Tarif KRL/Comuter Naik?

[BuGe780]

sebagai masyarakat awam kita hanya ngerti pake aja jadi susah utk masalah PSO dll...

[Warteg]

sebagai masyarakat awam kita hanya ngerti pake aja jadi susah utk masalah PSO dll...

Iya, tapi bukankah pemerintah harusnya mensubsidinya agar bisa dinikmati publik dengan harga terjangkau, pemerintah wajib menyediakan sarana transportasi yang layak

[BuGe780]

sebagai masyarakat awam kita hanya ngerti pake aja jadi susah utk masalah PSO dll...

Iya, tapi bukankah pemerintah harusnya mensubsidinya agar bisa dinikmati publik dengan harga terjangkau, pemerintah wajib menyediakan sarana transportasi yang layak

itulah mas warteg...di negeri kita ini terlalu banyak regulasi gimana mau maju...kalaupun nanti tarif comline mau naik ya silahkan asalkan KRL EKO tetap ada,masyarakat belum mampu semua beli tiket comline,jangankan 9000 yg 7000 aja masik keberatan..apakah mereka2 yg berkepentingan itu tidak melihat kebawah...

[Warteg]

itulah mas warteg...di negeri kita ini terlalu banyak regulasi gimana mau maju...kalaupun nanti tarif comline mau naik ya silahkan asalkan KRL EKO tetap ada,masyarakat belum mampu semua beli tiket comline,jangankan 9000 yg 7000 aja masik keberatan..apakah mereka2 yg berkepentingan itu tidak melihat kebawah...

Prihatin
Apalagi sekarang yang KRL Eko dikurangi, coba para regolator terjun langsung ke lapangan naik KRL dan 'curhat' ke penumpang, umpama ke pelajar yang sering menggunakan jasa transportasi ini

[BuGe780]

itulah mas warteg...di negeri kita ini terlalu banyak regulasi gimana mau maju...kalaupun nanti tarif comline mau naik ya silahkan asalkan KRL EKO tetap ada,masyarakat belum mampu semua beli tiket comline,jangankan 9000 yg 7000 aja masik keberatan..apakah mereka2 yg berkepentingan itu tidak melihat kebawah...

Prihatin
Apalagi sekarang yang KRL Eko dikurangi, coba para regolator terjun langsung ke lapangan naik KRL dan 'curhat' ke penumpang, umpama ke pelajar yang sering menggunakan jasa transportasi ini

setuju mas,regulator coba naik krl eko pd jam sibuk rasain deh tuh gimana romantikanya....inimah boro2 yg ada para regulatornya setia dengan ban karet yg slalu mendampinginya tiap hari..gimana bisa tau kondisi real di lapangan..cape deh..

[Warteg]

[peseg5]

[spoiler]
[quote='spoor_jadul' pid='325379' dateline='1341241976']
Mengapa kontrak PSO untuk periode Januari-Desember 2012 terlambat ditandatangani ? Sebab Ditjen Perkeretaapian bersikeras agar PT KA menyepakati dulu pemisahan pencatatan pembukuan PSO. Hal itu yang kemudian SUDAH dipenuhi oleh PT KA. Karena pembukuan PSO tahun 2012 itu baru berakhir pada 31 Desember 2012, maka analisa PSO tahun 2012 itu cukup atau tidak cukup baru akan diketahui setidaknya pada kuartal I tahun 2013.
Nantinya, PT KA juga diharapkan mengumumkan secara terbuka hasil analisa itu ke masyarakat. Bila ternyata realisasi biaya operasi kereta ekonomi memang lebih besar dari dana PSO dari pemerintah, maka rakyat akan tahu siapa yang bersalah !

Berkurangnya frekuensi krl ekonomi itu bukan semata-mata murni keinginan PT KA tapi juga karena ada faktor gangguan sarana karena usia sarana krl ekonomi yang sudah tua dan perubahan Gapeka 2010 menjadi Gapeka 2011 untuk KRL Jabotabek.

Karena pada thread ini sedang dibahas kenaikan tarif krl commuter line pada 1 Oktober 2012, maka saya sampaikan dasar hukumnya yaitu Peraturan Presiden (perpres) nomor 83 tahun 2011. Benar memang ada beberapa service yang masih jauh dari keinginan publik (termasuk loop line krl, dsb) dan itu menjadi kewajiban PT KA untuk memperbaiki service tersebut sesuai dengan amanat perpres nomor 83 tahun 2011.

ahahahahahahaha... yg saya bold bozzz... Ooohhh jadi itu, tujuannya operator bikin woro-woro.... itu hanya untuk menyatakan bahwa segala persoalannya itu adalah given yak... mantab neh cuci tangannya bukan untuk mencari solusi dan memberikan penjelasan secara berimbang kepada publik bahwa Pemerintah kurang ini, operator juga kurang itu.... dan sebagai pimpinan BUMN yg punya akses ke 2 kementerian (kEMHUB DAN Kem-BUMN), pimpinan operator seyogyanya akan melakukan beberapa upaya untuk memberikan yg terbaik bagi perkereta-apian... toh operator juga ga da upaya agar PSO turun dgn lancar.... mana buktinya kalo operator telah memisahkan pembukuan kereta PSO dan kereta non-PSO, pemisahan aset negara dan aset perseroan mana???? masalah PSO yak... saya hanya mencoba berpikir secara awam aja koq (maklum orang awam), kalo tahun 2011 subsidi 600'an M bisa dipake tarik K-3 ampe 11 gerbong, nah tahun 2012 PSO naek 20%, asumsi inflasi 5,7% terus dengan kebijakan TD 100% .... bukankah tidak ada alasan pengurangan/penghapusan ekonomi..... secara tidak ada trayek ekonomi baru....

ada sebuah tulisan di Kompasiana

justru fakta sebaliknya. Dalam sebuah pertemuan antara PTKA/KCJ, anggota Komisi V DPR RI dan Perwakilan Penumpang (KRL Mania, Aspeka), dia bercerita saat ditanya Wapres Boediono “apa yang sesungguhnya dibutuhkan PTKA” lalu dijawab bahwa “PTKA tak butuh apa2 dari pemerintah bahkan PSO pun kami tak butuh”. Bagi saya pribadi ini –jika pengakuan itu benar– jelas pernyataan yang mengejutkan, mengecewakan dan sekaligus kontradiksi dengan wajah PTKA yang katanya sangat pro-rakyat seperti yang digambarkan dalam tulisan tersebut. Bagaimana mungkin PTKA mengeluh di media soal seretnya aliran PSO sementara ketika berhadapan langsung dengan wapres yang merupakan salah satu representasi politik pengambil kebijakan justru bicara sebaliknya. Bagaimana mungkin dengan carut marutnya perkeretaapian kita saat ini, kita justru menolak campur tangan dan menegasikan peran lebih dari pemerintah dengan menyatakan “PTKA tak butuh apa2 dari pemerintah”.....

