Kenapa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembanguan APBN untuk KA tidak maksimal?

[Charles]

brarti di Irian masih ada harapan ya mas walaupun biayanya mahal...stdknya buat di pesisir biar pengangkutan transpotasi khususnya barang jadi lebih mudah, ekonomi berkembang, dan membuka lapangan kerja biar daerahnya ga tertinggal...kyanya mahal dikit ga papa deh daripada duitnya di korup...hahahaha...

klo sulawesi stau saya di Toraja ma Makasar dulu pernah ada tp relnya udh dipretelin Jepang...gmn kalo jalurnya dibikin ulang? apalagi di Makasar kan ada plabuhan jd pengangkutan logistik jadi lebih mudah dan bisa menghemat biaya...

Untuk pulau Irian masih ada harapan pembangunan jalur KA meskipun butuh biaya yang cukup besar untuk pemadatan tanah dan studi kontur jalur.
Jika rencana pembangunan terlaksana, sepertinya akan menempati wilayah pesisir pantai yang prospeknya cukup baik bagi perekonomian setempat.

Untuk Sulawesi Selatan, yang jadi permasalahan adalah apakah jalur tsb sebagian besar sudah ditempati pemukiman warga setempat atau belum, dan berapa axle load maksimalnya?
Jika belum, kemungkinan pembangunan kembali jalur tsb menyerupai jalur aslinya lebih besar, sedangkan jika sudah maka pembangunan jalur terpaksa dialihkan ke lokasi baru.

[big bro]

asal ada kemauan sama dana, kontur tanah seperti apapun bisa di libas...
seperti pembangunan jalur KA Lhasa-tibet di china...
mayoritas kontur tanahnya adalah permafrost (seperti es tipis di musim dingin dan seperti kubangan lumpur di musim panas)
tapi karena keinginan kuat pemerintah china, ya akhirnya jadi juga...

padahal kalau KA di irian dibangun. arus logistik bisa sangat lancar.....

[denMbladuz]

[spoiler]
Kenapa ya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk KA dlm APBN tidak pernah maksimal? padahal jika KA benar2 dimanfaatkan maka akan menunjang berbagai macam bidang dan yang terpenting adalah ekonomi dan transportasi.
Jika pembangunan jalur KA dimaksimalkan dan di alokasikan dengan tepat terutama di daerah2 terpencil dan terisolir seperti daerah kalimantan atau Irian dimana sarana transportasi sangat terbatas. Jika di daerah seperti itu dibangun jalur KA pasti kegiatan ekonomi di daerah tersebut pasti akan terbuka dan mengalami kemajuan.
Dalam hal pengeluaran rutin seharusnya juga dimaksimalkan agar pelayanan yang diberikan KA memuaskan dan menunjang di berbagai macam bidang dan dapat menambah pendapatan negara dari BUMN.
Apakah semua ini karena PT. Kereta Api (Persero) yang merupakan perusahaan monopoli sehingga pelayanan dan pembangunannya tidak maksimal?

Ini hanya opini, pemikiran, dan pendapat saya saja. Teman2 silahkan memberi pendapat juga ya...
[/spoiler]

Urun rembug sedikit ya:

1. Menilik dari judulnya, ada kekeliruan yg perlu diperbaiki: dalam struktur APBN sekarang ini tidak mengenal lagi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang ada sekarang adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Lain-lain.
   
2. Ukuran dari "maksimal" itu apa? Karena dalam APBN semua belanja telah direncanakan sebelumnya berdasarkan tolok ukur dan sasaran yang akan dicapai. Kalau tolok ukur dan sasarannya telah tercapai maka hal itu dpt dikatakan penggunaan dana APBN telah maksimal. Penyaluran dana APBN bukan langsung digelontorkan dalam bentuk "gelondongan" begitu saja dan kemudian terserah kepada PT.KA menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Tetapi telah dirinci untuk masing2 penggunaannya dan tolok ukur serta sasarannya.
   
3. PT.KA sebagai BUMN tidak mendapat dana dari APBN untuk membiayai pengeluaran2 untuk belanja pegawai dan belanja barang (dahulu dinamakan pengeluaran rutin). Untuk pembiayaan belanja pegawai dan belanja barang dibiayai dari pendapatan PT.KA itu sendiri. Sedangkan dana APBN berupa belanja modal yang digunakan untuk menambah infrastruktur PT.KA dan dianggap sebagai penambahan modal pemerintah kepada PT.KA.
   
4. Jadi, kalau untuk memaksimalkan fungsi kereta api dengan menggunakan dana APBN maka harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu dengan melibatkan banyak pihak diantaranya: Dep.Perhubungan, Bappenas, Dep.Keuangan dan DPR. Kalau APBN telah ditetapkan dengan UU dan di dalamnya tidak terdapat pembangunan jalur KA baru, bukan berarti penggunaannya tidak maksimal, tetapi memang tidak direncanakan sebelumnya.
   

Demikian sedikit urun rembugnya. Semoga menjadi jelas.

[asep_0907 [Portugal]]

pusing deh kalau urusan ginian....

