan2 itu mayoritas dari negara maju (jepang, amerika dan eropa), pemerintah kuat gak ya? hehehhe.