apa operator pengen ada liberalisasi perkeretaapian... ingat rel dari APBN, mereka besar juga bukan karena kehebatannya hanya karena peraturan yg monopolistik dan faktor sejarah saja

ah... udah lah, ga ada baiknya juga kalo malahan saling menyalahkan, ntar kaya operator ajah.... itu semua seh domain Kemhub dengan operatornya (yg bahkan 1 operator aja ampe dibikin unit eselon-I tersendiri ) dan sebenarnya ada apa antara Kementerian ini dan operatornya, koq keknya kurang akur ... benernya seh, dari fordis ini ane lebih berharap yak, kalo ada orang operator yg bisa memberikan pencerahan, tapi menggunakan pandangan yg berimbang.... jadi ga bikin bingung orang awam kek saya

oh iya maap OOT kemana-mana, aja deh..pissss
masalah tarif CL naek, apa ada jaminan bahwa pelayanan akan ikut naik??? peningkatan pelayanan versi operator iru apa seh?? KRL dijamin ga mogok, ga telah > 10 menit, ato kalo gangguan parah...mogok ato keterlambatan >1 jam, penumpang yg dirugikan akan mendapat kompensasi 2x harga tiket??? yang kongkrit dunk...... jangan hanya janji ohh janjiiii.......

---

@ Bang ady_mcady ... hehehe, tenang bang... kalo ruas-ruas Toll udah jadi dan jalan layang non-toll udah jadi (JORR II, Toll Taman Mini-Blok M, Jalan Layang Cinere-Blom-M), yg menikmati bukan hanya kalangan bermobil koq... ane yakin bakalan banyak Mayasari Bhakti baru serta bus2&mobil jemputan kantor yg bakal bermunculan .. toh sama-sama transportasi publik dan sama-sama ber AC kan... sama-sama mengurangi populasi kendaraan pribadi :xie

[/spoiler]

[spoiler]
Memang benar yang butuh PSO itu sebenarnya masyarakat yang menghendaki harga tarif krl yang terjangkau. Bukan operator KA nya yang butuh PSO. Maka bila masyarakat memang menghendaki tiket murah, silahkan teriak minta PSO ke pemerintah dari berbagai media ataupun audensi ke komisi V DPR sendiri. Jadi tidak hanya KA ekonomi saja yg dapat PSO, penumpang Commuter Line juga berhak mendapat PSO karena sebagai penumpang atau masyarakat sudah berkewajiban taat bayar pajak kepada pemerintah. Sehingga masyarakat berhak menghendaki harga tiket pelayanan publik yang murah dan nyaman juga.

Masalah Pemisahan Pembukuan munculnya dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2005 Pasal 65 ayat 5 yang menyatakan bahwa BUMN yang melaksanakan penugasan khusus Pemerintah, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Yang jadi persoalan adalah tidak adanya petunjuk pelaksanaan, apa sebenarnya pemisahan pembukuan. Kalau di sisi PT KA setiap tahun sejak terima dana PSO selalu membuat Laporannya dan menjadi salah satu sumber audit PSO. Sama seperti orang ujian dan mengerjakan soal ujian, maka nilai saja mana yang bener dan mana yang tidak bener. Selama ini kan tidak ada komentar, karena perintah dari PP no 45 tahun 2005 tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, maka seharusnya pada saat RUPS tahunan juga dipersoalkan oleh BUMN. Coba cari juga disektor lain yang mendapat dana pso dan subsidi, apakah mereka punya aturan baku sebagai petunjuk PP no 45 tahun 2005 ?

kalau diskusi informal, intinya sebenarnya ada 2 saja, yaitu :
1. allowable cost dan non allowable cost
2. Driver cost untuk join cost

Nah saat ini belum ada Peraturan Menteri (PM)-nya apa sebenarnya pemisahan pembukuan. Misalkan:
1. Allowable cost dan non allowable cost. pada saat PSO belum cair maka PT KA meminjam dana talangan, maka bunganya apakah bisa dibebankan atau tidak ?, selama belum ada kriteria jelas maka akan debat kusir.
2. Driver cost untuk join cost. Pendanaan untuk perawatan prasarana, contoh jalan rel+jembatan , persinyalan. Katakanlah jalan rel+jembatan dana perawatan 100 Milyar, dan persinyalan 50 Milyar. Dan bagaimana pembebanan bila dilewati lebih dari satu kereta api, misal ada kereta api penumpang (ekonomi atau non ekonomi) dan barang. Apakah dibagi berdasarkan Gtkm ? atau pake KM-KA atau yang lainnya ?. Unit SPI (Satuan Pengawas Internal) PT KA setiap tahunnya misalkan membutuhkan dana 10 Milyar, dan dana tersebut pasti bersumber dari produk angkutan (artinya perlu ada pembebanannya), akan dibebankan bagaimana ke setiap kereta api ?, Gtkm ?, Km-ka ? proporsi pendapatan ? atau lainnya ?, tapi bila tidak ada kriterianya akan menimbulkan debat kusir.

Hitung PSO memang masih sulit, pegawai-pegawai PT KA digaji oleh PT KA tapi urus kereta PSO. Dipo dan Balai Yasa operasionalnya pakai cashflow PT KA tapi urus kareta PSO demikian juga equipment dan supplies tetap jadi 1 budgeting plan oleh Direktorat Sarana/prasarana PT KA jadi general ladger masih tetap 1. Sementara bila pembukuan PSO dipisah, jelas budget tidak cukup untuk pengadaan supplies dan equipment. Apa mau PT KA nombok terus ?

Sementara untuk hitung pembukuan akutansi yang baik tetap harus ada balancing TAC-IMO-PSO. Sampe sekarang belum ada kesepakatan yang jelas antara regulator dan operator KA mengenai hal ini semua. Bergembira juga telah terbit peraturan presiden (perpres) nomor 53 tahun 2012 tapi sayangnya masih belum ada duitnya juga, artinya masih hanya sebatas regulasi.

Pemisahan pembukuan akan sangat mudah pada saat dibuat kriteria-nya oleh Pemerintah, sehingga menjadi pegangan dalam membuat kontrak dan audit-nya. Sama saja di Pengadaan barang dan Jasa di sisi belanja negara, coba saja Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2010 dihapus, maka bagaimana KPK bisa mengatakan pengadaan barang dan jasa melanggar aturan ? karena aturannya tidak ada kriterianya. Sama seperti halnya di akuntansi, coba saja PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dibubarkan maka akan kacau karena tidak ada standar untuk menilainya.

Seperti halnya membicarakan SPM (standar pelayanan minimum) yang ada di Peraturan Menteri (PM) nomor 9 tahun 2011, maka relatif mudah mengatakan apakah pelayanan KA sudah memenuhi SPM atau belum, karena sudah jelas kriterianya. Coba bayangkan kalau belum ada PM no 9 tahun 2011 maka akan debat kusir.