[we supratman [Portugal]]

asal ada kemauan sama dana, kontur tanah seperti apapun bisa di libas...
seperti pembangunan jalur KA Lhasa-tibet di china...
mayoritas kontur tanahnya adalah permafrost (seperti es tipis di musim dingin dan seperti kubangan lumpur di musim panas)
tapi karena keinginan kuat pemerintah china, ya akhirnya jadi juga...

padahal kalau KA di irian dibangun. arus logistik bisa sangat lancar.....

tepat bgt jawaban ente

mo gimanapun tetep bisa di bangun di pe;osok Indonesia

tinggal keseriusan rejim nya ajah sama pembangunan perkeretapian di Indo

[Baskoro]

Wah saya ktinggalan berita ya mas..ternyata APBN udh berubah ya susunannya...di sekolah diajarinnya masih yg pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
brarti sekarang APBN untuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) udh ga ada...
Klo mau mengadakan pembangunan brarti harus melewati birokrasi yang berbelit-belit ya mas? aduuuuuh...maha repot...
Tp ada baiknya juga ya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diberi otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri jadi ga tergantung sama pemerintah...waaah...makasih mas infonya...

[denMbladuz]

Wah saya ktinggalan berita ya mas..ternyata APBN udh berubah ya susunannya...di sekolah diajarinnya masih yg pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Ntar di sekolah bisa berdebat dwongs sama guru...kalo struktur APBN sudah berubah.

brarti sekarang APBN untuk PT. Kereta Api (Persero) udh ga ada...
Klo mau mengadakan pembangunan brarti harus melewati birokrasi yang berbelit-belit ya mas? aduuuuuh...maha repot...

PT. KA masih mendapat dana APBN melalui Ditjen Perkeretaapian Dep.Perhubungan dalam meningkatkan infrastrukturnya. Birokrasi memang terkesan berbelit2 tapi tujuannya agar uang rakyat tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan memperketat pengawasannya agar tidak terjadi kebocoran.

Tp ada baiknya juga ya PT. Kereta Api (Persero) diberi otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri jadi ga tergantung sama pemerintah...

Sejak menjadi PT, semua urusan rumah tangga memang otonomi PT.KA. Pemerintah tidak ikut campur. Campur tangan Pemerintah hanya dalam regulasi dan hak2nya sebagai pemegang saham terbesar.

waaah...makasih mas infonya...

Sem...sem...

NB:
saia juga masih sekolah...eh...kuliah kok

[adhitka]

@Charles: wah klo kontur tanah brarti harus diselidiki lebih lanjut ya...klo kontur tanah di kalimantan kta bapak saya labil mas soalnya tanahnya padat dan lembek terutama di daerah kalimantan barat (yang dilewati sungai Kapuas). Kalau daerah kalimantan yang lain saya belum tau deh mas wong saya jg blm pernah ke sana...Bagaimana kalo dengan P Sulawesi mas? kyanya daerahnya cocok untuk jalur KA...

@Semutsdt: Wah semoga dengan adanya jalur KA babarbanjang perkeretaapian di luar Jawa dan Sumatra khususnya di kalimantan makin berkembang...kalo di Irian udh bner2 ga bisa dilewatin jalur KA ya mas?

Bukannya tidak bisa, sebenarnya Irian bisa dibangun jalur KA asalkan tanah rawa yang digunakan harus dibuat memadat agar rel tidak cepat amblas (tanahnya dibuat stabil).
Kalau Kalimantan yang notabene tanahnya labil sepertinya perlu dilakukan pemadatan terlebih dahulu sebelum layak digunakan.
Dan juga bukannya Sulawesi pernah ada jalur KA di wilayah Toraja?
Di Sulsel beberapa bagian tanahnya cocok untuk jalur KA, sedangkan wilayah Sulteng dan Sulut kurang cocok karena memiliki banyak bukit terjal, kalau Sultra (Sulawesi bagian tenggara) saya belum tahu kontur daratannya.

CMIIW.

Betul sekali, tanah di Kalimantan (terutama KalBar ama KalTeng selatan) memang labil, jadi harus dipadatkan. Di zaman Bung Karno pernah dibangun jalan raya dari Palangkaraya (KalTeng) ke arah barat dengan bantuan Uni Soviet (Rusia), karena Bung Karno bercita2 memindahkan ibukota RI ke Palangkaraya. Teknik ini 3x lebih mahal daripada teknik biasa, tapi memang ketahanannya 5x lebih panjang ketimbang jalur biasa. Tapi keburu G30S, jalur itu cuma nyampe Tangkiling akhirnya (skt. 35 km). Dan insinyur Uni Soviet buru2 ngacir pulang ke negaranya.

[JaY]

Sebenarnya dana untuk PT.KA itu ada khusus buat infrastruktur (IMO) dan kereta ekonomi (PSO), hal ini harus dilakukan karena diamanahkan dalam UUD 1945. Dan mengapa pembangunan kereta itu tidak maksimal, jujur aja ya, sebenarnya investasi untuk kereta itu sangat mahal baik itu untuk sarana maupun prasarana. Seperti contoh, kita ambil kasus DDT Manggarai-Bekasi, DT Cirebon-Kutoarjo, dan DT Cirebon-Pekalongan. Proyek2 tersebut diharapkan bisa selesai di tahun 2010 tapi kenyataannya bagaimana, sampai sekarang pun masih dibikin parsial sehingga diperkirakan tahun 2020 baru selesai untuk jalur2 tersebut. Ini masih di Pulau Jawa yang katanya mau dibikin DT semua. Terus bagaimana dengan yang di luar Jawa ?. Menurut saya bahwa pemerintah lebih senang membangun rel baru dalam hal ini patokan relnya sudah ada ya seperti DT itu kan kalau membuat tinggal di sebelah rel yang lama teruz juga bikin shortcut. Di luar Jawa mending pemerintah cukup dengan pemda atau swasta jadi tidak perlu dari pusat.