Mengenai kompensasi, saya sampaikan dasar hukumnya dulu. Memang teknik operasinya sama-sama angkut penumpang tapi perilaku bisnisnya tetap beda. Dunia penerbangan mengikuti regulasi international sedangkan regulasi transportasi KA hanya lokal saja, kemudian dilihat dari sisi Peraturan Menteri (PM) -nya juga sudah berbeda sama sekali. Pesawat angkut penumpang private dan KA angkut penumpang massal, artinya target tetap beda. Kendati secara management transport sama tetap saja implementasi berbeda jauh. Perusahaan penerbangan bisa go publik, perusahaan KA belum bisa go publik, maka tetap beda perilaku bisnisnya. kalau mampu coba cari saja contoh-contoh korporasi yang sejenis, semisal bagaimana Indian Railways memberikan service kepada penumpang komuter, atau yang lainnya yg masih 1 tipe kualitas sosial-budaya-nya dengan negeri kita seperti perusahaan KA Philipina (PNR), Thailand, Malaysia, dan lain-lain.

[/spoiler]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
==========================================

Cakep bener nih ulasannya.

Memang perkara PSO menjadi polemik karena selain kompleks, masing2 punya interpretasi sendiri2, dan implementasi yang tidak jelas karena dasar aturan / juklak yang tidak diduduki bersama2.

Saran saya, kenapa tidak meniru model busway Jakarta? Bukan pakai PSO seperti KA sekarang, tetapi konsep buy the service dimana pemerintah sebagai pemilik trayek menjual trayek tersebut kepada operator swasta/BUMN.

Misalkan ditetapkan semua rute-rute KRL Jabodetabek adalah rute strategis karena menyangkut hajat hidup banyak orang dan perlunya pengaturan tarif yang menjangkau bagi masyarakat pengguna. Diasumsikan pemilik trayek adalah Dirjen KA. Dirjen KA mengadakan tender/beauty contest terhadap operator trayek2 tersebut. Semisal PT KA lah hanya satu2nya peserta tender/beuaty contest tersebut karena belum ada operator lain yang sanggup, itu tidak masalah. Yang terpenting Dirjen KA sebagai pemilik trayek bernegosiasi mengenai harga layanan yang dibayarkan kepada PT KA nantinya jika terpilih sebagai operator dengan konsesi X tahun (misal 30 tahun).

Kalau di busway, pemerintah, melalui pengelola TJ membayar operator bus berdasarkan harga km / bus yang dioperasikan. Jadi berapapun penumpang busway, bukan dibayar dari itu, tetapi dibayar dari berapa km bus yang dioperasikan pada periode tersebut.

Kalau untuk harga layanan KRL, mungkin bisa berdasarkan trip / distance, tergantung mana yang lebih pas.

Lalu tiket busway dibanderol Rp 3.500 oleh pengelola TJ merupakan tarif yang sudah ditetapkan (disubsidi). Pengelola TJ yang mempunyai hak memungut tarif dari penumpang, bukan operatornya. Kalau di KRL misalnya, Dirjen KA yang berhak memungut tarif penumpang dengan harga setara KRL EKO misalnya tetapi dengan pelayanan ber-AC. PT KA gak rugi karena mereka dibayar dengan tarif komersial oleh Dirjen KA sesuai harga kesepakatan tender. Tetapi Dirjen KA menjual layanan tersebut dengan harga subsidi kepada penumpang.

Pengelolaan subsidi seperti itu menurut saya lebih cocok ketimbang model PSO. Kalau sekarang dimana dana subsidi diberikan kepada PT KA, padahal PT KA itu tupoksinya bukan subsidi tapi layanan. Jadi sebaiknya pengelolaan subsidi diserahkan ke lembaga / dept pemerintah, dan PT KA tetap beroperasi dengan skema B2B kepada lembaga pemerintah (dalam hal ini Dirjen KA). Karena masyarakat itu gak mau pusing dengan masalah B2B, yang mau tau layanan KRL beres. Nah gimana mau beres kalau masalah B2B nya saja tidak pernah duduk antara PT KA dengan pemerintah.

Kalau mencontoh Transjakarta, pemerintah udah punya kriteria jelas, SPM jelas dan terukur, tentang layanan yang akan dia kontrakan kepada operator, entah itu PT KA atau nantinya ada operator KRL lain.

[ardial]

[spoiler]
[quote='spoor_jadul' pid='325379' dateline='1341241976']
Mengapa kontrak PSO untuk periode Januari-Desember 2012 terlambat ditandatangani ? Sebab Ditjen Perkeretaapian bersikeras agar PT KA menyepakati dulu pemisahan pencatatan pembukuan PSO. Hal itu yang kemudian SUDAH dipenuhi oleh PT KA. Karena pembukuan PSO tahun 2012 itu baru berakhir pada 31 Desember 2012, maka analisa PSO tahun 2012 itu cukup atau tidak cukup baru akan diketahui setidaknya pada kuartal I tahun 2013.
Nantinya, PT KA juga diharapkan mengumumkan secara terbuka hasil analisa itu ke masyarakat. Bila ternyata realisasi biaya operasi kereta ekonomi memang lebih besar dari dana PSO dari pemerintah, maka rakyat akan tahu siapa yang bersalah !

Berkurangnya frekuensi krl ekonomi itu bukan semata-mata murni keinginan PT KA tapi juga karena ada faktor gangguan sarana karena usia sarana krl ekonomi yang sudah tua dan perubahan Gapeka 2010 menjadi Gapeka 2011 untuk KRL Jabotabek.

Karena pada thread ini sedang dibahas kenaikan tarif krl commuter line pada 1 Oktober 2012, maka saya sampaikan dasar hukumnya yaitu Peraturan Presiden (perpres) nomor 83 tahun 2011. Benar memang ada beberapa service yang masih jauh dari keinginan publik (termasuk loop line krl, dsb) dan itu menjadi kewajiban PT KA untuk memperbaiki service tersebut sesuai dengan amanat perpres nomor 83 tahun 2011.

ahahahahahahaha... yg saya bold bozzz... Ooohhh jadi itu, tujuannya operator bikin woro-woro.... itu hanya untuk menyatakan bahwa segala persoalannya itu adalah given yak... mantab neh cuci tangannya bukan untuk mencari solusi dan memberikan penjelasan secara berimbang kepada publik bahwa Pemerintah kurang ini, operator juga kurang itu.... dan sebagai pimpinan BUMN yg punya akses ke 2 kementerian (kEMHUB DAN Kem-BUMN), pimpinan operator seyogyanya akan melakukan beberapa upaya untuk memberikan yg terbaik bagi perkereta-apian... toh operator juga ga da upaya agar PSO turun dgn lancar.... mana buktinya kalo operator telah memisahkan pembukuan kereta PSO dan kereta non-PSO, pemisahan aset negara dan aset perseroan mana???? masalah PSO yak... saya hanya mencoba berpikir secara awam aja koq (maklum orang awam), kalo tahun 2011 subsidi 600'an M bisa dipake tarik K-3 ampe 11 gerbong, nah tahun 2012 PSO naek 20%, asumsi inflasi 5,7% terus dengan kebijakan TD 100% .... bukankah tidak ada alasan pengurangan/penghapusan ekonomi..... secara tidak ada trayek ekonomi baru....

ada sebuah tulisan di Kompasiana

justru fakta sebaliknya. Dalam sebuah pertemuan antara PTKA/KCJ, anggota Komisi V DPR RI dan Perwakilan Penumpang (KRL Mania, Aspeka), dia bercerita saat ditanya Wapres Boediono “apa yang sesungguhnya dibutuhkan PTKA” lalu dijawab bahwa “PTKA tak butuh apa2 dari pemerintah bahkan PSO pun kami tak butuh”. Bagi saya pribadi ini –jika pengakuan itu benar– jelas pernyataan yang mengejutkan, mengecewakan dan sekaligus kontradiksi dengan wajah PTKA yang katanya sangat pro-rakyat seperti yang digambarkan dalam tulisan tersebut. Bagaimana mungkin PTKA mengeluh di media soal seretnya aliran PSO sementara ketika berhadapan langsung dengan wapres yang merupakan salah satu representasi politik pengambil kebijakan justru bicara sebaliknya. Bagaimana mungkin dengan carut marutnya perkeretaapian kita saat ini, kita justru menolak campur tangan dan menegasikan peran lebih dari pemerintah dengan menyatakan “PTKA tak butuh apa2 dari pemerintah”.....

apa operator pengen ada liberalisasi perkeretaapian... ingat rel dari APBN, mereka besar juga bukan karena kehebatannya hanya karena peraturan yg monopolistik dan faktor sejarah saja

ah... udah lah, ga ada baiknya juga kalo malahan saling menyalahkan, ntar kaya operator ajah.... itu semua seh domain Kemhub dengan operatornya (yg bahkan 1 operator aja ampe dibikin unit eselon-I tersendiri ) dan sebenarnya ada apa antara Kementerian ini dan operatornya, koq keknya kurang akur ... benernya seh, dari fordis ini ane lebih berharap yak, kalo ada orang operator yg bisa memberikan pencerahan, tapi menggunakan pandangan yg berimbang.... jadi ga bikin bingung orang awam kek saya

oh iya maap OOT kemana-mana, aja deh..pissss
masalah tarif CL naek, apa ada jaminan bahwa pelayanan akan ikut naik??? peningkatan pelayanan versi operator iru apa seh?? KRL dijamin ga mogok, ga telah > 10 menit, ato kalo gangguan parah...mogok ato keterlambatan >1 jam, penumpang yg dirugikan akan mendapat kompensasi 2x harga tiket??? yang kongkrit dunk...... jangan hanya janji ohh janjiiii.......

---

@ Bang ady_mcady ... hehehe, tenang bang... kalo ruas-ruas Toll udah jadi dan jalan layang non-toll udah jadi (JORR II, Toll Taman Mini-Blok M, Jalan Layang Cinere-Blom-M), yg menikmati bukan hanya kalangan bermobil koq... ane yakin bakalan banyak Mayasari Bhakti baru serta bus2&mobil jemputan kantor yg bakal bermunculan .. toh sama-sama transportasi publik dan sama-sama ber AC kan... sama-sama mengurangi populasi kendaraan pribadi :xie

[/spoiler]

[spoiler]
Memang benar yang butuh PSO itu sebenarnya masyarakat yang menghendaki harga tarif krl yang terjangkau. Bukan operator KA nya yang butuh PSO. Maka bila masyarakat memang menghendaki tiket murah, silahkan teriak minta PSO ke pemerintah dari berbagai media ataupun audensi ke komisi V DPR sendiri. Jadi tidak hanya KA ekonomi saja yg dapat PSO, penumpang Commuter Line juga berhak mendapat PSO karena sebagai penumpang atau masyarakat sudah berkewajiban taat bayar pajak kepada pemerintah. Sehingga masyarakat berhak menghendaki harga tiket pelayanan publik yang murah dan nyaman juga.

Masalah Pemisahan Pembukuan munculnya dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2005 Pasal 65 ayat 5 yang menyatakan bahwa BUMN yang melaksanakan penugasan khusus Pemerintah, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Yang jadi persoalan adalah tidak adanya petunjuk pelaksanaan, apa sebenarnya pemisahan pembukuan. Kalau di sisi PT KA setiap tahun sejak terima dana PSO selalu membuat Laporannya dan menjadi salah satu sumber audit PSO. Sama seperti orang ujian dan mengerjakan soal ujian, maka nilai saja mana yang bener dan mana yang tidak bener. Selama ini kan tidak ada komentar, karena perintah dari PP no 45 tahun 2005 tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, maka seharusnya pada saat RUPS tahunan juga dipersoalkan oleh BUMN. Coba cari juga disektor lain yang mendapat dana pso dan subsidi, apakah mereka punya aturan baku sebagai petunjuk PP no 45 tahun 2005 ?

kalau diskusi informal, intinya sebenarnya ada 2 saja, yaitu :
1. allowable cost dan non allowable cost
2. Driver cost untuk join cost

Nah saat ini belum ada Peraturan Menteri (PM)-nya apa sebenarnya pemisahan pembukuan. Misalkan:
1. Allowable cost dan non allowable cost. pada saat PSO belum cair maka PT KA meminjam dana talangan, maka bunganya apakah bisa dibebankan atau tidak ?, selama belum ada kriteria jelas maka akan debat kusir.
2. Driver cost untuk join cost. Pendanaan untuk perawatan prasarana, contoh jalan rel+jembatan , persinyalan. Katakanlah jalan rel+jembatan dana perawatan 100 Milyar, dan persinyalan 50 Milyar. Dan bagaimana pembebanan bila dilewati lebih dari satu kereta api, misal ada kereta api penumpang (ekonomi atau non ekonomi) dan barang. Apakah dibagi berdasarkan Gtkm ? atau pake KM-KA atau yang lainnya ?. Unit SPI (Satuan Pengawas Internal) PT KA setiap tahunnya misalkan membutuhkan dana 10 Milyar, dan dana tersebut pasti bersumber dari produk angkutan (artinya perlu ada pembebanannya), akan dibebankan bagaimana ke setiap kereta api ?, Gtkm ?, Km-ka ? proporsi pendapatan ? atau lainnya ?, tapi bila tidak ada kriterianya akan menimbulkan debat kusir.

Hitung PSO memang masih sulit, pegawai-pegawai PT KA digaji oleh PT KA tapi urus kereta PSO. Dipo dan Balai Yasa operasionalnya pakai cashflow PT KA tapi urus kareta PSO demikian juga equipment dan supplies tetap jadi 1 budgeting plan oleh Direktorat Sarana/prasarana PT KA jadi general ladger masih tetap 1. Sementara bila pembukuan PSO dipisah, jelas budget tidak cukup untuk pengadaan supplies dan equipment. Apa mau PT KA nombok terus ?

Sementara untuk hitung pembukuan akutansi yang baik tetap harus ada balancing TAC-IMO-PSO. Sampe sekarang belum ada kesepakatan yang jelas antara regulator dan operator KA mengenai hal ini semua. Bergembira juga telah terbit peraturan presiden (perpres) nomor 53 tahun 2012 tapi sayangnya masih belum ada duitnya juga, artinya masih hanya sebatas regulasi.

Pemisahan pembukuan akan sangat mudah pada saat dibuat kriteria-nya oleh Pemerintah, sehingga menjadi pegangan dalam membuat kontrak dan audit-nya. Sama saja di Pengadaan barang dan Jasa di sisi belanja negara, coba saja Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2010 dihapus, maka bagaimana KPK bisa mengatakan pengadaan barang dan jasa melanggar aturan ? karena aturannya tidak ada kriterianya. Sama seperti halnya di akuntansi, coba saja PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dibubarkan maka akan kacau karena tidak ada standar untuk menilainya.

Seperti halnya membicarakan SPM (standar pelayanan minimum) yang ada di Peraturan Menteri (PM) nomor 9 tahun 2011, maka relatif mudah mengatakan apakah pelayanan KA sudah memenuhi SPM atau belum, karena sudah jelas kriterianya. Coba bayangkan kalau belum ada PM no 9 tahun 2011 maka akan debat kusir.

Mengenai kompensasi, saya sampaikan dasar hukumnya dulu. Memang teknik operasinya sama-sama angkut penumpang tapi perilaku bisnisnya tetap beda. Dunia penerbangan mengikuti regulasi international sedangkan regulasi transportasi KA hanya lokal saja, kemudian dilihat dari sisi Peraturan Menteri (PM) -nya juga sudah berbeda sama sekali. Pesawat angkut penumpang private dan KA angkut penumpang massal, artinya target tetap beda. Kendati secara management transport sama tetap saja implementasi berbeda jauh. Perusahaan penerbangan bisa go publik, perusahaan KA belum bisa go publik, maka tetap beda perilaku bisnisnya. kalau mampu coba cari saja contoh-contoh korporasi yang sejenis, semisal bagaimana Indian Railways memberikan service kepada penumpang komuter, atau yang lainnya yg masih 1 tipe kualitas sosial-budaya-nya dengan negeri kita seperti perusahaan KA Philipina (PNR), Thailand, Malaysia, dan lain-lain.

[/spoiler]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
==========================================

Cakep bener nih ulasannya.

Memang perkara PSO menjadi polemik karena selain kompleks, masing2 punya interpretasi sendiri2, dan implementasi yang tidak jelas karena dasar aturan / juklak yang tidak diduduki bersama2.

Saran saya, kenapa tidak meniru model busway Jakarta? Bukan pakai PSO seperti KA sekarang, tetapi konsep buy the service dimana pemerintah sebagai pemilik trayek menjual trayek tersebut kepada operator swasta/BUMN.

Misalkan ditetapkan semua rute-rute KRL Jabodetabek adalah rute strategis karena menyangkut hajat hidup banyak orang dan perlunya pengaturan tarif yang menjangkau bagi masyarakat pengguna. Diasumsikan pemilik trayek adalah Dirjen KA. Dirjen KA mengadakan tender/beauty contest terhadap operator trayek2 tersebut. Semisal PT KA lah hanya satu2nya peserta tender/beuaty contest tersebut karena belum ada operator lain yang sanggup, itu tidak masalah. Yang terpenting Dirjen KA sebagai pemilik trayek bernegosiasi mengenai harga layanan yang dibayarkan kepada PT KA nantinya jika terpilih sebagai operator dengan konsesi X tahun (misal 30 tahun).

Kalau di busway, pemerintah, melalui pengelola TJ membayar operator bus berdasarkan harga km / bus yang dioperasikan. Jadi berapapun penumpang busway, bukan dibayar dari itu, tetapi dibayar dari berapa km bus yang dioperasikan pada periode tersebut.

Kalau untuk harga layanan KRL, mungkin bisa berdasarkan trip / distance, tergantung mana yang lebih pas.

Lalu tiket busway dibanderol Rp 3.500 oleh pengelola TJ merupakan tarif yang sudah ditetapkan (disubsidi). Pengelola TJ yang mempunyai hak memungut tarif dari penumpang, bukan operatornya. Kalau di KRL misalnya, Dirjen KA yang berhak memungut tarif penumpang dengan harga setara KRL EKO misalnya tetapi dengan pelayanan ber-AC. PT KA gak rugi karena mereka dibayar dengan tarif komersial oleh Dirjen KA sesuai harga kesepakatan tender. Tetapi Dirjen KA menjual layanan tersebut dengan harga subsidi kepada penumpang.

Pengelolaan subsidi seperti itu menurut saya lebih cocok ketimbang model PSO. Kalau sekarang dimana dana subsidi diberikan kepada PT KA, padahal PT KA itu tupoksinya bukan subsidi tapi layanan. Jadi sebaiknya pengelolaan subsidi diserahkan ke lembaga / dept pemerintah, dan PT KA tetap beroperasi dengan skema B2B kepada lembaga pemerintah (dalam hal ini Dirjen KA). Karena masyarakat itu gak mau pusing dengan masalah B2B, yang mau tau layanan KRL beres. Nah gimana mau beres kalau masalah B2B nya saja tidak pernah duduk antara PT KA dengan pemerintah.

Kalau mencontoh Transjakarta, pemerintah udah punya kriteria jelas, SPM jelas dan terukur, tentang layanan yang akan dia kontrakan kepada operator, entah itu PT KA atau nantinya ada operator KRL lain.

rawan kanibalisasi+transjakarta biasanya mogok karena yang gak operasi armadanya+lagi bagus peralatannya diambil buat bus jelek
dikhawatirkan kalau dilempar ke swasta akan rawan praktek kanibalisasi sparepart.
mudah2an ptka yang harganya >5000,diharapkan tidak menumpuk subsidi+bisa mempercepat penambahab armada comline+syukur2 harganya 11000 bisa menjadi titam buat penumpang pinggiran jakarta
karena janji cagub jokowi adalah comline akan terintegrasi dengan railbus"pengganti busway di peak hour" koridor 1-9, jika terpilih.
maksud saya 11000 usulan harganya adalah:
1.commuterline bogor/depok-cawang terintegrasi sama koridor 9
2.commuterline bogor/depok-juanda terintegrasi dengan 3 koridor yaitu koridor 2,3,5 dan 8
3.commuterline bogor/depok-kota terintegrasi dengan koridor 1-3 ekspress

[Bangunkarta]

wah... makin menarik neh, maaf baru buka forum... lagi aga kejar target sebelum Ramadhan soale
@ Bang Peseg5 => saya pikir ide tersebut sangat kreatif... dimana model operasional Busway baik operator maupun regulator dan masyarakat sama-sama diuntungkan.... hal tersebut dimungkinkan karena unit pengelola busway adalah berbentuk BLU yg sangat menyadari benar posisinya sebagai penyelenggara negara yang mengedepankan pelayanan publik sebagai tujuannya... disamping tidak alpa pula melakukan berbagai business plan.. dan itu memungkinkan mengingat ada beberapa pemain di bisnis tersebut, jadi memungkinkan adanya kompetisi dan korekasi atas pelayanan yang diselenggarakan oleh operator.... sementara di ranah kereta, hanya ada satu pemain tunggal... jadi lebih sulit untuk menerapkan mekanisme koreksi....

@ Bang spoor_jadul => terima kasih untuk penjelasannya yang lengkap, terkait hal-hal teknis di operator KA..... cuman menanggapi beberapa pernyataan njenengan ajah (saya spoiler ajah, takut kepanjangan )
[spoiler]Masalah business plan operator KA itu jelas urusan internal perusahaan ya... dan juga persoalan-persoalan teknis perusahaan..... dan kalo boleh saya menebak. njenengan bagian dari operator KA ya, dan sangat wajar apabila bagian dari korps KA menyatakan pendapat seperti yg anda katakan (mohon koreksi jika saya keliru)... cuman saya sebagai masyarakat sangat tergelitik dengan berbagai statement operator KA

saya tergelitik dengan pernyataan anda yg menyatakan

yang butuh PSO itu sebenarnya masyarakat yang menghendaki harga tarif krl yang terjangkau. Bukan operator KA nya yang butuh PSO. Maka bila masyarakat memang menghendaki tiket murah, silahkan teriak minta PSO ke pemerintah dari berbagai media ataupun audensi ke komisi V DPR sendiri....

nah dari pernyataan tersebut kan merepresentasikan sikap operator selama ini yang sudah melepaskan diri dari tanggung jawab pelayanan publik yang menjadi kewajiban perusahaan BUMN... sebagaimana disebutkan pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara... dimana BUMN merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...

nah di UU 19/2003 tersebut sangat jelas bahwa tujuan pendirian BUMN adalah untuk memberikan pemasukan bagi negara, dan itu benar .... namun jangan lupakan juga, pasal 2 ayat (1) poin c yang menyebutkan bahwa tujuan BUMN adalah

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak

nah di penjelasan tentang ayat tersebut memuat bahwa Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

kenapa saya menitik beratkan pada ayat ini, karena kereta api merupakan salah satu BUMN yang mendapatkan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 UU tersebut... nah karena mendapatkan penugasan khusus, maka PT. KA dan Perum Bulog termasuk BUMN yang tidak diwajibkan menyetorkan dividen kepada negara dalam bentuk PNBP, bersama dengan PT. Askes, PT. Taspen dan PT. Jamsostek (untuk ke tiga BUMN ini sudah merupakan amanah UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN). saya mendapatkan ini dari site Kementerian BUMN

nah berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berkesimpulan bahwa justru operator KA telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada publik mengingat:
1. BUMN merupakan instrumen negara dalam memberikan pelayanan publik (terutama di sektor yg menyangkut hajat hidup orang banyak) dan semua modal serta asetnya dimiliki oleh negara. jadi segala upaya pembangunan BUMN tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

2. PT. KA merupakan BUMN yang diberi penugasan khusus, sehingga tidak mempunyai kewajiban menyetor dividen ke negara melalui PNBP. jadi BUMN dengan penugasa khusus yg tidak berkontribusi pada pendapatan negara harus memberikan pelayanan umum dengan sebaik-baiknya.

nah dari dua penjelasan sederhana tersebut, dapat diasumsikan bahwa Pemerintah telah memberikan kebebasan kepada PT. KA untuk mengembangkan usahanya dari setiap profit yg diperolehnya, tanpa perlu menyetor kepada negara... lah koq malah operator KA sebagai BUMN lalai melaksanakan tujuan pokok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat... padahal modal, dari negara... aset, dari negara... mereka cuman jalan ajah, dan bebas mengembangkan usahanya dan memberikan kesejahteraan untuk korpsnya... terus dikemanain itu pendapatan yg ada selama ini, apakah hanya untuk menutup inefisiensi perusahaan... ato dipake untuk menutup kerugian karena kecerobohan petingginya, seperti ini contohnya

atau benar, kekhawatiran kita selama ini, operator secara pihak ingin melakukan LIBERALISASI PERKERETAAPIAN....

selain itu, karena operasional kereta api itu menyangkut hajat hidup orang banyak, lagi-lagi Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mempermudah dan mempermurah pengembangan kereta melalui Peraturan Menteri Keuangan RI No. 106/PMK.011/2012 tentang BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

Nah, sebagai salah satu penyelenggara negara, apa yang telah dilakukan oleh PT. KA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat??????? Pemerintah telah memberikan banyak kemudahan dalam operasional dan pengembangan KA... terus PT. KA melakukan apa??????[/spoiler]

oh iya.... kembali ke kenaikan karcis CL, katanya sebelumnya operator menjanjikan peningkatan layanan kalo tarifnya naik... tapi saya baca di viva news koq katanya Manager Komunikasi PT KCJ, tidak ada janji peningkatan pelayanan

.....Meski tarif naik, Eva menyatakan pihaknya tidak bisa menjamin kualitas layanan serta-merta menjadi lebih baik. Yang bisa dipastikan PT KCJ, kenaikan tarif ini akan disertai perbaikan sarana dan prasarana yang diharapkan bakal mengurangi penumpukan penumpang. "Nanti ada pembangunan baru stasiun yang mati. Ini sedang berproses, bisa dilihat dari stasiun yang direvitaliasasi," ucapnya.
Eva juga tidak bisa menjanjikan keterlambatan kereta akan berkurang....

katanya operator, kanaikan tariff itu untuk:
- sterilisasi peron stasiun
- penambahan armada baru
- dan bla..bla..bla.. yg kesemuanya adalah untuk belanja modal operator

nah, ini yang aneh... seluruh alokasi belanja modal dibebankan kepada penumpang, hebatttt lah itu, pengadaan aset perusahaan kan seharusnya menjadi tanggung jawab operator KA, lah wong hasil dari pengadaan itu korelasinya adalah peningkatan pemasukan untuk operator... contohnya, sterilisasi peron... kan nantinya ga ada pedagang KQ-5 tapi banyak kios, artinya ada uang sewa baru untuk operator, apalagi untuk pengadaan prasarana kereta... padahal ehm, pendapatan selama ini ga ada yg masuk ke negara... kenapa pengembangan bisnis perusahaan koq dibebankan sepenuhnya ke konsumen, bukan ke kas perusahaan.... kemana aja nih pendapatan selama ini

sebenarnnya inti dari pertanyaan saya cuman satu aja koq... kenapa setiap kali mau membuat kebijakan ajaib, operator KA selalu mengkambing-hitamkan PSO, dan kenapa melakukan PENIPUAN PUBLIK???? dimana humas asbun itu selalu berkoar-koar kalo PSO 2012 berkurang dari 2011, padahak kenyataannya PSO naik 20% .... emang kalo ngga melakukan PENIPUAN PUBLIK itu gak enak yah

[spoor_jadul]

wah... makin menarik neh, maaf baru buka forum... lagi aga kejar target sebelum Ramadhan soale
[spoiler]
@ Bang spoor_jadul => terima kasih untuk penjelasannya yang lengkap, terkait hal-hal teknis di operator KA..... cuman menanggapi beberapa pernyataan njenengan ajah (saya spoiler ajah, takut kepanjangan )
[spoiler]Masalah business plan operator KA itu jelas urusan internal perusahaan ya... dan juga persoalan-persoalan teknis perusahaan..... dan kalo boleh saya menebak. njenengan bagian dari operator KA ya, dan sangat wajar apabila bagian dari korps KA menyatakan pendapat seperti yg anda katakan (mohon koreksi jika saya keliru)... cuman saya sebagai masyarakat sangat tergelitik dengan berbagai statement operator KA

saya tergelitik dengan pernyataan anda yg menyatakan

yang butuh PSO itu sebenarnya masyarakat yang menghendaki harga tarif krl yang terjangkau. Bukan operator KA nya yang butuh PSO. Maka bila masyarakat memang menghendaki tiket murah, silahkan teriak minta PSO ke pemerintah dari berbagai media ataupun audensi ke komisi V DPR sendiri....

nah dari pernyataan tersebut kan merepresentasikan sikap operator selama ini yang sudah melepaskan diri dari tanggung jawab pelayanan publik yang menjadi kewajiban perusahaan BUMN... sebagaimana disebutkan pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara... dimana BUMN merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...

nah di UU 19/2003 tersebut sangat jelas bahwa tujuan pendirian BUMN adalah untuk memberikan pemasukan bagi negara, dan itu benar .... namun jangan lupakan juga, pasal 2 ayat (1) poin c yang menyebutkan bahwa tujuan BUMN adalah

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak

nah di penjelasan tentang ayat tersebut memuat bahwa Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

kenapa saya menitik beratkan pada ayat ini, karena kereta api merupakan salah satu BUMN yang mendapatkan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 UU tersebut... nah karena mendapatkan penugasan khusus, maka PT. KA dan Perum Bulog termasuk BUMN yang tidak diwajibkan menyetorkan dividen kepada negara dalam bentuk PNBP, bersama dengan PT. Askes, PT. Taspen dan PT. Jamsostek (untuk ke tiga BUMN ini sudah merupakan amanah UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN). saya mendapatkan ini dari site Kementerian BUMN

nah berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berkesimpulan bahwa justru operator KA telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada publik mengingat:
1. BUMN merupakan instrumen negara dalam memberikan pelayanan publik (terutama di sektor yg menyangkut hajat hidup orang banyak) dan semua modal serta asetnya dimiliki oleh negara. jadi segala upaya pembangunan BUMN tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

2. PT. KA merupakan BUMN yang diberi penugasan khusus, sehingga tidak mempunyai kewajiban menyetor dividen ke negara melalui PNBP. jadi BUMN dengan penugasa khusus yg tidak berkontribusi pada pendapatan negara harus memberikan pelayanan umum dengan sebaik-baiknya.

nah dari dua penjelasan sederhana tersebut, dapat diasumsikan bahwa Pemerintah telah memberikan kebebasan kepada PT. KA untuk mengembangkan usahanya dari setiap profit yg diperolehnya, tanpa perlu menyetor kepada negara... lah koq malah operator KA sebagai BUMN lalai melaksanakan tujuan pokok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat... padahal modal, dari negara... aset, dari negara... mereka cuman jalan ajah, dan bebas mengembangkan usahanya dan memberikan kesejahteraan untuk korpsnya... terus dikemanain itu pendapatan yg ada selama ini, apakah hanya untuk menutup inefisiensi perusahaan... ato dipake untuk menutup kerugian karena kecerobohan petingginya, seperti ini contohnya

atau benar, kekhawatiran kita selama ini, operator secara pihak ingin melakukan LIBERALISASI PERKERETAAPIAN....

selain itu, karena operasional kereta api itu menyangkut hajat hidup orang banyak, lagi-lagi Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mempermudah dan mempermurah pengembangan kereta melalui Peraturan Menteri Keuangan RI No. 106/PMK.011/2012 tentang BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

Nah, sebagai salah satu penyelenggara negara, apa yang telah dilakukan oleh PT. KA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat??????? Pemerintah telah memberikan banyak kemudahan dalam operasional dan pengembangan KA... terus PT. KA melakukan apa??????[/spoiler]

oh iya.... kembali ke kenaikan karcis CL, katanya sebelumnya operator menjanjikan peningkatan layanan kalo tarifnya naik... tapi saya baca di viva news koq katanya Manager Komunikasi PT KCJ, tidak ada janji peningkatan pelayanan

.....Meski tarif naik, Eva menyatakan pihaknya tidak bisa menjamin kualitas layanan serta-merta menjadi lebih baik. Yang bisa dipastikan PT KCJ, kenaikan tarif ini akan disertai perbaikan sarana dan prasarana yang diharapkan bakal mengurangi penumpukan penumpang. "Nanti ada pembangunan baru stasiun yang mati. Ini sedang berproses, bisa dilihat dari stasiun yang direvitaliasasi," ucapnya.
Eva juga tidak bisa menjanjikan keterlambatan kereta akan berkurang....

katanya operator, kanaikan tariff itu untuk:
- sterilisasi peron stasiun
- penambahan armada baru
- dan bla..bla..bla.. yg kesemuanya adalah untuk belanja modal operator

nah, ini yang aneh... seluruh alokasi belanja modal dibebankan kepada penumpang, hebatttt lah itu, pengadaan aset perusahaan kan seharusnya menjadi tanggung jawab operator KA, lah wong hasil dari pengadaan itu korelasinya adalah peningkatan pemasukan untuk operator... contohnya, sterilisasi peron... kan nantinya ga ada pedagang KQ-5 tapi banyak kios, artinya ada uang sewa baru untuk operator, apalagi untuk pengadaan prasarana kereta... padahal ehm, pendapatan selama ini ga ada yg masuk ke negara... kenapa pengembangan bisnis perusahaan koq dibebankan sepenuhnya ke konsumen, bukan ke kas perusahaan.... kemana aja nih pendapatan selama ini

sebenarnnya inti dari pertanyaan saya cuman satu aja koq... kenapa setiap kali mau membuat kebijakan ajaib, operator KA selalu mengkambing-hitamkan PSO, dan kenapa melakukan PENIPUAN PUBLIK???? dimana humas asbun itu selalu berkoar-koar kalo PSO 2012 berkurang dari 2011, padahak kenyataannya PSO naik 20% .... emang kalo ngga melakukan PENIPUAN PUBLIK itu gak enak yah

[/spoiler]

ya kalo anda tidak berkenan dengan PT KA yang dirasa melakukan PENIPUAN PUBLIK, silahkan adukan saja ke penegak hukum, di negara ini semua ada mekanisme hukum nya kan ? . Tunjuk saja siapa nama humas PT KA dan mana pernyataan yang anda maksud berkoar-koar seperti itu.

Yang anda tulis bahwa PT KA merupakan BUMN dengan penugasan khusus itu benar dan penugasan khusus itu diimplementasikan dalam PSO. Mekanisme pemberian PSO tertuang dalam “Goal and Policies for Development of The Railway Transport Sub Sector” yang dikeluarkan Kementrian Perhubungan RI kepada Bank Dunia dalam rangka reformasi kebijakan dan restrukturisasi perkeretaapian.

Landasan PSO :
1. Landasan Idiil
UUD 1945 PASAL 34 AYAT (3) : Negara bertanggungjawab atas fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
2. Landasan Hukum
UU no 19 tahun 2003 , pasal 66 (BUMN)
UU no 23 tahun 2007, pasal 153 (PERKERETAAPIAN)

Dengan landasan itu, masyarakat dapat naik KA dengan tarif terjangkau, tapi pemerintah lupa bahwa tarif rendah bisa menciptakan permintaan yang lebih tinggi (over demand) dari kemampuan penyediaannya (sarana dan prasarana) maka berakibat pelayanan akan memburuk. lihat saja di jabotabek, penumpang di atas atap KRL ekonomi. ​Secara teori, tarif rendah tidak ada masalah karena akan ditutup PSO, tetapi yang masalah kalau PSO kurang.

benar untuk PSO tahun 2012 itu ada kenaikan, tapi apakah itu sudah cukup ? idealnya PSO sekitar Rp 1 triliun, tetapi PSO untuk tahun 2012 ini hanya Rp 770 miliar. Karena pembukuan PSO tahun 2012 itu baru berakhir pada 31 Desember 2012, maka analisa PSO tahun 2012 itu cukup atau tidak cukup baru akan diketahui setidaknya pada kuartal I tahun 2013. Walaupun kontrak PSO tahun 2012 terlambat ditandatangani, kenyataannya kereta kelas ekonomi tetap jalan kan ? artinya PT KA tidak lupa dengan kewajibannya untuk menjalankan pelayanan publik. Pekerjaan mendahului kontrak sebenarnya tidak boleh kan ? maka analogi mendidihkan Laut samudra sangat tepat untuk pekerjaan tanpa kontrak. sebaiknya semua bisa arif, jangan sampai mau mendidihkan Laut samudra.

PT KA sebagai BUMN tidak wajib untuk menyetorkan dividen karena :
1. beban masa lalu/era PJKA ke era Perumka/PT KA sebesar 300 Miliar pada tahun 2010. bayangkan 300 Miliar jika untuk beli suku cadang sarana kereta. Coba bandingkan dengan laba bersih PT KA di tahun 2010 yang hanya Rp 155,4 miliar. Jika pemerintah berkeinginan memajukan kereta api, hilangkan beban PJKA ke Perumka/PT KA. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan (perusahaan jawatan) karena besarnya anggran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai dan memelihara perjan-perjan tersebut. Bila pada saat era PJKA tidak selalu dituntut laba tinggi karena yang penting melayani transportasi massal.

2. PT KA masih membiayai sendiri pekerjaan IMO/Infrastructure Maintenance and Operation atau biaya perawatan dan pengoperasian prasarana (stasiun, sinyal, dsb) serta TAC/Track Access Charge atau biaya penggunaan rel. Sampai tahun 2010 sudah Rp 17 triliun semua dibiayai (backlog) oleh PT KA sendiri (nombok) untuk IMO dan TAC. PT KA sudah membicarakan hal ini kepada pemerintah. Namun jawaban dari pemerintah memang ada keterbatasan anggaran untuk hal itu. Sehingga mau tak mau PT KA yang membiayai sendiri untuk IMO dan TAC sekaligus dengan anggaran yang seadanya. ini bertolak belakang dengan UU Nomor 13 tahun 1992 (yang kemudian direvisi menjadi UU no 23 tahun 2007) tentang Perkeretaapian yang menyatakan bahwa Pemerintah sebagai regulator melakukan penyediaan dan perawatan prasarana serta Perumka/PT KA sebagai operator melakukan perawatan, penyediaan dan pengoperasian sarana. Idealnya, IMO dibiayai 100% oleh APBN dan TAC dibiayai APBN sebesar 10% dari IMO. PT KA diberi tugas untuk melayani masyarakat dengan sistem trilogi PSO/IMO/TAC oleh pemerintah namun kenyataanya saat ini sistem trilogi ini tengah macet.

3. Kenaikan tarif KA kelas ekonomi yang tertunda pada tahun 2010 menambah beban +-100 miliar, sebenarnya nilai ini masih lebih kecil jika dibanding dengan nilai IMO dan nilai beban masa lalu. Tujuan kenaikan tarif bukan semata-mata costing saja, tapi ada upaya untuk menurunkan over demand. Kementerian Perhubungan pernah berencana untuk menaikkan tarif kereta ekonomi melalui Keputusan Menteri (KM) No 35 Tahun 2010 berlaku mulai 1 Juli 2010. Keputusan itu menyebutkan bahwa kenaikan tarif KA ekonomi untuk semua lintasan di Indonesia sebesar 8 - 75%. Namun, kenaikan itu diundur dengan KM No. 48 tahun 2010 dan menyatakan bahwa kenaikan tarif KA ekonomi akan berlaku mulai 1 Oktober 2010. Lagi-lagi, kenaikan itu ditunda hingga batas waktu yang tak ditentukan, dengan mengeluarkan KM No 54 tahun 2010.

Kondisi service dan operasional Kereta dan KRL masih jauh dari sempurna memang harus diakui, tapi effort untuk perbaikan juga harus dihargai.